Sandi Ungkap Alasan Pemprov DKI Belum Lanjutkan Normalisasi Era Ahok

JawaPos.com - Banjir kiriman yang melanda ibu kota sejak dua hari terakhir disinyalir karena belum terlaksananya normalisasi sungai dengan baik. Pasalnya, air yang datang dari Bendungan Katulampa itu tumpah tak tertampung Sungai Ciliwung hingga mengakibatkan 11.450 warga bantaran sungai terdampak banjir.

Normalisasi sungai sendiri, seperti yang diketahui membutuhkan pembebasan lahan. Namun sayangnya, kebanyakan warga yang bertempat tinggal di bantaran sungai tersebut menolak direlokasi.

Tak ingin terburu-buru menggusur warga, Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno beralasan memiliki cara sendiri untuk membujuk warga membebaskan lahannya, yakni dengan mengajak warga berdialog dan berdiskusi.

Dia ingin warga memberi masukan rumah seperti apa yang cocok sehingga mereka mau pindah karena tertarik dengan rumah yang ditawarkan Pemprov DKI Jakarta.

"Jadi mereka punya bayangan nah ini yang nanti akan kita siapkan unit dari tempatnya yang kita siapkan bagi mereka, supaya mereka ada touch and feel," ujar Sandi di Balai Kota, Rabu (7/2).

Meski begitu, Terkait normalisasi sungai, Sandi mengaku akan melanjutkannya sebab sudah ada pembahasan dalam Musyawaran Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD DKI Jakarta.

"Ini yang lagi Musrenbang ada beberapa daerah sekarang menampung dari warga, dan tingkat partisipasinya tinggi dari warga kita lihat karena kita pengennya ada partispatif dan inisiatif dari warga sendiri," tuturnya.

Sebelumnya, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi meminta Pemprov DKI segera melakukan normalisasi sungai dengan merelokasi warga bantaran. Menurutnya, itu meneruskan kebijakan pemerintahan sebelumnya, yakni mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

"Masa setiap tahun ada banjir kiriman, Ibu Kota selalu dapat masalah yang sama. Jadi saya sebagai wakil rakyat disini mendorong agar normalisasi dilakukan. Kebijakan yang sudah baik dulu dilanjutkan kembali," kata Pras saat dihubungi, Selasa (6/2).