DPRD Surabaya: Lawan Jukir Liar Tak Cukup dengan Imbauan, Warga Harus Dilindungi!

JawaPos.com - Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengajak masyarakat untuk melawan praktik jukir liar, setelah pihaknya bersama Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (APRINDO) sepakat untuk menggratiskan parkir minimarket.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi A DPRD Surabaya, Yona Bagus Widyatmoko mengingatkan Pemkot Surabaya agar tidak gegabah menyerukan warga untuk menolak dan melaporkan jukir liar.

Menurutnya, melawan jukir liar tidak hanya dengan imbauan karena bisa memicu konflik horizontal di masyarakat. Oleh karena itu sebaiknya dibarengi dengan sistem pendukung yang memadai.

“Kami mendukung pelibatan warga dalam pengawasan, tetapi jangan sampai keselamatan mereka dipertaruhkan. Harus ada sistem penanganan yang cepat dan terstruktur," tutur Yona di Surabaya, Rabu (18/6).

Politikus fraksi Partai Gerindra itu menyebut warga berisiko diintimidasi karena juru parkir liar beroperasi di wilayah abu-abu hukum. Tanpa perlindungan jelas, warga rentan menjadi korban kekerasan.

“Tidak semua jukir liar itu bergerak sendiri. Ada yang terorganisir (dalam sebuah kelompok masyarakat). Kalau warga dibiarkan bertindak sendiri, itu berisiko. Satpol PP jangan hanya tampil simbolik," serunya.

Yona juga menyoroti efektivitas Command Center 112 dan aplikasi Wargaku. Menurutnya, respons terhadap laporan warga seharusnya bisa lebih cepat, cukup dalam hitungan menit, bukan menunggu berjam-jam atau hari.

Oleh karena itu dalam waktu dekat, Komisi A DPRD Kota Surabaya akan segera memanggil Satpol PP untuk mengevaluasi kinerja di lapangan. Ia menegaskan penertiban tidak boleh bersifat insidental atau berfokus pada isu viral.

“Harus ada pola kerja yang berkelanjutan, bukan reaktif. Kalau hanya sebatas imbauan tanpa infrastruktur pendukung, itu akan jadi wacana kosong dan justru bisa memecah masyarakat bawah,” tukas Yona. (*)