Banjir Jakarta Berhari-Hari, Fraksi PKB: Ini Murni Kesalahan Anies

JawaPos.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta saat ini belum melanjutkan program normalisasi sungai yang sebelumnya gencar dilakukan guna mengantisipasi banjir. Akibatnya, beberapa wilayah ibu kota kembali dilanda banjir karena air kiriman dari Bendungan Katulampa, Bogor, Jawa Barat.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Gubernur Sandiaga Uno beralasan tak ingin menggusur warga yang selama ini tinggal di bantaran sungai. Padahal, untuk melanjutkan normalisasi sungai, sangat dibutuhkan pembebasan lahan.

Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Hasbiallah Ilyas mengatakan, kendala pembebasan lahan sudah tidak ada. Sebab berdasarkan pengecekan lokasi yang dilakukan bersama anggota DPRD lainnya, warga sudah tidak ada masalah dengan rencana relokasi. Karena itulah dia menilai, Pemprov DKI hanya tidak memiliki keberanian untuk melaksanakan program.

"Padahal tidak ada masalah sudah mau, tanah yang punya pemerintah daerah juga di situ banyak. Kan tidak dioptimalkan seperti Kampung Pulo dulu. Ini tidak ada keberanian dari pemerintah daerah," ujarnya saat dihubungi JawaPos.com, Rabu (7/2).

Sementara itu, anggaran normalisasi sungai tetap ada dalam APBD DKI Jakarta tahun 2018 ini. Namun itu dirasa percuma karena tidak ada keberanian dari pemerintah daerah. Pasalnya saat ini turap baja atau sheet pile yang sudah disiapkan pemerintah pusat terbengkalai.

"Kasihan sheet pile bangunannya pada mangkrak, nggak bisa dikerjain karena keterlambatan kerja pemerintah daerah, Pak Anies lamban. Nggak bisa (kalau) memimpin ibu kota tidak cepat. Kalau lamban ya tidak bisa," tuturnya.

Berdasarkan pantauan Hasbi, hingga hari ini banjir masih belum surut di beberapa wilayah Jakarta Selatan, seperti di Tanjung Barat, Kebon Pala, dan Pejaten Timur. Dia menyebut hal itu adalah kesalahan Anies yang dinilai lamban dalam bekerja.

"Zaman Pak Fauzi Bowo dan Pak Ahok banjir tidak lebih dari dua jam, tiga jam. Nah ini sudah berapa hari? Ini karena pencegahan tidak dilakukan oleh gubernur. Ini murni kesalahan gubernur," tandas Ketua Fraksi PKB DPRD DKI itu