PJJ Tak Efektif, DPR Dukung Sekolah Tatap Muka

JawaPos.com – Rencana pemerintah kembali membuka sekolah pada Januari 2021 mendapat dukungan DPR. Tidak efektifnya pelaksanaan pembelajaran jarak jauh (PJJ) selama masa pandemi menjadi salah satu alasannya. Meski begitu, pembelajaran tatap muka harus menerapkan protokol kesehatan secara ketat.

Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda menjelaskan, kebijakan sekolah tatap muka dikeluarkan dalam suasana dan situasi yang tidak mudah. ”Serumit lonjakan kasus Covid-19 yang semakin hari semakin tinggi,” tutur Syaiful dalam diskusi bertajuk Pro-Kontra Sekolah Tatap Muka di Tengah Pandemi di Media Center DPR kemarin (3/12).

Apalagi, lanjut dia, ada kekhawatiran terjadi second wave atau gelombang kedua pandemi.

Karena itu, ada banyak aspek yang menjadi pertimbangan dalam pembukaan sekolah.

Syaiful menuturkan, pihaknya mendukung kebijakan tersebut setelah melihat hasil evaluasi pelaksanaan PJJ. Pemerintah sudah memberikan subsidi kuota internet untuk pembelajaran secara online. Ada 37 juta peserta didik, guru, dan dosen yang mendapatkan bantuan tersebut. Namun, kata dia, harus diakui bahwa bantuan kuota internet belum memberikan pengaruh secara maksimal terhadap pelaksanaan PJJ.

Dia beberapa kali berkeliling ke daerah dan bertemu dengan para kepala sekolah. Saat Syaiful bertanya terkait dengan PJJ, lebih dari 50 persen sekolah menyatakan bahwa pembelajaran daring tidak efektif. Ada banyak faktor penyebabnya. Syaiful tidak bisa menyalahkan pihak mana pun. Apalagi, literasi guru terhadap digitalisasi pembelajaran baru dimulai. ”Adaptasi guru memindahkan cara belajar dari tatap muka ke daring juga tidak mudah,” terangnya.

Kendala berikutnya adalah kesiapan orang tua menjadi pendamping anak dalam pembelajaran secara daring. Bukan hal yang mudah. Sebab, banyak orang tua yang bekerja.

Sekjen Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Ainun Na’im menegaskan, sekolah tatap muka bukan kewajiban. Melainkan opsi dalam pembelajaran pada masa pandemi. Pembelajaran tatap muka juga sangat bergantung pada kesiapan daerah masing-masing. ”Kalau pemerintah daerahnya tidak memberikan izin, tentu sekolah tatap muka tidak bisa dilakukan,” ujarnya.

Menurut Ainun, sekolah tidak berwenang menetapkan bisa melaksanakan sekolah tatap muka atau tidak. Selain itu, pembelajaran tatap muka sangat bergantung kepada orang tua. Jika orang tua berkeberatan, siswa tidak harus mengikuti sekolah tatap muka.

Baca juga:

• Komisi X DPR Sebut Ada 10 Ribu Orang Tua Tidak Suka PJJ


• Kemendikbud Ingatkan Sekolah Tatap Muka Diperbolehkan, Bukan Wajib


• Terpisah Delapan Bulan, Fatih dan Ikbal Ingin Belajar di Kelas


• Pembukaan Sekolah Januari 2021 Demi Kembalikan Ekosistem Pembelajaran

Sementara itu, Direktur Kurikulum, Sarana, Kelembagaan, dan Kesiswaan (KSKK) Kementerian Agama (Kemenag) Ahmad Umar mengungkapkan bahwa kondisi madrasah di tengah pandemi saat ini cukup beragam. Ada madrasah yang masih melanjutkan pembelajaran dari rumah. Ada juga madrasah yang menjalankan pembelajaran tatap muka. Untuk madrasah yang akan membuka pembelajaran tatap muka pada semester genap awal 2021, Umar menyatakan harus mengacu pada SKB empat menteri terbaru.

Dia mengingatkan madrasah yang melakukan pembelajaran tatap muka untuk mematuhi protokol kesehatan dengan ketat.

 

Saksikan video menarik berikut ini:

 

https://www.youtube.com/watch?v=Qogk0DvO2pU