<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/14/Screenshot_20240514-103358-3488341510.jpg" alt="Ilustrasi Pilkada ./Dok. Jawa Pos" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Pilkada ./Dok. Jawa Pos</figcaption>
</figure> <div dir="ltr"><strong>JawaPos.com</strong> - Tingginya biaya politik Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara langsung menuai banyak sorotan. Usulan agar pilkada gelar tidak langsung atau dipilih oleh DPRD pun mulai disuarakan sejumlah pihak.</div> <div dir="ltr">&nbsp;</div> <div dir="ltr">Pengamat politik Citra Institute Yusak Farchan mengatakan, tingginya biaya politik kontestasi demokrasi menjadi masalah yang harus diselesaikan. Apalagi biaya sudah mulai dikeluarkan sejak tahap awal pencalonan yang masih berpotensi membuat figur tersebut tidak lolos ditetapkan sebagai calon yang sah.</div> <div dir="ltr">&nbsp;</div> <div dir="ltr">&ldquo;Karena perjalanan pilkada langsung sejak 2005 sampai sekarang memang menunjukkan biaya politik yang tinggi. Kalau kita buka tahap-tahapnya, ada empat tahap krusial yang mau tidak mau membuat kandidat mengeluarkan biaya besar,&rdquo; kata Yusak, Minggu (15/2).</div> <div dir="ltr">&nbsp;</div> <div dir="ltr">Yusak menyampaikan, biaya sudah mulai dikeluarkan figur saat proses penjaringan di internal partai. Sebab, kandidat harus mendapat persetujuan partai sebelum mencalonkan.</div> <div dir="ltr">&nbsp;</div> <div dir="ltr"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/sports/017197815/nba-all-star-2026-gunakan-format-as-vs-dunia">NBA All-Star 2026 Gunakan Format AS vs Dunia</a></strong></div> <div dir="ltr">&nbsp;</div> <div dir="ltr">&ldquo;Satu partai saja, kalau standar 'aman&rsquo; misalnya Rp 300&ndash;500 juta, dan ada banyak partai, itu sudah sangat besar. Tahap berikutnya adalah kampanye. Wilayahnya luas, kandidat tidak mungkin menjangkau semuanya dengan cara-cara biasa. Makanya muncul politik uang,&rdquo; imbuhnya.</div> <div dir="ltr">&nbsp;</div> <div dir="ltr">Dalam survei yang pernah dilakukan lembaganya, Yusak memaparkan metode kampanye yang paling disukai masyarakat adalah kandidat datang langsung. Namun, waktu kampanye yang terbatas membuat kandiddat tidak bisa menjangkau semua konstituen. Hingga akhirnya kandidat memilih cara instan dengan politik uang agar bisa meraih suara.</div> <div dir="ltr">&nbsp;</div> <div dir="ltr">"Belum lagi tahap pembelian suara. Di beberapa daerah, satu suara bisa sangat mahal. Kalau ditotal, biaya untuk menjadi wali kota atau bupati bisa mencapai puluhan miliar," jelasnya.</div> <div dir="ltr">&nbsp;</div> <div dir="ltr">Sementara itu, Direktur Indonesia Political Review (IPR) Iwan Setiawan menilai, perubahan sistem pilkada tidak langsung kerap dikaitkan dengan anggaran. Sebab, banyak tahapan akan terpotong jika sistem diubah.</div> <div dir="ltr">&nbsp;</div> <div dir="ltr">"Kalau kita bicara efisiensi, memang keunggulan pilkada melalui DPRD akan memotong banyak proses, terutama biaya pemilihan langsung,&rdquo; kata Iwan.</div> <div dir="ltr">&nbsp;</div> <div dir="ltr">Menurutnya, anggaran pilkada langsung begitu besar karena melibatkan banyak pihak termasuk masyarakat itu sendiri. Kandidat bahkan bisa menghabiskan hingga puluhan triliun untuk proses pencalonan.</div> <div dir="ltr">&nbsp;</div> <div dir="ltr">&ldquo;Kalau kita lihat berdasarkan alokasi anggaran umum tahun 2024, ada sekitar Rp 38,2 triliun yang dianggarkan untuk pilkada langsung,&rdquo; ucapnya.</div> <div dir="ltr">&nbsp;</div> <div dir="ltr">Meski demikian, ia mengingatkan, jika pilkada kembali diserahkan ke DPRD, demokrasi berpotensi mundur ke pola lama yang lebih elitis dan rawan transaksi politik, sehingga pilkada langsung tetap menjadi pilihan yang lebih sejalan dengan semangat reformasi.</div>

Tingginya biaya politik Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara langsung menuai banyak sorotan. Muncul usulan dipilih DPRD.

