238.783 Rumah Hancur Akibat Bencana Sumatera, Komisi VIII DPR Minta Pemerintah Kebut Rehabilitasi

JawaPos.com - Pemerintah diminta mempercepat upaya langkah rehabilitasi terhadap korban bencana banjir bandang dan longsor di Sumatera. Begitu juga dengan dampak dari bencana pada November 2025 itu, rekonstruksinya pun harus dikebut agar masyarakat terdampak bisa menata hidup lebih baik lagi. 

Wakil Ketua Komisi VIII DPR Abidin Fikri mendesak pemerintah melakukan langkah taktis dan terintegrasi untuk melakukan rehabilitasi maupun rekonstruksi korban bencana di Sumatera. Penanganan rekonstruksi dan rehabilitasi bencana harus terintegrasi sejauh mungkin terhindar dari ego sektoral kementerian, lembaga dan pemerintah daerah. 

“Kehidupan mereka (korban terdampak) harus diperhatikan secepatnya karena hari demi hari situasinya akan memprihatinkan, jika tidak segera memiliki hunian tetap. Negara tidak boleh lambat, apalagi lalai memberikan perlindungan terhadap mereka,” ujar Abidin di Jakarta, Kamis (15/1). 

Isu penanganan bencana menjadi salah satu materi bahasan pada Konsolidasi dan Pembekalan Fraksi PDI Perjuangan DPR RI di Megamendung, Kabupaten Bogor yang berlangsung Jumat-Sabtu (16-17/1). Delapan anggota Kelompok Komisi (Poksi) VIII juga turut hadir dalam kegiatan tersebut. 

Baca Juga: Dapat Ancaman Usai Suarakan Penanganan Bencana Sumatera, Konten Kreator dan Aktivis Lapor ke Breskrim

Penanganan cepat terhadap korban bencana banjir bandang di Sumatera ini penting, karena jutaan warga sudah hidup tanpa rumah yang layak lebih dari sebulan. Dari data terakhir pemerintah, bencana Sumatera mengakibatkan setidaknya 238.783 rumah rusak dan 29 desa hilang. 

Wakil Ketua Komisi VIII DPR Abidin Fikri. (Istimewa)

Anggota Fraksi PDIP itu berharap data kerusakan yang dimiliki pemerintah tidak hanya berhenti di meja rapat, tetapi ditindaklanjuti dengan kebijakan strategis. Pemerintah juga perlu memastikan kecukupan anggaran untuk merealisasikan tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi ini agar proses pemulihan tidak terkatung-katung.  

Selain itu, anggota DPR dari Daerah Pemilihan (dapil) Jawa Timur IX yang meliputi Kabupaten Bojonegoro dan Tuban itu terus menyisir pendataan para korban bencana. Sebab melihat luasnya wilayah bencana, dimungkinkan ada hambatan-hambatan saat proses pendataan di lapangan.  

Merujuk dari terakhir pemerintah, bencana banjir dan longsor akhir November 2025 lalu menyebabkan 208.693 unit rumah di Aceh rusak. Disusul Sumatera Utara sebanyak 24.294 unit dan Sumatera Barat sebanyak 5.796 unit. 

“Pendataan tidak cukup sekali. Manfaatkan teknologi dalam upaya pemetaan sekaligus proses rehabilitasi sehingga warga bisa kembali menjalani kehidupan lebih aman sekaligus dana yang digelontorkan juga tepat sasaran,” pinta Abidin.

Baca Juga: Satgas Kuala Bentukan Pemerintah Langsung Tancap Gas Awal Bulan Depan, Fokus Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana