Ancaman Tegas Mahfud MD terhadap Pejabat Nekat Jadi Beking Perdagangan Orang

JawaPos.com - Menko Polhukam Mahfud MD memberi peringatan tegas kepada oknum petugas dari institusi pemerintahan yang nekat menjadi beking dalam kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

"Dan, di sini saya mengingatkan bahwa siapa pun tidak boleh membekingi kejahatan pidana perdagangan orang. Kita akan menindak tegas dan jangan main-main, karena ini masalah kemanusiaan," tegas Mahfud MD dalam konferensi pers kantor Kemenko Polhukam di Jakarta, Selasa (4/7).

Berdasarkan laporan dari tim satgas TPPO yang didapatkan Mahfud, kini sudah ada 698 orang tersangka kasus TPPO. Lima di antaranya oknum pejabat pemerintahan.

Mantan ketua MK itu menegaskan bahwa langkah penegakan hukum terhadap TPPO ini terus digalakkan. Pasalnya, TPPO melawan konstitusi. Artinya juga melawan hukum negara.

Mahfud mengingatkan, kalau sudah ada istilah beking-bekingan maka itu dari institusi pemerintahan. Bisa dari kantor pemerintahan daerah, kecamatan, camat, TNI, Polri, dan atau dari pihak imigrasi.

Diketahui, para institusi yang terkoneksi dengan TPPO segera mendapatkan giliran untuk dapat ditindak. Selain itu, saat ini pemerintah memilih lebih mengutamakan untuk menyelamatkan korban dan mencari tahu siapa agen yang telah mengirimkan para korban tersebut.

Hingga hari ini, berdasar data pemerintah. Baik dari PMK, BP2MI, Polri, dan Imigrasi, lebih dari 9 juta WNI menjadi pekerja migran. lebih dari 4,5 juta ilegal. Sekian persen dari jumlah itu korban TPPO.