Biaya Politik Lebih Hemat, Pengamat Dukung Pilkada Dipilih DPRD

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/19/IMG-20250519-WA0024-1855453284.jpg" alt="Wakil Ketua Umum DPP PKB Cucun Ahmad Syamsurijal. (Istimewa)." width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua Umum DPP PKB Cucun Ahmad Syamsurijal. (Istimewa).</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> -&nbsp;Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (DPP PKB) menerima kunjungan Deputi Pencegahan dan Monitoring Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pertumuan berlangsung di kantor DPP PKB, Jalan Raden Saleh Raya Nomor 9, Jakarta Pusat, Senin (19/5).</p> <p>Wakil Ketua Umum DPP PKB Cucun Ahmad Syamsurijal mengatakan, kedatangan tim KPK sekaligus mendiskusikan sistem tata kelola partai politik yang selama ini dilakukan oleh PKB.</p> <p>"Terimakasih tim KPK sudah hadir di kantor kami. Ini tentu hal yang baik bagaimana PKB ini terbuka bagi siapapun, karena memang keterbukaan publik ini penting, termasuk juga mendiskusikan tata kelola partai," kata Cucun.</p> <p>Wakil Ketua DPR RI bidang Kesejahteraan Rakyat itu secara khusus menyoroti tingginya biaya politik di Indonesia. Hal itu berbanding terbalik dengan dana bantuan politik (Banpol) dari pemerintah yang relatif kecil.</p> <p>"Regulasi penggunaan dana Banpol saat ini tidak fleksible untuk menjalankan proses kaderisasi kader Parpol. Jadi yang terjadi itu kebingungan partai politik untuk penyerapan. Misalnya seperti membantu pesantren, itu tidak boleh pakai Banpol karena terikat oleh Permendagri tentang pengeluaran dana Banpol," jelas Cucun.</p> <p>Cucun memaparkan urgensi dana Banpol dinaikan dengan alokasi penggunaan yang lebih fleksibel. Sebab tingginya biaya Pemilu bisa ditekan dengan memperkuat kemandirian Parpol.</p> <p>"Kuncinya itu adalah kemandirian Parpol. Dan itu bisa diwujudkan dengan misalnya dana Banpol dinaikkan. KPK sendiri kita tahu sudah beberapa kali memberikan rekomendasi dana Banpol naik sampai Rp 12.000," ungkap Cucun.</p> <p>Sementara itu, Sekjen DPP PKB Hasanuddin Wahid menambahkan, pesta demokrasi di Indonesia berbiaya mahal. Ia secara khusus menyoroti pelaksanaan Pemilu 2024 yang oleh banyak pakar disebut Pemilu paling brutal.</p> <p>"Memang sudah lama PKB menawarkan kepada sehumlah partai, pemerintah dan sebagainya bagaimana perta demokrasi kita baik Pilpres, Pileg, Pilkada, bahkan Pilkades itu (menerapkan) demokrasi yang efisien, efektif dan berbiaya murah," kata Cak Udin, sapaan akrabnya.</p> <p>&nbsp;</p>

Cucun Ahmad Syamsurijal mengatakan, kedatangan tim KPK sekaligus mendiskusikan sistem tata kelola partai.

