KSAD TNI dan LPSK Sepakat Peradilan Koneksitas Diterapkan Terhadap Anggota Paspampres Praka Riswandi Manik

Tiga oknum TNI tersangka pelaku pembunuhan terhadap Imam Masykur, satu diantaranya adalah Praka Riswandi Manik. (Istimewa)

JawaPos.com - Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD), Jenderal TNI Dudung Abdurachman mendukung usulan peradilan koneksitas dalam sidang Praka Riswandi Manik dan dua rekannya sesama anggota TNI yang membunuh pemuda Aceh bernama Imam Masykur.

Menurut Dudung, usul itu sesuai dengan komitmen Mabes TNI maupun TNI AD untuk membuka proses hukum para pelaku kasus dugaan penculikan, pemerasan, dan penganiayaan Imam Masykur tersebut.

”Kalau misalnya ada (peradilan) koneksitas, silakan saja. Saya setuju, bagus itu,” kata Dudung setelah meluncurkan aplikasi e-Stuntad dan e-Posyandu di Mabes TNI-AD, Jakarta Pusat, Rabu (6/9) kemarin.

Baca Juga: Hakim Tetapkan Mobil Rubicon Mario Dandy Dilelang, Uangnya Buat Bayar Restitusi David

Sebagai pimpinan Angkatan Darat, dia memastikan bahwa prajurit yang melanggar hukum harus diberi sanksi. ”Kalau memang anggota kami terlibat, hukum saja seberat-beratnya,” tegasnya.

Dudung menambahkan, sanksi kepada prajurit TNI bisa jauh lebih berat daripada hukuman untuk masyarakat sipil.

"Prajurit yang melanggar hukum pidana seperti Praka Riswandi Manik dan kawan-kawannya sudah pasti dipecat dari TNI-AD. Mereka juga dijerat pasal berlapis yang hukumannya bisa lebih berat dan menderita lagi," tukas Dudung.

Baca Juga: Cerita Maria Silvia, WNI yang Menyaksikan Putri Ariani Secara Langsung di Panggung AGT 2023

Sementara itu, Wakil Ketua LPSK Maneger Nasution menyampaikan bahwa pihaknya sudah melakukan langkah proaktif dengan menjangkau keluarga korban.

Pada 30 Agustus lalu, mereka sudah bertemu dengan Komnas HAM untuk membahas kasus ini. Kedua pihak merencanakan joint investigation terhadap kasus yang mengakibatkan Imam Masykur meninggal tersebut.

"LPSK perlu melihat peluang diterapkannya peradilan koneksitas sebagaimana Pasal 89 KUHAP,” kata Maneger.

Maneger menambahkan, konsekuensi peradilan koneksitas adalah para pelaku diadili dalam lingkungan peradilan umum. Termasuk para pelaku yang berlatar belakang militer.

"Diharapkan pula dengan pengungkapan di peradilan umum, para pelaku lainnya dapat terungkap dan perkembangan informasinya mudah diakses oleh publik,” ujarnya.

Dalam konteks perlindungan saksi dan korban, Maneger menyatakan bahwa LPSK akan lebih mudah dan lebih leluasa memenuhi hak-hak saksi dan korban selama proses peradilan pidana berlangsung.

Editor: Banu Adikara

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

KSAD TNI dan LPSK Sepakat Peradilan Koneksitas Diterapkan Terhadap Anggota Paspampres Praka Riswandi Manik

Tags

Artikel Terkait

Terpopuler

Download Aplikasi JawaPos.com

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

KSAD TNI dan LPSK Sepakat Peradilan Koneksitas Diterapkan Terhadap Anggota Paspampres Praka Riswandi Manik

Tags

Artikel Terkait

Kerahkan Prajurit dari 4 Yonif dan 1 Satgas, Koops TNI Habema Teruskan Pelayanan Kesehatan di Pelosok Papua

Kerja Sama dengan Turkiye, Indonesia Bakal Datangkan dan Kembangkan Drone Tempur Bayraktar Kizilelma

Gatot Nurmantyo Ceritakan Hal yang Membuatnya 'Ditendang' dari Jabatan Panglima TNI, Berulang Tolak Titipan Jokowi

Terpopuler

Download Aplikasi JawaPos.com