Bendung Pelemahan Rupiah, 900 Komoditas Impor Di-review

JawaPos.com - Nilai tukar rupiah terus menunjukkan semakin melemah terhadap dolar Amerika. Kemarin (3/9) rupiah menembus Rp 14.815 per USD. Kondisi yang semakin terpuruk itu membuat Presiden Joko Widodo langsung mengadakan rapat terbatas untuk membahas hal tersebut di Istana Merdeka.

Rapat itu diikuti Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko Kemaritiman Luhut Pandjaitan, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo, dan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso.

Menkeu Sri Mulyani mengatakan, pemerintah terus memantau perkembangan ekonomi global. Sebab, dinamika yang berasal dari sentimen krisis Argentina cukup tinggi. Karena situasi belum jelas, pemerintah berfokus pada penguatan di dalam negeri. "Dari dalam negeri, langkah pemerintah dari otoritas moneter dan OJK akan disinergikan," ujarnya saat ditemui setelah rapat.

Di sektor riil, pemerintah berfokus pada pengurangan defisit transaksi berjalan (current account deficit/CAD). Sebab, salah satu sentimen perekonomian Indonesia adalah melebarnya CAD. "Nah, langkah-langkah yang bisa ditempuh dalam jangka sangat pendek adalah melakukan pengendalian dari sisi kebutuhan devisa," imbuhnya.

Seperti diketahui, defisit transaksi berjalan Indonesia pada kuartal II tahun 2018 tercatat sebesar 3 persen atau USD 8 miliar. Melebar dari 1,96 persen pada kuartal II tahun 2017. Defisit itu juga lebih besar jika dibandingkan dengan kuartal I tahun 2018 yang sebesar 2,2 persen atau sekitar USD 5,5 miliar.

Terkait teknisnya, Ani menyebut strateginya belum berubah. Salah satu upaya yang tengah disiapkan pemerintah adalah me-review 900 komoditas impor yang masuk Indonesia. Saat ini Kemenkeu bersama menteri perdagangan dan menteri perindustrian masih melihat komposisi komoditas impor yang tidak memiliki nilai tambah ke perekonomian.

"Ia bukan bahan baku, barang modal, dan ini barang konsumsi. Ini pun bentuk konsumsi yang tersier, bukan yang dikonsumsi orang seperti tempe dan tahu," terangnya.

Kebutuhan impor BUMN besar seperti Pertamina dan PLN akan di-review untuk melihat kebutuhan apa saja yang bisa ditunda.