Terima Kunjungan Tim Monitoring dan Pencegahan KPK, PKB Keluhkan Tingginya Biaya Politik di Indonesia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/29/Presiden-Prabowo-Gunakan-Hak-Pilih-Di-Pilkada-2024-Muclish-Jr-1JPG-4009955146.jpg" alt="Presiden Prabowo Subianto berjalan menggunakan hak pilihnya di TPS 008, Desa Bojong Koneng, Babakan Madang, Bogor, Jawa Barat, Rabu (27/11/2024). (Muchlis Jr - Biro Pers Sekretariat Presiden)" width="100%">
<figcaption>Presiden Prabowo Subianto berjalan menggunakan hak pilihnya di TPS 008, Desa Bojong Koneng, Babakan Madang, Bogor, Jawa Barat, Rabu (27/11/2024). (Muchlis Jr - Biro Pers Sekretariat Presiden)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> &ndash; Wacana mengembalikan pemilihan kepala daerah ke DPRD semakin santer. Tidak hanya digaungkan aktor politik pendukung pemerintah, sistem pemilihan yang pernah diberlakukan pada era Orde Lama dan Orde Baru itu juga didengungkan Presiden Prabowo Subianto dalam perayaan HUT Ke-60 Golkar pada Kamis (12/12) malam.</p> <p>Dalam acara yang dihadiri mayoritas ketua umum partai politik (parpol) tersebut, Prabowo mengisyaratkan jika kepala daerah dipilih DPRD, itu akan menekan anggaran negara. &rdquo;Saya lihat negara-negara tetangga kita efisien. (Seperti, Red) Malaysia, Singapura, India. Sekali milih anggota DPRD, ya sudah DPRD itulah yang milih gubernur, milih bupati,&rdquo; ujarnya.</p> <p>Prabowo mengajak semua pihak tidak malu-malu mengakui bahwa sistem politik RI terlalu mahal. Dia pun menyinggung para pemenang pilkada yang tampak lesu kendati mereka menang. &rdquo;Yang menang lesu, apalagi yang kalah. Kita harus berani mengoreksi diri,&rdquo; kata ketua umum Partai Gerindra tersebut.</p> <p>Presiden berharap perbaikan itu bisa mengurangi beban anggaran negara ke depan. &rdquo;Berapa puluh triliun rupiah habis dalam 1&ndash;2 hari, dari negara maupun dari tokoh-tokoh politik masing-masing,&rdquo; ujarnya.</p> <p><strong>Praktik Politik Uang</strong></p> <p>Pengajar hukum pemilu Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI) Titi Anggraini mengajak semua pihak tidak lupa tentang latar belakang lahirnya pilkada langsung. Salah satunya representasi calon yang tidak sejalan dengan aspirasi rakyat. &rdquo;Juga ada praktik politik uang, di mana terjadi jual beli dukungan atau jual beli kursi dan suara dari para anggota DPRD,&rdquo; ujarnya kepada <em>Jawa Pos</em>.</p> <p>Fenomena keputusasaan masyarakat atas calon yang dipilih DPRD itu pun menimbulkan masalah. Salah satunya, protes keras dengan merusak kantor DPRD. &rdquo;Pemilihan kepala daerah yang dikembalikan ke DPRD mungkin saja biayanya menjadi lebih murah, tapi tidak serta-merta menghilangkan politik berbiaya tinggi,&rdquo; terangnya.</p> <p>Titi menegaskan, salah satu akar persoalan dari sistem politik Indonesia saat ini adalah buruknya penegakan hukum di internal partai. Selain itu, ada pula masalah integritas partai politik yang belum dibenahi secara serius. &rdquo;Usulan untuk mengembalikan sistem pemilihan kepala daerah ke DPRD sama halnya memindahkan persoalan dari ruang publik ke ruang tertutup di DPRD,&rdquo; tuturnya.</p> <p>Di sisi lain, Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin menyebutkan bahwa upaya mencapai sistem politik yang ideal mesti dimulai dengan menyehatkan semua institusi politik. Termasuk di dalamnya partai politik. &rdquo;(Perbaikan) partai politik itu juga harus kita dorong terus,&rdquo; ujarnya kepada Jawa Pos.</p> <p>Terkait evaluasi Pilkada Serentak 2024, KPU menyebutkan bahwa partisipasi pemilih diperkirakan mencapai 71 persen untuk rata-rata nasional. Angka tersebut diperoleh dari hasil rekapitulasi sementara per 4 Desember lalu.</p> <p>Afifuddin menambahkan, masih ada proses rekapitulasi suara yang belum rampung di sejumlah daerah. Yakni, tujuh kabupaten/kota di Papua. Hal tersebut disebabkan faktor keamanan yang dialami petugas KPU. <strong>(tyo/c6/dio)</strong></p>

Presiden Prabowo Subianto mengajak semua pihak tidak malu-malu mengakui bahwa sistem politik RI terlalu mahal. Pemenang pilkada lesu.

