Terima Kunjungan Tim Monitoring dan Pencegahan KPK, PKB Keluhkan Tingginya Biaya Politik di Indonesia

JawaPos.com - Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (DPP PKB) menerima kunjungan Deputi Pencegahan dan Monitoring Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pertumuan berlangsung di kantor DPP PKB, Jalan Raden Saleh Raya Nomor 9, Jakarta Pusat, Senin (19/5).

Wakil Ketua Umum DPP PKB Cucun Ahmad Syamsurijal mengatakan, kedatangan tim KPK sekaligus mendiskusikan sistem tata kelola partai politik yang selama ini dilakukan oleh PKB.

"Terimakasih tim KPK sudah hadir di kantor kami. Ini tentu hal yang baik bagaimana PKB ini terbuka bagi siapapun, karena memang keterbukaan publik ini penting, termasuk juga mendiskusikan tata kelola partai," kata Cucun.

Wakil Ketua DPR RI bidang Kesejahteraan Rakyat itu secara khusus menyoroti tingginya biaya politik di Indonesia. Hal itu berbanding terbalik dengan dana bantuan politik (Banpol) dari pemerintah yang relatif kecil.

"Regulasi penggunaan dana Banpol saat ini tidak fleksible untuk menjalankan proses kaderisasi kader Parpol. Jadi yang terjadi itu kebingungan partai politik untuk penyerapan. Misalnya seperti membantu pesantren, itu tidak boleh pakai Banpol karena terikat oleh Permendagri tentang pengeluaran dana Banpol," jelas Cucun.

Cucun memaparkan urgensi dana Banpol dinaikan dengan alokasi penggunaan yang lebih fleksibel. Sebab tingginya biaya Pemilu bisa ditekan dengan memperkuat kemandirian Parpol.

"Kuncinya itu adalah kemandirian Parpol. Dan itu bisa diwujudkan dengan misalnya dana Banpol dinaikkan. KPK sendiri kita tahu sudah beberapa kali memberikan rekomendasi dana Banpol naik sampai Rp 12.000," ungkap Cucun.

Sementara itu, Sekjen DPP PKB Hasanuddin Wahid menambahkan, pesta demokrasi di Indonesia berbiaya mahal. Ia secara khusus menyoroti pelaksanaan Pemilu 2024 yang oleh banyak pakar disebut Pemilu paling brutal.

"Memang sudah lama PKB menawarkan kepada sehumlah partai, pemerintah dan sebagainya bagaimana perta demokrasi kita baik Pilpres, Pileg, Pilkada, bahkan Pilkades itu (menerapkan) demokrasi yang efisien, efektif dan berbiaya murah," kata Cak Udin, sapaan akrabnya.