Satgas Kuala Bentukan Pemerintah Langsung Tancap Gas Awal Bulan Depan, Fokus Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana

JawaPos.com - Sesuai dengan laporan yang disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto pekan lalu, Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin memastikan bahwa Satuan Tugas (Satgas) Kuala yang dibentuk oleh pemerintah akan segera bekerja. Rencananya, satgas itu langsung tancap gas bulan depan. Fokusnya pada percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.

Pada Minggu (4/1) Menhan Sjafrie meninjau langsung kondisi Sungai Tamiang dan memimpin Rapat Evaluasi Persiapan Satgas Kuala. Peninjauan diawali melalui jalur udara, kemudian dilanjutkan menggunakan speed boat. Tujuannya untuk mendapat gambaran teknis kondisi sedimentasi, alur sungai, serta menentukan jenis alat berat dan mekanisme pekerjaan yang paling tepat untuk diterapkan.

Setelah melakukan peninjauan, Menhan Sjafrie memimpin rapat evaluasi yang dihadiri oleh Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Tandyo Budi selaku pimpinan Satgas Kuala, Staf Khusus Presiden Bidang Infrastruktur, Kepala Badan Logistik Pertahanan Kemhan, Bupati Aceh Tamiang, serta unsur terkait lainnya. Melalui rapat tersebut ditetapkan pembagian tugas Satgas Kuala dalam 2 gugus tugas utama.

”Gugus Tugas Pendalaman Kuala Tamiang dan Gugus Tugas Normalisasi Kuala,” terang Kepala Biro Informasi Pertahanan (Infohan) Sekretariat Jenderal (Setjen) Kemhan Brigjen TNI Rico Sirait dalam keterangan resmi yang diterima oleh awak media pada Senin (5/1).

Dalam rapat tersebut, kata Rico, disepakati bahwa pergeseran kapal dan peralatan akan dilaksanakan secara bertahap hingga minggu kedua Januari 2026. Muara Sungai Tamiang menjadi titik kumpul utama. Selanjutnya, Satgas Kuala direncanakan mulai bekerja pada awal Februari 2026. Pelaksanaan tugas itu dilakukan seiring dengan program rehabilitasi dan rekonstruksi yang dilakukan oleh pemerintah.

”Untuk mendukung kelancaran operasi, dukungan logistik disiapkan oleh Kementerian Pertahanan, termasuk pemanfaatan fasilitas pendukung yang diperlukan seperti speed boat dan hovercraft,” ungkap Rico.

Tidak hanya itu, Gugus Tugas Normalisasi akan dilengkapi dengan peralatan penjernih air. Tujuannya untuk membantu penyediaan air bersih bagi masyarakat di sepanjang bantaran sungai dan kawasan muara. Sementara aspek pendukung lain yang turut menjadi perhatian adalah pengurusan administrasi lingkungan yang dikoordinasikan oleh Mabes TNI.

Nantinya, masih kata Rico, kendali operasi Satgas Kuala akan dilaksanakan dari Kapal Markas Kemhan yang dikawal oleh KRI. Kendali operasi itu juga berkoordinasi erat bersama pemerintah daerah kabupaten serta instansi terkait lainnya. Setiap gugus tugas diwajibkan menyusun rencana kegiatan pelaksanaan secara rinci, sesuai tugas dan fungsi masing-masing.

”Satgas Kuala akan melibatkan sekitar 200 personel, dipimpin oleh Wakil Panglima TNI sebagai Komandan Satgas,” ujarnya.