Presiden Prabowo Nilai Sistem Pilkada Terlalu Mahal, Kepala Daerah Dipilih DPRD Dianggap Efisien

<div dir="auto"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/03/27/20240327174250_IMG_6922JPG-1341593391.jpg" alt="Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) saat acara silaturahmi dan buka puasa bersama internal Partai Demokrat." width="100%">
<figcaption>Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) saat acara silaturahmi dan buka puasa bersama internal Partai Demokrat.</figcaption>
</figure> </strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyoroti tingginya ongkos politik pada Pemilu 2024. Kondisi ini harus bisa dibenari oleh Prabowo Subianto sebagai presiden terpilih untuk periode 2024-2029.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Titipan saya Bapak Prabowo, Pemilu 2024 ini banyak hal yang mesti kita pelajari baik-baik, di satu sisi ada good news tetapi di sisi lain ada bad news, yang mengganggu pikiran kita adalah Pemilu kita ternyata ongkos politiknya makin besar, melampaui batas kewajaran. Demikian juga politik uang juga makin menjadi-jadi, Ini mesti diselamatkan," kata SBY dalam acara buka puasa bersama Prabowo di Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (27/3).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">SBY mengatakan, melihat kondisi politik semacam ini, tidak boleh rakyat dijadikan kambing hitam. Sebab, sistem pemilunya yang harus dibenahi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kita tidak boleh menyalahkan rakyat, tetapi ada sesuatu yang perlu diperbaiki, perlu diubah dan tentunya disempurnakan agar Pemilu 5 tahun mendatang dan seterusnya menjadi Pemilu yang baik," imbuhnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Presiden keenam RI ini menilai, pemilu adalah masa depan Indonesia sebagai negara demokrasi. Oleh karena itu, perbaikan sistem ini ia titipkan kepada Prabowo.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saya percaya Bapak akan bisa melakukan perubahan dan perbaikan atas sistem pemilu yang lebih tepat dan lebih baik bagi bangsa Indonesia. Itu saja yang ingin saya sampaikan in you Bapak Prabowo we trust," pungkas SBY.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, KPU RI resmi menetapkan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) nomor urut 2,&nbsp;Prabowo&nbsp;Subianto-Gibran&nbsp;<wbr />Rakabuming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI terpilih untuk periode 2024-2029.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hal itu disampaikan oleh Ketua KPU RI Hasyim Asyari dalam rapat pleno penetapan hasil Pemilu 2024 di kantor KPU RI, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (20/3). "Menetapkan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden secara nasional dalam Pemilu 2024," kata Ketua KPU Hasyim Asyari membacakan hasil penetapan Pemilu 2024.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hasyim menjelaskan, pasangan capres-cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar meraih 40.971.906 suara. Sementara, pasangan capres-cawapres nomor urut 2&nbsp;Prabowo&nbsp;Subianto-Gibran Rakabuming Raka meraih 96.214.691 suara. Sedangkan, pasangan capres-cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD meraih 27.040.878 suara.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam hal ini, pasangan capres-cawapres&nbsp;Prabowo-Gibran meraih suara tertinggi pada Pilpres 2024. "Menetapkan hasil Pemilihan umum presiden dan wakil presiden berdasarkan berita acara nomor 218/PL.01.08.-BA/05/2024 dalam Pemilihan Umum Tahun 2024," ucap Hasyim.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Berdasarkan&nbsp;rekapitulasi&nbsp;suara nasional Pemilu 2024,&nbsp;Prabowo-Gibran menang pada 36 provinsi. Disusul, Anies-Muhaimin menang di dua provinsi yakni Aceh dan Sumatera Barat. Sementara, Ganjar-Mahfud menelan kekalahan.</div>

SBY mengatakan, melihat kondisi politik semacam ini, tidak boleh rakyat dijadikan kambing hitam. Sebab, sistem pemiluny yang harus dibenahi.

