JawaPos.com – Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani menekankan bahwa pemilihan Dekan Universitas Indonesia (UI) harus bebas dari intervensi dan politik praktis. Menurutnya, universitas harus tetap berorientasi kepada kepentingan pendidikan, bukan politik.

 

"Dugaan intervensi politik dan politik aliran dalam pemilihan dekan, di kampus manapun itu, termasuk di Universitas Indonesia ini, bagi kami merupakan hal yang serius dan tidak sejalan dengan prinsip otonomi perguruan tinggi," kata Lalu dalam keterangan tertulis Rabu (22/10). 

 

Proses pemilihan Dekan seluruh fakultas di UI periode 2025-2029 diketahui telah melalui tahap verifikasi administrasi. Selanjutnya, para calon akan menempuh sesi asupan publik serta pemaparan visi dan misi.

 

 

Tahapan asupan publik akan berlangsung selama 1 bulan sampai 13 November 2025. Pada tahapan ini publik bisa memberikan masukan kepada para calon.

 

Adapun publik yang dimaksud yakni dari kalangan internal meliputi sivitas dan warga Universitas Indonesia. Lalu dari eksternal berbagai kalangan dan latar belakang. Hal ini diharapkan mampu mendorong transparansi serta membuka ruang partisipasi lebih luas.

 

Legislator Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini mendorong Kemendiktisaintek dan pihak kampus untuk memastikan proses pemilihan berjalan transparan, objektif, serta bebas dari tekanan politik. Sehingga, pemilihan menghasilkan dekan dengan kualitas terbaik.

 

"Ini agar integritas akademik tetap terjaga. Pemilihan Dekan bagian dari otonomi kampus, sudah semestinya harus bebas dari semua intervensi politik pihak manapun," imbuhnya. 

 

Sebelumnya, seruan serupa juga dilontarkan oleh pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah. Dia tak ingin pemilihan Dekan UI diintervensi oleh kepentingan politik.

 

“Kampus ya harus bebas intervensi dan memang harus mencerminkan jiwa-jiwa akademik. Itu yang harus ditekankan,” kata Trubus.