Persiapan Sekolah di Surabaya Sudah Maksimal Menghadapi PTM

JawaPos.com – Pernyataan Presiden Joko Widodo kian melecut semangat sekolah dalam menyiapkan diri menggelar sekolah tatap muka. Presiden setuju pembelajaran tatap muka (PTM) secara terbatas bisa digelar setelah siswa divaksin Covid-19. PTM bisa dilaksanakan karena surat keputusan bersama (SKB) empat menteri yang mengatur hal itu sudah keluar. Surat yang dimaksud adalah SKB Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, serta Menteri Dalam Negeri Nomor 384/2021 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Covid-19.

Di Surabaya, harapan untuk bisa menggelar PTM di sekolah tak pernah surut. Berbagai satuan pendidikan terus menyiapkan diri. Sarana-prasarana yang mendukung pelaksanaan protokol kesehatan (prokes) secara ketat disiapkan sebaik-baiknya. Sehingga jika nanti sekolah diizinkan buka, mereka sudah siap.

Wakil Kepala SMPN 3 Surabaya M. Lutfi mengatakan, pihaknya sudah menyiapkan prokes yang paling ideal. Berbagai celah yang diduga bisa menimbulkan penularan Covid-19 di area sekolah sudah dicegah. ”Jangankan kegiatan belajar-mengajar, hal-hal kecil dan sepele pun kami perhatikan,” tegasnya Jumat (21/8).

Siswa yang ke toilet, misalnya, dijaga sangat ketat. Mereka akan dikawal satgas Covid-19 internal sekolah. Mulai saat masuk toilet, yang membukakan pintu adalah satgas. Pun ketika keluar dari area kamar kecil. Satgas internal sekolah yang dilengkapi sarung tangan dan APD lengkap akan siaga membukakan pintu. ”Mungkin kelihatan berlebihan. Tapi, ini standar paling ideal untuk mencegah penularan virus,” tutur Lutfi.

Di ruang kelas juga demikian. Yang boleh masuk ruang kelas kali pertama adalah guru. Maka guru pun harus stand by di dalam kelas sepuluh menit sebelum anak-anak masuk ruang kelas. Cara itu dilakukan untuk memastikan tidak ada kerumunan dan kontak fisik antarsiswa di dalam kelas. Saat pulang juga begitu. Guru harus menjadi yang terakhir meninggalkan ruang kelas. ”Guru harus memastikan tidak ada kerumunan,” imbuhnya.

Upaya lain juga dilakukan, yaitu menggencarkan vaksinasi siswa untuk menciptakan kekebalan bagi siswa. Dari 1.007 peserta didik, sedikitnya 50 persen sudah disuntik vaksin. Memang ada yang belum divaksin karena belum memenuhi syarat. Misalnya karena sakit sehingga tidak memungkinkan untuk disuntik.

Ada juga sebagian siswa kelas VII yang belum genap berusia 12 tahun. Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menetapkan syarat orang yang bisa divaksin minimal usia 12 tahun. Selain itu, ada anak yang tidak diizinkan orang tuanya untuk divaksin. ”Yang begini sekolah tidak bisa paksa. Mungkin ada perhatian khusus dari satgas kota (Satgas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Surabaya, Red),” imbuh ketua Satgas Covid-19 SMPN 3 Surabaya tersebut.

Kepala SMPN 28 Surabaya Triworo Parnoningrum menyatakan bakal memberdayakan seluruh stakeholder sekolah. Mulai guru hingga petugas keamanan. Tugas guru bakal makin banyak. Saat PTM digelar nanti, guru-guru juga akan memantau siswa. Jika ada siswa yang berkerumun, mereka akan bertindak. ”Ini agar siswa betul-betul disiplin,” tuturnya. Fokus saat ini adalah menyiapkan lingkungan dan sarana-prasarana agar aman dari kemungkinan penularan Covid-19.

Sekolah Kristen Gloria juga menyampaikan kesiapan menggelar PTM. Kasatgas Kesehatan dan Keselamatan Sekolah Kristen Gloria Ribka Feriyana mengaku sudah lama menyiapkan sarana-prasarana untuk mendukung PTM. Peralatan prokes seperti tempat cuci tangan dan hand sanitizer tersedia dalam jumlah yang cukup. Guru dan staf juga sudah melakukan simulasi sebagai bentuk persiapan sebelum PTM berjalan. Untuk memberikan gambaran tentang proses PTM, sekolah juga membuat video simulasi untuk semua warga sekolah.

Bukan hanya itu, Ribka memastikan vaksinasi semua guru sudah dilakukan. Sebagian siswa juga sudah menjalani vaksinasi Covid-19 sebelum pembelajaran PTM dilaksanakan. ”Prinsipnya kami siap. Kami menunggu petunjuk dan instruksi lebih lanjut dari dinas pendidikan dan Satgas Covid-19 Surabaya,” imbuhnya.

Koordinator MKKS SMP Swasta Surabaya Erwin Darmogo menilai, melalui SOP yang dimuat sekolah, dirinya memastikan kesiapan lembaga dalam menggelar PTM. Menurut dia, pihaknya sudah menyiapkan semua kebutuhan untuk menunjang pelaksanaan PTM. Mulai peralatan prokes yang paling mendasar hingga vaksinasi para guru dan tenaga kependidikan serta siswa. ”Guru (vaksinasi, Red) sudah semua. Kalau siswa mungkin sekitar 50 persen sudah divaksin,” paparnya.

Siapkan Subsidi bagi Siswa Kurang Mampu

Peningkatan kualitas pendidikan mendapat perhatian serius dari Pemkot Surabaya. Terlepas dari belum pastinya pembelajaran tatap muka, pemkot telah menyiapkan program strategis yang dirancang untuk memajukan pendidikan di Kota Pahlawan. Salah satunya, menyiapkan subsidi pendidikan bagi siswa kurang mampu di sekolah swasta.

Hal itu sudah dituangkan di dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD). Di dalam naskah setebal 639 halaman tersebut, wali kota sudah menyiapkan delapan program. Salah satunya, memberikan bantuan operasional pendidikan daerah (bopda) dan subsidi di jenjang SD dan SMP untuk meningkatkan mutu sekolah.

Ketua Komisi D DPRD Kota Surabaya Khusnul Khotimah mengapresiasi program tersebut. Menurut dia, pemberian subsidi bagi siswa kurang mampu di SD dan SMP swasta sangat dibutuhkan. Sebab, masih ada anak putus sekolah dengan alasan keterbatasan biaya.

Di RPJMD memang tercatat angka anak putus sekolah (APS) tahun 2016 sampai 2020 sebesar 0,00 persen. Namun, fakta di lapangan menunjukkan hal lain. Masih ada anak putus sekolah karena alasan biaya.

Menurut Khusnul, subsidi pendidikan untuk siswa yang hendak bersekolah di swasta sangat diperlukan. Pemkot sejatinya sudah menyiapkan program tersebut jauh-jauh hari. Regulasi untuk mengakomodasi kebijakan tersebut sudah disiapkan. Yakni, melalui Peraturan Wali Kota (Perwali) Nomor 45 Tahun 2019.

Di dalam aturan tersebut, ada dua jenis bantuan yang bakal diberikan untuk sekolah swasta. Yakni, bantuan untuk rombongan belajar (rombel) dan bantuan personal. Anggarannya disiapkan dalam bentuk hibah daerah. Perhitungannya, total kebutuhan per rombel dikurangi dana bantuan operasional sekolah (BOS) per rombel.

Untuk jenjang SD/sederajat, nilai bantuan yang diberikan sekitar Rp 3 juta per rombel. Sementara itu, jenjang SMP/sederajat nilainya Rp 5,3 juta per rombel. Nah, bantuan personal beda lagi. Nilainya Rp 1 juta per siswa untuk jenjang SD/sederajat dan Rp 1,2 juta per siswa untuk jenjang SMP/sederajat. ’’Bantuan personal itu yang dibutuhkan anak-anak dari keluarga tidak mampu agar bisa melanjutkan pendidikan,’’ kata Khusnul.

Secara terpisah, Kepala Dinas Pendidikan (Dispendik) Surabaya Soepomo menambahkan, program bantuan pendidikan tidak hanya diberikan untuk jenjang SD dan SMP. Pelajar di tingkat SMA/SMK/sederajat juga mendapat perhatian dari pemerintah. Bentuknya beasiswa.

Ada dua bentuk beasiswa yang diberikan. Yakni, beasiswa bagi siswa berprestasi dan para atlet muda di Kota Pahlawan. ’’Mereka berhak mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan kuliah. Baik di dalam maupun luar negeri,’’ kata mantan kepala dinas sosial tersebut.

Selain itu, pemkot memberikan beasiswa bagi siswa kurang mampu. Mereka bisa mendapatkan keringanan biaya pendidikan selama bersekolah di SMA maupun SMK.

KETIKA SEKOLAH-SEKOLAH RINDU PTM

- Satuan pendidikan berbagai jenjang getol menyiapkan PTM.

- Sarana-prasarana dan peralatan prokes disiapkan sejak lama.

- Kegiatan vaksinasi siswa dan guru digencarkan.

- Data MKKS menyebutkan, sekitar 50 persen siswa sudah mengikuti vaksinasi.

- Tiap sekolah menyiapkan standar operasional prosedur (SOP).

Pendapat Ahli Kesehatan

- Tidak setuju PPKM digelar saat ini.

- Sebaiknya fokus turun level menjadi PPKM level 3 atau PPKM level 2.

- Tunggu kasus persebaran Covid-19 benar-benar landai.

- Usia anak dinilai rentan terpapar Covid-19.