Di Depan Prabowo, SBY Keluhkan Ongkos Politik Kelewat Batas, Politik Uang Menjadi-jadi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/19/gerindra-1791419230.jpg" alt="Anggota DPR Fraksi Gerindra Himmatul Aliyah menghadiri konsolidasi bersama pengurus DPLN Gerindra Malaysia, Minggu (18/6). (IST)" width="100%">
<figcaption>Anggota DPR Fraksi Gerindra Himmatul Aliyah menghadiri konsolidasi bersama pengurus DPLN Gerindra Malaysia, Minggu (18/6). (IST)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Anggota Komisi X DPR dari Fraksi Gerindra Himmatul Aliyah menyebut, Indonesia sendiri masih dalam kategori tingkat partisipasi yang rendah tentang keterwakilan perempuan di dunia politik. Bahkan, di kawasan ASEAN Indonesia belum pada tahap yang sempurna.</p> <p>"Di Indonesia sendiri (keterwakilan perempuan) skornya di dunia masih agak rendah, dalam kersetaraan gender. Sedangkan di ASEAN untuk skor itu kita sebut dengan GII memang masih kurang," kata Himmatul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (3/8).</p> <p>Menurutnya, perlu peningkatan pengaturan perempuan untuk masuk ke dalam dunia politik. Sebab, perempuan yang masuk dunia politik, biasanya dari kalangan aktivis, kalangan orang yang hanya istri-istri pejabat ataupun mereka yang mempunyai modal yang cukup kuat.</p> <p>Ia meyakini, banyak perempuan-perempuan di Indonesia memiliki kualitas untuk masuk ke dunia politik. Namun, itu tidak diimbangi dengan sistem atau aturan yang menyebabkan biaya politik terlalu tinggi. Sehingga menjadikan perempuan sulit atau tidak mau masuk ke dunia politik.</p> <p>"Jadi perempuan-perempuan yang mungkin banyak berkualitas di dunia sana yang mau masuk dunia politik jadi ngeri duluan karena memang dengan sistem yang sekarang memerlukan biaya yang cukup tinggi untuk masuk keduania politik," jelas Himma.</p> <p>Menurut Himma, upaya pemerintah Indonesia untuk mengadopi keterwakilan perempuan di parlemen dan di partai politik sebesar 30 persen sudah baik. Namun, pada faktanya masih jauh dari harapan.</p> <p>"Ternyata meskipun kita sudah 30 persen keterpilihan kita belum mencapai maksimum itu masih sekitar 21 persen implementasinya. Karena Indonesia termasuk negara yang berada di 110 posisinya di antara 193 negara yang masih 21 persen keterwakilan perempuan dalam politik," pungkasnya.</p>

Menurut  Himmatul Aliyah, perlu peningkatan pengaturan perempuan untuk bisa masuk ke dalam dunia politik.

