Pemerintah Daerah Perlu Acuan dalam Menyusun Kebijakan Strategis untuk Pembangunan

JawaPos.com - Pemerintah daerah, baik kota maupun kabupaten memerlukan acuan dalam membuat kebijakan strategis. Terutama untuk kebijakan pembangunan yang inklusif, transparan, dan berkelanjutan. 

Panduan itu dirancang oleh PT Surveyor Indonesia (PTSI), yaitu Integrated Sustainability Indonesia Movement (I-SIM) 2025, sebuah gerakan nasional untuk memperkuat pengukuran dan percepatan capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) di tingkat daerah. 

“I-SIM menjadi wujud nyata komitmen kami untuk memperkuat peran pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat dalam mencapai target SDGs. Sebagai guardian of assurance, PTSI memastikan setiap proses pengukuran dilakukan secara objektif, kredibel, dan memberikan manfaat nyata bagi daerah,” ujar Direktur Utama PT Surveyor Indonesia Sandry Pasambuna kepada wartawan pada Jumat (3/10). 

Hasil I-SIM itu nantinya menjadi bagian acuan strategis pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan pembangunan yang inklusif, transparan, dan berkelanjutan. 

Baca Juga: Pengamat Transportasi Kritisi Pembangunan MRT ke Banten: Jawa Terus, Kasihan Luar Jawa

Untuk diketahui, Kick-off I-SIM 2025 berlangsung pada Rabu (1/10) secara live via Zoom dan YouTube I-SIM Official. Peluncuran I-SIM 2025 menghadirkan sejumlah tokoh kunci, antara lain Sandry Pasambuna, Staf Ahli Bidang Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kementerian PPN/Bappenas Pungkas Bahjuri Ali selaku, Direktur Eksekutif APKASI Sarman Simanjorang, Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintah Daerah I Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Edison Siagian, dan Direktur Eksekutif APEKSI Alwis Rustam. 

Sandry Pasambuna menyebut, I-SIM sejak diperkenalkan pada 2022 telah menjangkau lebih dari 170 daerah melalui mekanisme self-assessment, verifikasi, validasi, hingga penetapan Champion Grade. Terdapat dua kategori yang berjalan, yaitu I-SIM for Cities dan I-SIM for Regencies.  

Untuk kategori kota, sebanyak 74 kota berpartisipasi pada 2022 dan meningkat menjadi 76 kota pada 2024. Sementara itu, untuk kategori kabupaten, tercatat ada 103 kabupaten yang bergabung pada 2023.  

Tahun ini diproyeksikan partisipasi akan semakin meningkat karena I-SIM 2025 menghadirkan keterlibatan kota dan kabupaten secara bersamaan, sehingga menjanjikan dinamika yang lebih luas dan kolaboratif. 

Baca Juga: Rencana Pembangunan MRT Tembus ke Banten, Pengamat Sebut Pemerintah Harus Siapkan Feeder

Hasil I-SIM nantinya akan menjadi bagian integral dari SDGs Action Awards 2025, sekaligus acuan strategis pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan pembangunan yang inklusif, transparan, dan berkelanjutan.