Minim Inovasi, Peminat Transportasi Umum di Jogja Anjlok

JawaPos.com - Belum optimalnya keberadaan angkutan umum di Jogja dalam mengatasi kebutuhan transportasi masyarakat membuat jumlah peminatnya terus menurun. Turunnya minat masyarakat dalam menggunakan angkutan umum dirasakan oleh para pengusaha maupun perusahaan otobus.

Kondisi itu semakin diperparah dengan persaingan usaha yang dewasa ini telah muncul layanan-layanan angkutan berbasis online.

Sekretaris Organisasi Angkutan Darat (Organda) Daerah Istimewa Jogjakarta (DIJ), Adi Didit Prasetyo mengatakan, data terakhir saat ini untuk bus khusus pariwisata ada 800 unit. Kemudian untuk taksi ada sekitar 900 armada. "Itu yang plat AB, artinya yang memang dari Jogja dan sudah terdaftar," katanya, baru-baru ini.

Lalu untuk bus Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) ada sekitar 120 armada. Sedangkan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) ia tak mengetahui secara pasti, hanya data di Kabupaten Gunungkidul ada sebanyak 50 armada AKDP. "Angka ini setiap tahunnya menyusut, hanya kalau dipresentasikan perlu perhitungan yang jelas," katanya.

Berbagai faktor menjadi penyebab dari turunnya jumlah armada angkutan umum di Jogjakarta ini. Minat masyarakat menurun karena beralih ke transportasi berbasis online. "Masyarakat juga cenderung lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi dibanding memakai angkutan umum. Perusahaan juga ada yang belum siap melakukan peremajaan armada," katanya.

Untuk menjaga eksistensi angkutan umum ini, menurut Didit, seyogyanya perlu ada campur tangan dari pemerintah. Baru-baru ini pihaknya pun telah berkoordinasi dengan pemerintah daerah dalam hal ini dinas perhubungan supaya ada solusi.

Usulannya yaitu bus AKDP agar bisa terkoneksi dengan layanan Trans Jogja. Baik itu AKDP dari Wonosari ke Jogja, Bantul, Sleman, maupun Kulon Progo yang menuju ke Kota Jogjakarta. "Nanti silakan dibeli layanannya per kilometer. Ini sedang berproses, kan masih membutuhkan koordinasi dan sosialisasi," ucapnya.

Sementara itu, warga Desa Ngawu, Kecamatan Playen, Kabupaten Gunungkidul, Yuwono, 35 mengatakan semasa kuliah dulu kerap menggunakan bus Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) jalur Wonosari-Kota Jogjakarta, namun kini dirinya lebih memilih menggunakan sepeda motor untuk aktivitas sehari-hari.

Selain lebih efisien, menurutnya waktu tempuh yang tidak jelas membuatnya enggan menggunakan transportasi umum. Saat beraktivitas di Kota Jogjakarta pun, bertahun-tahun dirinya belum pernah mencoba untuk naik bus Trans Jogja. Bukannya tanpa sebab, menurutnya karena berbagai pertimbangan. Seperti masalah waktu tempuh, maupun kepadatan kendaraannya.

“Belum pernah sekalipun naik Trans Jogja. Ya tidak enak, jalanan macet lebih baik pakai sepeda motor,” katanya.

Sementara itu, menjamurnya transportasi online di Kota Solo juga memudarkan rencana Pemkot untuk menyediakan transportasi yang murah, nyaman dan aman. Banyak hal yang membuat masyarakat berpaling menggunakan transportasi online.

Misalkan karena murah, praktis, dan tidak perlu menunggu di halte. "Ya itu yang menjadi kendala bagi kami. Transportasi online itu semakin banyak," terang kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Solo, Hari Prihatno kepada JawaPos.com.

Menurutnya, kondisi ini tidak bisa dibiarkan. Pemerintah harus mengeluarkan aturan yang jelas agar keberadaan transportasi online tidak mengganggu penyediaan transportasi pemerintah. Salah satunya adalah mengenai tarif yang diberlakukan pada transportasi online tersebut.

Hari menyebut, selama ini pengelola transportasi online memberikan harga yang tidak merujuk pada batas atas dan batas bawah. Di samping itu, masih kata Hari, pemerintah juga perlu mengatur batas maksimal atau kuota transportasi umum di setiap daerah. Sehingga, populasi transportasi online bisa disesuaikan dengan keberadaan transportasi umum yang disediakan oleh pemerintah.

"Tidak bisa transportasi online dibiarkan tidak diatur. Perlu ada pembatasan, kuota sehingga ada keseimbangan. Dengan begitu bisa bersaing secara fair dengan transportasi lain, seperti taksi, feeder dan sebagainya," ucapnya.