Polri Terima 26 Laporan Polisi Terkait Kasus Ujaran Kebencian Rocky Gerung

Pengamat Politik Rocky Gerung dianggap telah memiskinkan makna akal sehat oleh Denny JA.

JawaPos.com - Gelombang laporan terhadap pengamat politik Rocky Gerung rupanya masih terus berlanjut. Sampai saat ini setidaknya Polri telah menerima 26 laporan dari masyarakat.

“Terkait penanganan RG saat ini sudah ada 26 laporan polisi,” ujar Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Pol Djuhandhani Rahardjo Puro kepada wartawan, Kamis (17/8).

“26 laporan polisi ini terdiri dari Bareskrim, kemudian di Polda Sumut, Kaltim, Kalteng, Metro (Jaya, Red) dan Jogja,” imbuhnya.

Baca Juga: Simak 5 Tradisi Menarik dari Berbagai Daerah Dalam Rangka Hari Kemerdekaan Indonesia

Djuhandhani menyampaikan, seluruh laporan polisi yang diterima Polda jajaran tersebut akan ditarik penanganannya ke Bareskrim Polri. Sejauh ini baru 22 laporan polisi yang diambil alih oleh Bareskrim.

“Untuk saat ini LP yang kita tarik sudah ada 22 dari Polda-Polda, namun masih ada beberapa Polda yang belum,” jelasnya.

Djuhandhani mengatakan, laporan polisi yang belum diambil alih karena masih adanya pelengkapan pemeriksaan. “Karena masih proses melengkapi pemeriksaan kepada pelapor, karena kalau LP kan ditangani dengan pemeriksaan-pemeriksaan pada pelapor,” pungkasnya.

Baca Juga: Bayi yang Diduga Salah Diberi Susu oleh Perawat RSAB Harapan Kita Mengalami Gizi Buruk

Sebelumnya, laporan polisi terhadap pengamat politik Rocky Gerung terus berdatangan. Kali ini Polda Metro Jaya menerima laporan ketiga atas dugaan penyebaran berita bohong atau yang dianggap menghina Presiden Joko Widodo.

Sejauh ini, maka Polda Metro Jaya telah menerima 3 laporan terhadap Rocky. Laporan pertama dilayangkan oleh Relawan Indonesia Bersatu dengan nomor LP/B/4459/VII/2023/SPKT POLDA METRO JAYA tanggal 31 Juli 2023.

Rocky disangkakan pasal 286 ayat (2) Jo Pasal 45 ayat (2) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE dan atau Pasal 156 KUHP dan atau Pasal 160 KUHP dan atau Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) dan atau Pasal 15 UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Baca Juga: Putra Darius Sinathrya dan Donna Agnesia Antusias Mengikuti Seleksi Timnas untuk Piala Dunia U-17 2023

Kemudian laporan kedua dibuat oleh politikus PDIP Ferdinand Hutahaean dengan nomor LP/B/4465/VIII/2023/SPKT/Polda Metro Jaya tanggal 1 Agustus 2023. Rocky disangkakan Pasal 28 Jo Pasal 45 UU Nomor 19 Tahun 2016 ITE, Pasal 156 dan Pasal 160 KUHP serta Pasal 14 dan Pasal 15 UU Nomor 1 Tahun 1946.

Laporan ketiga dilayangkan oleh Organisasi sayap PDI Perjuangan, Dewan Pimpinan Nasional Relawan Demokrasi Perjuangan (REPDEM). Laporan teregister dengan nomor LP/B/4504/VIII/2023/SPKT/POLDA METRO JAYA.

Baca Juga: Mahkamah Konstitusi Tolak Pita Limjaroenrat Kembali Maju, Pemilihan PM Thailand Siap Digelar Pekan Depan

"Perbuatannya mengucapkan kata-kata dalam suatu orasi dalam suatu tempat dengan ucapan bahwa Jokowi itu bajingan yang tolol. Dan juga ada sebutan lain bajingan yang pengecut," kata Ketua DPN REPDEM, Irfan Fahmi di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Kamis (3/8).

Rocky disangkakan melanggar Pasal 28 (2) Juncto Pasal 45A (2) Pasal 156 KUHP dan atau Pasal 160 KUHP dan/atau Pasal 207 KUHP dan/atau Pasal 14 (1), (2) dan/atau Pasal 15 UU RI Nomor 1 tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana.

Editor: Banu Adikara