Polemik Bongkar Muat Batu Bara di Gresik, Warga Tagih Janji Penutupan

JawaPos.com – Polemik aktivitas bongkar muat batu bara di dermaga PT Gresik Jasa Tama (GJT) belum juga selesai. Minggu sore (13/9) ratusan warga Kelurahan Kemuteran, Kroman, dan Lumpur kembali mengadakan pertemuan. Mereka menagih janji pemerintah untuk segera mengeluarkan surat resmi penutupan aktivitas bongkar muat batu bara tersebut.

Menurut Haryadi, kuasa hukum warga, pihaknya sudah berkirim surat kepada DPRD Gresik agar segera mengeluarkan rekomendasi penutupan PT GJT ke Pemkab Gresik. Permintaan itu sesuai dengan hasil keputusan rapat di gedung dewan pada 18 Agustus lalu.

Selain itu, warga sudah mengirimkan surat ke Pemkab Gresik pada 7 September. Surat tersebut juga berisi tuntutan agar pemkab segera menutup aktivitas PT GJT secara resmi. Sebab, perusahaan itu belum memiliki izin mendirikan bangunan (IMB). ’’Besok (hari ini, Red) saya datang lagi ke DPRD dan pemkab,” ujar pengacara senior itu.

Haryadi mengungkapkan, secara hukum pihak pemerintah memiliki waktu sekitar sepuluh hari untuk memberikan jawaban atas surat yang disampaikan tersebut. Apabila tidak ada jawaban, warga tiga kelurahan sepakat akan mendatangi kantor bupati untuk audiensi.

Dalam pertemuan di Balai Kesusuan Lumpur kemarin, tampak hadir H Syaiful Arif. Tokoh masyarakat Gresik itu memang sejak awal mengikuti proses persoalan yang dihadapi warga. Malah dia sempat berdiam sekitar tiga jam di wilayah aktivitas bongkar muat batu bara untuk mengetahui dan merasakan dampak yang dialami warga.

Di hadapan warga, Syaiful menyatakan siap membantu perjuangan mereka dengan satu syarat. Yakni, upayanya itu tidak dikait-kaitkan dengan politik atau pilkada.

’’Saya salut dengan masyarakat sini semua. Mari ijtihad. Pripun carane warga saget sehat dan usaha bisa jalan. Semua tidak ada yang dirugikan,” ucapnya.

Pria yang juga menjabat bendahara PC NU Gresik itu juga berpesan kepada warga agar tetap mementingkan persatuan. ’’Monggo bersatu. Jangan dicampurkan politik atau kepentingan apa pun. Yang utama adalah kepentingan masyarakat,” katanya.

Selain menuntut kepastian penutupan aktivitas bongkar muat batu bara di dermaga PT GJT secara resmi, warga dari tiga kelurahan itu mengurus hak atas tanah mereka. Sebab, tanah-tanah warga itu diklaim pihak Pelindo. ’’Tapi, kami sudah sering dan sejak lama meminta Pelindo menunjukkan sertifikatnya. Kalau mereka bisa menunjukkan, kami juga siap pindah,” ucap salah seorang warga.

• Baca Juga: Pelindo Setuju Stop Bongkar Muat Batu Bara di Dermaga Gresik Jasa Tama

Seperti pernah diberitakan, pada 18 Agustus lalu, ribuan warga berunjuk rasa di gedung DPRD Gresik. Mereka beramai-ramai mendatangi gedung wakil rakyat itu lantaran aktivitas bongkar muat batu bara di dermaga PT GJT beroperasi kembali. Warga protes lantaran tidak ingin lagi terdampak polusi debu batu bara yang berpotensi mengancam kesehatan. Dalam dialog bersama pimpinan dewan, polres, kodim, dan pemkab, akhirnya disepakati operasional batu bara di dermaga PT GJT distop.

Dalam perkembangannya, bupati dan jajaran instansi pemkab mengadakan rapat. Hasilnya menyetujui penutupan sementara karena PT GJT belum mengantongi IMB. Penghentian itu juga mengacu pertimbangan kesehatan masyarakat.

Saksikan video menarik berikut ini:

https://www.youtube.com/watch?v=ASz-pJztLWo