Koneksi Trans Jogja Masih Sekedar Wacana

JawaPos.com - Upaya mengurai kemacetan di Kota Gudeg terus diupayakan pemerintah setempat. Selain rekayasa lalin, dan optimalisasi angkutan publik juga muncul rencana mengenai konektivitas bus Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP).

Rencana konektivitas bus AKDP tersebut sudah diterima Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Jogjakarta (DIJ). Namun sejauh ini masih sebatas wacana. "Belum ke arah sana, masih dalam kajian. Jadi tidak dalam waktu dekat ini," kata Kepala Dinas Perhubungan DIJ, Sigit Sapto Raharjo, baru-baru ini.

Dikatakannya, untuk Trans Jogja ke depan dalam pengelolannya akan dilakukan oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Baru kemudian nantinya BUMD itulah yang akan melakukan kajiannya. "Kajian mengenai jalur-jalurnya. AKDP kan sampai ke pedesaan-pedesaan, sedangkan Trans Jogja itu perkotaan. Nanti bagaimana agar supaya menjadi satu kesatuan," ucapnya.

Dikatakan pula, tak hanya AKDP saja armada yang semakin menyusut setiap tahunnya. Namun juga merata, dari mulai AKAP, taksi, maupun angkutan pedesaan. "Segala macam angkutan yang menurun, mungkin karena ada aplikasi online itu. Memudahkan penumpang memakainya dan beralih ke angkutan aplikasi. Zaman dulu, ada kobutri, pada masa jayanya juga ada angkutan kampus. Tapi sekarang sudah hilang," ucapnya.

Sementara itu, Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Trans Jogja Sumaryoto mengatakan, untuk pelayanan bus Trans Jogja dibandingkan tahun lalu cenderung stagnan. Masih melayani 17 jalur, yaitu 1a,1b, 2a, 2b, 3a, 3b, 4a, 4b, 5a, 5b, 6a, 6b. "Untuk jumlah bus, ada 128 armada. Bus yang beroperasi ada 116, sedangkan cadangan ada 12," ucapnya.

Sebenarnya, Organisasi Angkutan Darat (Organda) DIJ menyebut, eksistensi bus AKAP maupun AKDP semakin tahun menurun. Untuk itu perlu adanya campur tangan pemerintah agar bisa menyelamatkannya, terutama AKDP. Salah satu solusinya yaitu bus AKDP agar ke depan terkoneksi dengan Trans Jogja. Yaitu dengan cara operator dari Trans Jogja membeli layanan per kilometer.

Belum Optimal

Sementara itu, meski diklaim turut andil dalam mengurangi kemacetan di Kota Lunpia. Akan tetapi, kehadiran Bus Rapid Transit (BRT) Trans Semarang dalam menggantikan peran angkutan kota dinilai masih harus didukung upaya lainnya. Utamanya dalam mengurangi penggunaan kendaraan pribadi yang selama ini dianggap sebagai penyebab kepadatan lalu lintas.

Ketua Komisi C, DPRD Kota Semarang, Kadarlusman mengatakan BRT Trans Semarang saat tengah dalam prosesnya menghadirkan pelayanan optimal. "Dikatakan memadai belum juga, dikatakan memadai, ya sudah dicoba. Menuju memadai," katanya baru-baru ini.

"BRT ini banyak membantu sebenarnya, apalagi anak-anak sekolah dengan dibukanya rute-rute baru. Lalu dengan menggandeng pengusaha dalam konsorsium, mengurangi transportasi yang tak layak pada jalur itu. Mengurangi kesemerawutan," sambungnya panjang.

Kadarlusman tak menampik bahwa masih banyak yang harus ditingkatkan dari segi pelayanan. Meski menurutnya pemerintah sudah mencoba yang terbaik, dirinya melihat persoalan macetnya jalanan Kota Semarang di sana-sini disebabkan oleh banyaknya pelaju. Tentunya, mereka yang datang dengan kendaraan pribadi masing-masing.

"Yang bikin macet itu antara lain pekerja yang domisilnya di luar Kota Semarang. Banyak kawasan industri di sini, di Genuk, Terboyo, Candi, Wijayakusuma, BSB, itu pekerjanya 75 sampai 80 persen dari luar. Dari Mranggen, Demak kalau pagi berapa puluh ribu, Kendal juga," katanya lagi. 

Dalam hal ini, Kadarlusman berujar pihaknya memiliki ide dan gagasan, bahwa perusahaan tempat pelaju bekerja sebaiknya menyediakan lahan parkir sepeda motor sebelum masuk Kota Semarang. Kemudian, perusahaan juga menyiapkan beberapa unit bus guna mengangkut karyawannya.

"Jadi masuk Semarang itu tidak seperti kampanye. Ini akan kita sampaikan ke Wali Kota. Kedua, kalau outer ring road sudah jadi nanti, saya kira bisa buat mobil-mobil besar truk trailer. Karena Kota Semarang ini masuk jalur tengkorak, ada kecelakaan pasti remuk," imbuhnya.