Tingkat Kesejahteraan Nelayan Jadi Perhatian Komisi B DPRD DKI Jakarta

JawaPos.com - Komisi B DPRD DKI Jakarta memberikan perhatian serius terhadap peningkatan kesejahteraan nelayan melalui kemudahan akses Kredit Usaha Rakyat (KUR). 

Upaya itu tersebut membantu nelayan memperoleh permodalan yang terjangkau guna mengembangkan usaha dan meningkatkan produktivitas.

Komisi B mendorong pemerintah daerah dan perbankan untuk memperluas jangkauan Program KUR. Terutama bagi nelayan kecil yang selama ini masih menghadapi kendala administratif dan keterbatasan akses informasi. 

Selain itu, pendampingan terhadap nelayan juga perlu. Dengan begitu, pemanfaatan kredit dapat berjalan optimal dan tepat sasaran.

Dampaknya kemudahaan akses itu, nelayan berkembang dan lebih sejahtera. Dukungan pembiayaan yang inklusif dan berkelanjutan maka sektor perikanan tumbuh lebih kuat, serta berkontribusi nyata bagi perekonomian daerah.

Karena itu, Komisi B mendorong PT. Bank Jakarta memperluas layanan Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi nelayan dan pelaku usaha perikanan di Pelabuhan Muara Angke.

Baca Juga:Komisi B DPRD DKI Jakarta Benahi Sistem Perparkiran

“Membuka layanan di Pelabuhan Muara Angke untuk membantu akses KUR nelayan,” ujar Ketua Komisi B Nova Harivan Paloh.

Komisi B juga mendorong integrasi sistem pembayaran menggunakan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) atau JakOne Mobile di kawasan pelabuhan dan Tempat Pelelangan Ikan (TPI).

Menurut dia, transaksi digital di TPI dapat menjadi dasar credit scoring alternatif. “Data transaksi digital di TPI bisa menjadi dasar penilaian kredit tanpa agunan besar,” terang Nova.

Selain itu, Komisi B meminta penyediaan kredit investasi untuk teknologi cold storage dengan bunga rendah. “Gunakan cold storage sebagai objek jaminan agar pelaku usaha kecil terbantu,” tambah Nova.