Jalan Nasional Padang–Solok kembali Normal, Kementerian PU Lanjutkan Penanganan Pascabanjir Bandang

JawaPos.com – Ruas Jalan Nasional Padang–Solok yang sempat terputus akibat banjir bandang kini kembali bisa dilalui. Kementerian Pekerjaan Umum (PU) memastikan akses tersebut dibuka untuk umum pada Selasa (22/9) sore, sekitar pukul 16.00 WIB.

“Alhamdulillah, ruas Solok–Padang yang sempat terputus akibat banjir bandang tadi malam sekitar pukul 23.00 WIB telah kembali dibuka untuk umum pada sore ini, 22 September 2026, sekitar pukul 16.00 WIB,” kata Menteri Dody Hanggodo, Selasa.

Dody menambahkan, pekerjaan masih terus dilanjutkan. Kementerian PU melalui jajaran Sumber Daya Air saat ini masih melakukan pembersihan sungai dan muara untuk memperlancar aliran serta mengurangi risiko hambatan yang dapat memicu banjir susulan.

Di bagian hulu, tim juga sedang melakukan kajian dan desain cepat untuk menentukan penanganan yang dibutuhkan, termasuk kemungkinan pembangunan sabo dam sebagai langkah mitigasi bencana banjir.

Kementerian PU terus menambah dukungan peralatan di lapangan, termasuk alat berat dan water tank. Sejumlah peralatan juga dimobilisasi dari proyek yang berada di Sijunjung untuk memperkuat penanganan di lokasi terdampak.

Pembersihan dilakukan terhadap lumpur dan material yang masih berada di sekitar badan jalan. Langkah ini dilakukan untuk memastikan akses tidak hanya dapat dilalui, tetapi juga kembali dalam kondisi yang aman dan nyaman bagi masyarakat.

Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera V Padang turut memperkuat pemulihan dengan menurunkan satu unit excavator long arm ke Kabupaten Solok sebagai langkah awal penanganan dampak banjir bandang. Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari upaya mempercepat pemulihan serta menjaga keselamatan masyarakat di sekitar lokasi terdampak.

Di sisi lain, Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan (BPBPK) Sumbar juga memberikan dukungan melalui mobilisasi tiga unit mobil tangki air (MTA) ke Kabupaten Solok untuk memenuhi kebutuhan air bersih. Selain itu, BPBPK melakukan identifikasi lanjutan terhadap prasarana infrastruktur Cipta Karya yang terdampak, termasuk pelayanan air minum, sanitasi, dan bangunan pemerintahan.