Legislator Gerindra Sebut Biaya Politik yang Tinggi jadi Alasan Rendahnya Partisipasi Perempuan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/PEMILU-GRAFIS-1.jpg" alt="Ilustrasi. Pemilu 2024. (Dimas Pradipta/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi. Pemilu 2024. (Dimas Pradipta/JawaPos.com)</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Jelang tahun politik 2024, bergulir isu untuk memberlakukan kembali sistem pemilu proporsional tertutup atau memilih partai politik. Isu ini mendapat banyak tentangan dari pihak lain yang menilai proporsional terbuka atau memilik caleg lebih baik.<br /> <br /> “Konstitusi sebenarnya tidak mengatur mengenai sistem Pemilu apa yang harus diterapkan. Jadi pilihan sistem pemilu, apakah proporsional terbuka atau tertutup merupakan kebijakan hukum terbuka. Kedua sistem itu pun pernah diterapkan di Indonesia,” ujar Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum dan Pemerintahan (PUSHAN), Oce Madril kepada wartawan, Kamis (5/1).<br /> <br /> Oce mengingatkan, ada implikasi dari setiap pilihan sistem pemilu tersebut. Misalnya, sistem proporsional terbuka dengan nyoblos caleg menitikberatkan pada individu, sehingga setiap Caleg berlomba-lomba untuk dapat terpilih dan mengeluarkan biaya banyak. Hal ini menyebabkan politik berbiaya sangat tinggi (high cost politics).<br /> <br /> Banyak riset telah dilakukan yang menyimpulkan rata-rata pengeluaran Caleg DPR mencapai angka Rp 4 miliar dan bahkan ada yang menghabiskan sampai Rp 20 miliar. Di tingkat DPRD biayanya juga gila-gilaan hanya untuk berebut 1 kursi.<br /> <br /> Oce menambahkan, biaya tinggi yang harus dikeluarkan Caleg tersebut untuk membiayai berbagai kebutuhan kampanye agar dapat meraih suara sebanyak-banyaknya. Para Caleg akan bertarung dengan caleg dari partai lain dan bahkan akan gontok-gontokan dengan Caleg dalam satu partai. Selain berbiaya tinggi, juga memicu konflik.<br /> <br /> “Oleh karena orientasinya adalah meraih suara sebanyak-banyaknya, maka berbagai intrik dilakukan termasuk melakukan praktik politik uang. Maka banyak riset menyatakan bahwa politik uang di Indonesia sangatlah tinggi,” imbuh pegiat anti korupsi itu.<br /> <br /> Menurut Oce, Pemilu yang berbiaya mahal berkorelasi dengan tingginya tingkat korupsi di sebuah negara. Rumusnya sederhana, karena modal yang harus dikeluarkan Caleg sangat mahal, maka ketika terpilih rentan melakukan korupsi untuk mengembalikan modal biaya pemilu dan menyiapkan modal baru agar dapat terpilih di pemilu berikutnya.<br /> <br /> “Sementara sistem proporsional tertutup menyisakan masalah demokratisasi di tingkat partai, khususnya berkaitan dengan rekrutmen politik. Oleh karena itu, apabila nanti Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan bahwa sistem proporsional tertutup kembali diterapkan, maka Partai-partai harus memberikan jaminan bahwa rekrutmen Caleg dilakukan berdasarkan merit system dengan mengajukan kader-kader berkualitas, tidak hanya berdasarkan popularitas semata,” pungkas Oce.<br /> <br /> Diketahui, sebanyak delapan fraksi di DPR RI kompak menyatakan sikap, ingin tetap sistem pemilu proporsional terbuka pada Pemilu 2024. Mereka mendesak Mahkamah Konstitusi (MK) untuk tetap konsisten terkait sistem pemilu proporsional tertutup.<br /> <br /> Kedelapan fraksi di DPR RI yang menolak diberlakukannya proporsional tertutup yakni Fraksi Partai Golkar, Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai Nasdem, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Fraksi Partai Demokrat, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Fraksi Partai Amanat Nasional, dan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan. Hanya fraksi PDIP yang tidak ada dalam pernyataan sikap bersama tersebut<br /> <br /> Delapan fraksi itu tetap ingin mengacu pada Putusan MK Nomor 22-24/PUU-VI/2008 pada 23 Desember 2008, dengan mempertahankan pasal 168 ayat (2) UU Nomor 7/2017 sebagai wujud menjaga kemajuan demokrasi Indonesia.

Pakar Ingatkan Biaya Politik Mahal Bisa Picu Korupsi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/pengamat-biaya-politik-yang-mahal-picu-potensi-korupsi-di-parpol_m_.jpg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure><p><strong>JawaPos.com -</strong> Berbagai kasus korupsi yang dikaitkan dengan partai politik bisa dilihat sebagai bentuk persoalan mahalnya pembiayaan politik. Kondisi itu memunculkan potensi korupsi dari politikus sebagai individu.</p><br /> <p>Hal itu dikatakan pengamat politik yang merupakan Direktur Eksekutif Poldata Indonesia, Fajar Arif Budiman. Dia mengatakan, banyak politikus yang mengambil jalan pintas untuk mengusahakan dana bagi partai politik.</p><br /> <p>"Selama sistem pembiayaan politik belum dibenahi, maka potensi korupsi akan tetap ada," kata Fajar melalui keterangan tertulis, Senin (3/9).</p><br /> <p>Fajar juga menyikapi pernyataan tersangka kasus suap proyek PLTU Riau-1 Eni Saragih. Eni mengungkapkan bahwa ada aliran dana sebesar Rp 2 miliar ke perhelatan Munaslub Partai Golkar tahun 2017 lalu.</p><br /> <p>Fajar mengatakan, pernyataan Eni kental dengan muatan politis jika dikaitkan dengan penyelenggaraan munaslub. Apalagi, penyelenggaraan munaslub sebagai acara akbar partai tidak terlepas dari bentuk sumbangan politik.</p><br /> <p>"Sulit bagi panitia maupun pengurus untuk bisa mengetahui asal dana dari para kader yang menyumbang. Termasuk dana dari hasil tindak kriminal," kata</p><br /> <p>Dia mengatakan, sebagai ketua umum, Airlangga Hartarto dikenal memiliki ikhtiar kuat melawan korupsi. Sejak dipimpin Arilangga, Partai Golkar mengikat kadernya dengan meminta mereka menandatangani pakta integritas.</p><br /> <p>"Pakta tersebut membuat setiap kader yang ditengarai terlibat kasus korupsi atau kasus hukum lainnya untuk mengundurkan diri dari kepengurusan dan keanggotaan partai tanpa harus menunggu putusan inkrach persidangan," ujarnya.</p><br /> <p>Alumni Universitas Padjajaran itu menegaskan, yang terjadi pada Eni Saragih dan koruptor lainnya murni permasalahan individu.</p><br /> <p>"Golkar itu sudah punya pakta integritas, kalau ada kader yang tidak mematuhi, ya berarti itu permasalahan masing-masing individu," ujarnya.</p><br /> <p>Fajar menambahkan, klaim kasus korupsi untuk memenuhi kebutuhan partai politik sudah sering terjadi. Beberapa oknum kader partai pernah ditangkap dan dikaitkan dengan penyelenggaraan sebuah agenda besar politik.</p><br /> <p>Misalnya, kata dia, beberapa kader PDI-P pernah tersandung kasus korupsi dan dikaitkan dengan penyelenggaran agenda akbar partai, yaitu pada Rapimnas 2016. Namun, tuduhan tersebut dimentahkan PDI-P.</p>

