Ganjar dan Jusuf Kalla Bahas Netralitas Aparatur Pemerintah pada Pemilu 2024

Calon Presiden (capres) nomor urut tiga, Ganjar Pranowo mendatangi kediaman Wakil Presiden ke-10 dan 12, Jusuf Kalla (JK) di kawasan Dharmawangsa, Jakarta Selatan, Minggu (19/11). (Foto: Ridwan)

JawaPos.com - Calon presiden (capres) Ganjar Pranowo mengatakan, kedatangan dirinya ke kediaman Wakil Presiden (Wapres) ke-10 dan 12 Jusuf Kalla untuk bersilaturahmi. Ganjar mengaku dirinya membahas netralitas aparat negara pada Pemilu 2024.

"Saya datang untuk bersilaturahmi dengan beliau, beliau orang tua kita, dan tentu banyak pengalaman. Tentu tadi kita mendapatkan banyak sekali masukan-masukan, intinya pemilu musti berjalan dengan baik, nilai persatuan bangsa musti dijaga, saya mengapresiasi beliau," kata Ganjar di kediaman JK di kawasan Dharmawangsa, Jakarta Selatan, Minggu (19/11).

Mantan Gubernur Jawa Tengah ini menekankan, pilihan boleh berbeda, tetapi prosea demokrasi harus berjalan dengan adil. Namun, Ganjar bekelakar mengajak JK untuk mendukung dirinya.

Baca Juga: Beban Pekerjaan Bikin Stres? Jaga Kesehatan Mental di Lingkungan Kerja dengan 4 Cara Berikut

"Tadi beliau sampaikan, pilihan boleh beda dan ini rasa-rasanya pilihannya Pak JK akan beda dengan saya, tapi kalau nanti dukung saya juga boleh Pak," ucap Ganjar.

Sementara itu, mantan Wapres Jusuf Kalla mengingatkan, aparatur pemerintah dapat menjaga situasi kondusifitas dalam gelaran Pemilu 2024. Ia mengingatkan, untuk tetap menjaga netralitas pada pesta demokrasi mendatang.

"Yang sangat penting ialah kita harapkan dalam situasi seperti ini maka peranan daripada aparat pemerintah apakah itu di pemerintahan, kepolisian, TNI maupun seluruh aparat negara itu melaksanakan pemilu secara aman, baik dan tentu netral," ujar JK.

JK menjelaskan, netralitas penting dibahas agar pemilu 2024 dapat berjalan dengan adil. Ia pun mengingatkan, sumpah jabatan dari para pejabat dan aparat negara.

"Mengapa kita kemukakan netralitas? Karena sumpah semua pejabat, semua aparat, selalu berbunyi akan taat kepada Undang-undang dan akan melaksanakan segala tugasnya dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Itu semua diucapkan," ucap JK.

JK menekankan, jika terdapat aparatur pemerintahan yang tak netral maka dia melanggar sumpahnya.

"Jadi, apabila ada pejabat tingkat apa pun tidak berlaku adil, maka dia melanggar sumpah, dan sumpahnya selalu ada Alquran dan Injil, jadi berat sekali hukumannya. Bukan hanya hukuman dunia, tapi akhirat bagi siapa saja yang melaksanakan pemilu ini tidak sebaik-baiknya dan seadil-adilnya," pungkasnya.

Editor: Nurul Adriyana Salbiah