Komisi B DPRD DKI Soroti Efektivitas Belanja, Kemandirian BUMD, hingga Kualitas Layanan Publik

JawaPos.com — Anggota Komisi B DPRD Provinsi DKI Jakarta, Ade Suherman, mengikuti rangkaian pembahasan intensif Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Tahun Anggaran 2025 yang berlangsung selama dua hari, Kamis (5/3) dan Jumat (6/3), setelah didahului rapat koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Dalam forum tersebut, Ade menegaskan pentingnya memastikan setiap penggunaan anggaran daerah, khususnya yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), benar-benar efektif, transparan, dan berdampak langsung bagi masyarakat.

“Kami ingin memastikan setiap rupiah dari APBD dikelola secara akuntabel dan memberikan manfaat nyata, terutama di sektor strategis seperti pangan, transportasi, dan keuangan daerah,” ujar Ade Suherman di Gedung DPRD DKI Jakarta.

Baca Juga:Ramalan Zodiak Besok Minggu 26 April 2026: Sagitarius, Capricorn, Aquarius, Pisces

Sebagai bagian dari fungsi pengawasan Komisi B, Ade melakukan evaluasi mendalam terhadap kinerja sejumlah BUMD dengan menyoroti beberapa sektor utama.

Sektor Pangan dan Logistik

Ade menyoroti ketidakseimbangan antara pendapatan dan laba bersih pada BUMD pangan. Ia menilai perlu dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap struktur biaya operasional agar tidak terjadi inefisiensi yang berpotensi mengganggu program pangan murah.

Meski demikian, ia tetap mengapresiasi capaian distribusi yang melampaui target, dengan catatan perlunya penguatan sistem logistik dan infrastruktur penyimpanan.

Baca Juga:Perangi Iran, Biaya Operasi Militer AS Tembus Rp1.000 Triliun

Sektor Transportasi Massal

Pada sektor transportasi, Ade mencermati peningkatan signifikan jumlah pengguna transportasi publik yang mencapai ratusan juta penumpang per tahun.

Namun, ia mengingatkan bahwa peningkatan tersebut harus diimbangi dengan kesiapan armada dan kualitas layanan.