Dilantik Jokowi, Ganjar Dititipi Pesan Khusus soal Ekonomi Kerakyatan

JawaPos.com - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengaku mendapatkan pesan khusus dari Presiden Joko Widodo kala dilantik bersama Taj Yasin di Istana Negara, Jakarta, Rabu (5/9). Pesan itu berisi titipan untuk mendorong pertumbuhan perekonomian kerakyatan.

Ganjar menjelaskan bahwa pemerintahannya nanti akan menjalankan titipan presiden tadi. Selain pelaku, pihaknya akan tetap mengedepankan kearifan lokal dalam menerapkan konsep perekonomian kerakyatan.

"Ada tiga hal yang sudah kita lakukan selama ini. Pertama potensi yang ada itu mereka mesti dipastikan butuh pengetahuan dan keterampilan, kedua butuh akses modal, ketiga butuh pendampingan," kata Ganjar, Rabu (5/9).

Akan tetapi, pria berambut putih itu memiliki caranya tersendiri agar penerapan perekonomian kerakyatan berbasis kearifan lokal tersebut mampu melakukan percepatan yang solid di pasar. Yakni, dengan memadukan perkembangan tekonologi dalam pelaksanaannya.

"Nah pendampingan itulah untuk QC (Quality Control) agar kita bisa masuk pada standar pasar yang memang publik itu menghendaki produk-produk yang bagus. Jadi sisi ekonomi yang akan kita buat itu," tambahnya.

Dalam hal ini, menurutnya harus ada gayung bersambut. Dimana pelaku ekonomi di Jateng juga harus bisa menyesuaikan diri dan kualitas produk dengan zaman. Sebelum pemerintah membantu pemasaran dengan cara-cara non konvensional, macam menggunakan teknologi informasi untuk mempromosikan produk-produk.

Selain perekonomian kerakyatan, Ganjar mengaku juga diingatkan persoalan investasi. Akan tetapi, ia berpendapat dalam hal ini negara tidak mungkin mengatasi problem itu sendirian. "Perizinan murah, mudah murah cepat kalau Jawa Tengah. Tapi integritas tidak boleh hilang. Itu yang disampaikan," katanya.

Ganjar berpendapat bahwa apa yang disampaikan presiden melalui dua pesannya tadi mengingatkan supaya semua pihal ramai-ramai berbuat dalam pembangunan perekonomian. Agar tercapai tujuan itu, ia berjanji bakal menjalin hubungan yang kuat dengan para kepala daerah.

"Itu suatu meriam untuk para gubernur, ini bazoka. PP 33 Tahun 2018, dimana Gubernur boleh memberikan penghargaan sekaligus boleh memberikan sanksi. Maka kita ingin bangun integritas goverment, sudah kita usulkan apa yang perlu diperbaiki dalam perencanaan anggaran pelaksanaan monitoring evaluasi. Ini engineral yang akan kita ciptakan," cetusnya.