Pengamat: Mahalnya Biaya Politik Picu Potensi Korupsi di Tubuh Parpol

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/gerakan-saweran-tak-optimal-sudirman-kita-himpun-dengan-cara-manual_m_217320.jpeg" alt="Deklarasi dan saweran lintas komunitas relawan independen bertajuk" width="100%">
<figcaption>Deklarasi dan saweran lintas komunitas relawan independen bertajuk</figcaption>
</figure><p><strong>JawaPos.com</strong> - Calon gubernur Jawa Tengah Sudirman Said mengaku gerakan saweran miliknya kurang optimal. Meski begitu, pasangan Ida Fauziyah dalam Pilgub Jateng 2018 ini menyebut politik saweran masih berjalan dan bahkan kini menimbulkan efek positif lain.</p><br /> <p>Sudirman mengungkapkan gerakan saweran yang diinisiasi sebagai bentuk demokrasi partisipasi warga untuk menekan mahalnya biaya politik yang tinggi, kurang diminati. "Saya harus katakan, saweran minatnya kurang. Kita akhirnya himpun dengan cara-cara manual," ujarnya saat ditemui di Hotel Patra Jasa, Semarang, Sabtu (2/6).</p><br /> <p>Gerakan saweran, sebagaimana diketahui merupakan partisipasi berbasis kesadaran dan swadaya untuk melakukan perubahan bagi Jateng. Terkumpulnya dana dari uang saweran, awalnya diharapkan mampu dipergunakan untuk meringankan mahalnya biaya politik.</p><br /> <p>Politik saweran ini juga diketahui telah menciptakan gerakan tersendiri diantara para komunitas pendukung Sudirman-Ida, seperti Gerakan Sepuluh Ribu (Gasebu) pada April 2018 lalu. Kemudian, perwakilan relawan Jateng Zumroni, juga pernah menyebut bagi siapa saja yang ingin menyukseskan gerakan Gasebu tersebut, dapat melakukan donasi melalui laman website <em>www.saweranjateng.id.</em></p><br /> <p>Sudirman yang enggan menyebut nominal donasi terkumpul untuk program ini, juga mengatakan bahwa gerakan saweran ini belum dapat berjalan maksimal lantaran dipengaruhi sistem. "Mungkin karena tidak terlalu memudahkan. Sistem baru, dulu di Jakarta juga sama. Kita mau coba lagi tapi waktunya mepet," terangnya.</p><br /> <p>Tak lantas menganggap gerakan ini gagal total, Sudirman mengatakan kurang optimalnya politik saweran di sisi lain malahan menumbuhkan semangat militansi dari para relawan. Sehingga keterbatasan dana dapat dengan mudah teratasi.</p><br /> <p>"Inti dari politik kita adalah saweran, masih berjalan. Dan saya berterima kasih pada seluruh relawan dan elemen, justru dengan keterbatasan (keuangan) malah memunculkan kegiatan militansi di mana-mana. Muncul lingkaran-lingkaran relawan yang dengan mandiri membiayai kegiatan mereka," tandasnya.</p>

Gerakan Saweran Tak Optimal, Sudirman: Kita Himpun dengan Cara Manual

biaya politik

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#biaya politik

Berita Terkini