Fokus Jaga Kamtibmas, Polda Jatim Siap Kawal Demo Buruh May Day 2026

JawaPos.com - Menyambut Hari Buruh Internasional atau May Day 2026, Polda Jawa Timur menyiapkan pengamanan ekstra untuk mengawal sejumlah aksi demonstrasi yang digelar besok, Jumat, 1 Mei 2026.

Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Pol Jules Abraham Abast menyebut pengamanan dilakukan secara terpadu dengan melibatkan berbagai satuan. Fokusnya adalah memastikan aksi berlangsung aman dan tertib.

Selain di Surabaya sebagai ibu kota provinsi, pengamanan juga disiagakan di sejumlah kota dan kabupaten di Jawa Timur, mengingat adanya potensi pergerakan massa buruh yang turut menggelar aksi pada momentum May Day.

"Termasuk mengawal perwakilan (buruh) ke Jakarta untuk mengikuti perayaan hari buruh sedunia di Jakarta. Barangkali di wilayah ada elemen buruh melakukan perayaan, tetapi kami kawal," tuturnya di Mapolda Jatim, Kamis (30/4).

Pada intinya, Polda Jatim bersinergi untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di seluruh wilayah. Terkait jumlah personel pengamanan akan ditentukan usai apel, menyesuaikan kebutuhan.

"Nanti kami akan apel dulu terkait berapa besar jumlah personel, karena secara keseluruhan terbagi. Tidak menutup kemungkinan ada rekan-rekan elemen buruh melakukan perayaan di kota kabupaten lain di Jatim," imbuh Jules.

Dengan kesiapan tersebut, aparat kepolisian berharap seluruh kegiatan peringatan May Day dapat berlangsung damai, serta menjadi ruang penyampaian aspirasi buruh secara tertib dan bertanggung jawab.

Sebagai informasi, ribuan buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) dan aliansi GASPER (Gerakan Serikat Pekerja), akan menggelar aksi di depan Kantor Gubernur Jawa Timur, Jalan Pahlawan 110, Surabaya, Jumat (1/5)

"Kalau dari FSPMI ini sekitar 6.000 massa yang akan mengikuti demo Hari Buruh, massa dari berbagai daerah di Jatim, bukan hanya Surabaya," tutur Wakil Sekretaris DPW FSPMI Provinsi Jawa Timur, Nuruddin Hidayat.

Ia menyatakan aksi May Day merupakan agenda tahunan untuk menuntut realisasi komitmen pemerintah, agar tidak sekadar janji, melainkan diwujudkan dalam kebijakan konkret yang benar-benar berpihak kepada buruh.