Di Balik IPO Terbesar Dunia, Elon Musk Manfaatkan SpaceX untuk Kepentingan Pribadi dan Jaringan Bisnisnya

JawaPos.com — Rencana SpaceX melantai di bursa melalui initial public offering (IPO) atau penawaran umum perdana dengan valuasi sekitar 1,75 triliun dolar AS atau setara Rp 30.170 triliun dengan kurs Rp 17.240 per dolar AS memicu sorotan terhadap praktik keuangan internal perusahaan tersebut. Seiring proses IPO semakin mendalam, peran SpaceX sebagai instrumen finansial dalam jaringan bisnis Elon Musk mulai terungkap.

Perusahaan yang didirikan pada 2002 untuk misi eksplorasi Mars ini tidak hanya mendominasi sektor peluncuran roket dan layanan internet satelit Starlink. SpaceX juga berfungsi sebagai penopang keuangan bagi sejumlah entitas lain dalam ekosistem Musk, termasuk Tesla, SolarCity, dan xAI.

Dilansir dari The New York Times, Senin (27/4/2026), investigasi berbasis dokumen internal dan catatan hukum menyebut bahwa “SpaceX telah menjadi ‘celengan’ penting bagi Musk dan kerajaan bisnisnya selama dua dekade terakhir.” Aliran dana tersebut mencakup pinjaman pribadi berbunga rendah hingga penyelamatan perusahaan afiliasi yang mengalami tekanan keuangan.

Baca Juga:Artemis III Uji Docking Orion di Orbit Bumi 2027, Starship Elon Musk dan Blue Moon Jeff Bezos Berebut Kontrak Artemis IV

Pada 2018, Musk meminjam 100 juta dolar AS atau sekitar Rp 1,724 triliun dari SpaceX. Dalam tiga tahun berikutnya, total pinjaman mencapai 500 juta dolar AS atau Rp 8,62 triliun. Dokumen internal menunjukkan bahwa “tingkat bunga pinjaman ini berfluktuasi antara kurang dari 1 persen hingga hampir 3 persen,” jauh di bawah suku bunga perbankan yang mendekati 5 persen pada periode yang sama. Tidak dijelaskan secara rinci penggunaan dana tersebut.

Meski demikian, pinjaman tersebut telah dilunasi pada 2021 dengan bunga sekitar 14 juta dolar AS atau Rp 241 miliar. Praktik ini dinilai tidak mungkin terjadi di perusahaan publik. Profesor hukum University of Colorado Boulder, Ann Lipton, menegaskan, “Ini semua adalah transaksi konflik kepentingan.” Dia menambahkan bahwa kondisi tersebut merupakan “risiko” bagi investor ketika satu individu mengendalikan banyak entitas bisnis sekaligus.

Lebih jauh, pola pemanfaatan ini tidak berdiri sendiri. Keterkaitan finansial antarperusahaan juga terlihat saat SpaceX membantu Tesla pada krisis keuangan global 2008 melalui pinjaman 20 juta dolar AS atau Rp 344,8 miliar. Musk pernah menyatakan, “Saya tidak ingin situasi di mana jika satu mata rantai dalam piramida Tesla, SolarCity, dan SpaceX gagal, seluruh struktur ikut runtuh.”

Intervensi serupa juga terjadi pada SolarCity. Pada 2015, SpaceX membeli utang berisiko tinggi perusahaan tersebut. Hingga 2016, total dana yang disuntikkan mencapai 255 juta dolar AS atau Rp 4,39 triliun, meskipun tindakan itu bertentangan dengan aturan internal. Jika SolarCity gagal, investasi tersebut berpotensi hilang seluruhnya.

Langkah ini kemudian berujung pada konsekuensi hukum dan tata kelola. Akuisisi SolarCity oleh Tesla senilai 2,6 miliar dolar AS atau Rp 44,8 triliun memicu gugatan investor. Pengadilan Delaware memenangkan Musk, tetapi menyatakan bahwa “keterlibatannya melampaui batas yang seharusnya bagi pihak yang memiliki kewajiban fidusia atau amanah untuk bertindak demi kepentingan perusahaan.” Musk menyebut Tesla kemudian mengembalikan dana tersebut kepada SpaceX.

Seiring waktu, pola pemanfaatan SpaceX tidak hanya berhenti pada penyelamatan perusahaan lama, tetapi juga meluas ke ekspansi bisnis baru. Ekspansi ke kecerdasan buatan melalui xAI semakin menekan keuangan perusahaan. Pada 2025, divisi ini menyerap 61 persen belanja modal, tetapi mencatat kerugian operasional sebesar 6,4 miliar dolar AS atau Rp 110,3 triliun. Analis Futurum Equities, Shay Boloor, menyatakan, “Profil keuangan SpaceX jauh lebih mirip perusahaan roket dan satelit dibanding raksasa infrastruktur AI yang ingin dibangun.”

Dari sisi tata kelola, SpaceX akan mempertahankan status perusahaan terkendali setelah IPO. Struktur ini memungkinkan dewan direksi tidak didominasi pihak independen. Profesor Stanford, David Larcker, mengatakan status tersebut “memberikan fleksibilitas lebih besar dalam pengaturan kompensasi,” namun tetap memunculkan kekhawatiran terkait independensi pengawasan.