Keberadaan Transportasi Online Ganjal Mimpi Pemerintah

JawaPos.com - Rencana Pemkot Solo untuk menyediakan transportasi murah, nyaman, dan aman tidak berjalan sesuai rencana. Hal ini salah satunya disebabkan lantaranya hadirnya transportasi online.

Kondisi ini membuat banyak masyarakat justru memilih menggunakan transportasi online dibandingkan menggunakan layanan transportasi umum yang sudah disediakan oleh pemerintah. 

Banyak hal yang membuat masyarakat berpaling menggunakan transportasi online. Misalkan karena murah, praktis, dan tidak perlu menunggu di halte. "Ya itu yang menjadi kendala bagi kami. Transportasi online itu semakin banyak," terang kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Solo, Hari Prihatno kepada JawaPos.com. Menurutnya, kondisi ini tidak bisa dibiarkan. 

Pemerintah harus mengeluarkan aturan yang jelas agar keberadaan transportasi online tidak mengganggu penyediaan transportasi pemerintah. Salah satunya adalah mengenai tarif yang diberlakukan pada transportasi online tersebut. Hari menyebut, selama ini pengelola transportasi online memberikan harga yang tidak merujuk pada batas atas dan batas bawah. 

Di samping itu, masih kata Hari, pemerintah juga perlu mengatur batas maksimal atau kuota transportasi umum di setiap daerah. Sehingga, populasi transportasi online bisa disesuaikan dengan keberadaan transportasi umum yang disediakan oleh pemerintah.

"Tidak bisa transportasi online dibiarkan tidak diatur. Perlu ada pembatasan, kuota sehingga ada keseimbangan. Dengan begitu bisa bersaing secara fair dengan transportasi lain, seperti taksi, feeder dan sebagainya," ucapnya. 

Hari juga mengatakan, permasalahan lain adalah keberadaan transportasi menggunakan roda empat masih ilegal. Sehingga, perlu ada upaya untuk melegalkannya. Seperti dengan harus mengikuti kir, dan aturan lainnya. Dengan begitu, jika ke depan ada permasalahan maka pemerintah bisa turun tangan untuk mengatasinya. Sementara selama ini transportasi online tidak punya perusahaan. 

"Mereka mandiri, lalu bentuk tanggungjawab kepada penumpang seperti apa. Kemudian transportasi online yang berupa sepeda motor, itu bukanlah untuk transportasi umum," tandasnya.

Sementara itu di Jogja, pengguna transportasi umum setiap tahunnya semakin menurun. Warga lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi untuk aktivitasnya sehari-hari.

Ini dirasakan oleh salah satu warga, Yuwono, 35, dari Desa Ngawu, Kecamatan Playen, Kabupaten Gunungkidul. Semasa kuliah hingga sudah bekerja di Kota Jogjakarta, ia sering memakai layanan bus Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) jalur Wonosari-Jogjakarta. Namun kini ia memilih menggunakan kendaraan pribadi lantaran kondisi Jogja semakin macet. “Terakhir sekitar 2009 dulu masih sering menggunakan bus,” katanya, baru-baru ini.

Ada beragam alasan yang membuatnya enggan menggunakan transportasi umum, Trans Jogja. Seperti masalah waktu tempuh, maupun kepadatan kendaraannya. “Belum pernah sekalipun naik Trans Jogja. Ya tidak enak, jalanan macet lebih baik pakai sepeda motor,” katanya.

Dari pantauan di lapangan, lalu lintas di Kota Jogjakarta memang pada waktu-waktu tertentu mengalami kepadatan kendaraan. Memang tidak sampai mengalami kemacetan, namun kendaraan padat merayap. Semisal saat waktu jam masuk kerja, pulang kerja, atau ketika hari libur.
Titik-titik kemacetan di Kota Jogjakarta, seperti di Jalan Mataram, Jalan Jogja-Solo, Jalan Margo Utomo, Jalan Affandi, Jalan Kusumanegara, Lempuyangan.