Coding dan AI Bakal jadi Mata Pelajaran Wajib, Abdul Mu’ti: Kebutuhan Guru Coding dan AI Meningkat

JawaPos.com - Coding dan kecerdasan buatan (AI) tengah diproyeksikan untuk menjadi mata Pelajaran wajib dalam beberapa waktu ke depan.

Hal itu disampaikan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti. Saat ini, Mata pelajaran yang digagas Wapres Gibran Rakabuming Raka itu saat ini masih bersifat pilihan.

"Kebutuhan guru coding dan AI akan meningkat tajam, sehingga peran perguruan tinggi sebagai mitra pendidikan sangat dibutuhkan," kata Mu’ti dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Forum Rektor Perguruan Tinggi Muhammadiyah-Aisyiyah (PTMA) di kampus Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) di Malang, Jawa Timur, Jumat (17/10) malam sebagaimana dilansir dari Antara.

Saat ini, lanjutnya, coding dan AI masih menjadi mata pelajaran (mapel) pilihan. Namun ke depan, keduanya akan menjadi pelajaran wajib bagi siswa.

Pada kesempatan itu, Abdul Mu'ti juga membuka peluang bagi PTMA untuk berpartisipasi dalam penelitian kebijakan (policy research) terkait berbagai program pendidikan dasar dan menengah, termasuk pendidikan karakter dan kebiasaan belajar siswa.

Prinsipnya, Kemendikdasmen bersifat terbuka. Apapun yang dibutuhkan perguruan tinggi, selama relevan dengan arah pembangunan pendidikan nasional, Kemdikdasmen siap bermitra.

Sementara tu, dalam paparannya, Mu’ti menjelaskan pentingnya sinergi antara pemerintah dan perguruan tinggi keagamaan, termasuk kampus Muhammadiyah-Aisyiyah, dalam mengawal reformasi pendidikan nasional.

Tokoh yang juga Sekretaris Umum PP Muhammadiyah itu menuturkan bahwa saat ini Kemendikdasmen punya lima hingga enam program prioritas yang bisa dijalankan secara kolaboratif dengan PTMA.

Pertama, revitalisasi satuan pendidikan. Ini tidak hanya fokus pada perbaikan fisik dan sarana prasarana sekolah, tetapi juga mencakup pembenahan sistem manajemen, tata kelola, serta peningkatan kapasitas kepala sekolah dan tenaga pendidik.

Program ini diarahkan agar sekolah-sekolah di berbagai daerah mampu mengelola pembelajaran secara mandiri dan efisien dengan dukungan konsultan serta fasilitator profesional.

Revitalisasi juga mencakup penyusunan kurikulum yang adaptif terhadap kebutuhan zaman, penguatan karakter siswa, serta peningkatan kualitas layanan pendidikan agar selaras dengan standar nasional dan internasional.

“Tahun ini ada lebih dari 16.100 sekolah yang direvitalisasi dengan anggaran mencapai Rp 16,9 triliun. Tahun depan kami berupaya agar capaian itu tetap terjaga meski anggaran sedikit berkurang,” jelas Mu’ti.

Program kedua berkaitan dengan peningkatan kualitas guru melalui berbagai skema pelatihan dan pendidikan profesi.

Pemerintah, ucap Mu’ti, telah menyiapkan 808 ribu kuota Pendidikan Profesi Guru (PPG) serta memperluas program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) bagi guru yang belum menyelesaikan studi sarjananya.

“Kami ingin memastikan tidak ada guru yang terhenti karirnya hanya karena belum memenuhi syarat akademik. Bahkan, pengalaman mengajar kini diakui hingga 70 persen dalam skema RPL,” ujarnya.