Buntut Kasus Kekerasan Seksual, DPRD Surabaya Desak Pemkot Terbitkan Perwali Panti Asuhan

JawaPos.com–Kasus kekerasan dan pelecehan seksual yang dilakukan pemilik panti asuhan di kawasan Gubeng, Kota Surabaya, Nurherwanto Kamarik (NK), terhadap anak asuhnya, berbuntut panjang.

Dinas Sosial (Dinsos) Kota Surabaya melakukan klarifikasi bahwa tempat yang dikelola NK tidak berizin (ilegal) dan tak bisa disebut sebagai panti asuhan, melainkan tempat penampungan anak.

Kasus ini lantas ramai diperbincangkan dan menjadi sorotan berbagai pihak. Salah satunya anggota Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya Ajeng Wirawati.

Menurut dia, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya perlu segera menerbitkan regulasi, dalam hal ini Peraturan Wali Kota (Perwali) yang mengatur tentang operasional panti asuhan di Kota Pahlawan.

”Harapan kami ada Perwali, (sehingga panti asuhan) mendapat dukungan penuh, baik dalam aspek pendidikan dan bantuan sosial. (Namun) hingga saat ini, belum ada regulasi spesifik yang mengatur ini," tutur Ajeng, Minggu (9/2).

Dia optimistis Perwali yang mengatur perlindungan dan legalitas panti asuhan, bisa mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap anak asuh. Seperti yang baru-baru ini terjadi di Kota Surabaya.

Selain memperketat regulasi, Ajeng juga meminta pemkot agar lebih rutin turun ke lapangan untuk memastikan perizinan panti asuhan. Bila perlu melakukan inspeksi mendadak (sweeping).

”Setelah terbitnya Perwali, sweeping itu harus dilakukan untuk memeriksa panti asuhan-panti asuhan yang ilegal. Pemerintah juga bisa memberikan bantuan pendidikan dan sosial lainnya,” imbuh Ajeng Wirawati, politikus Partai Gerindra itu.

Sebelumnya, Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Jawa Timur menetapkan pemilik panti asuhan di Surabaya, NK, 61, sebagai tersangka atas kasus kekerasan seksual dan pencabulan terhadap anak asuhnya, Senin (3/2). Kasus ini terungkap setelah korban, yakni anak perempuan berusia 15 tahun kabur dari panti asuhan dan mendatangi pelapor berinisial S. Pelapor kemudian meminta bantuan hukum kepada UKBH FH Universitas Airlangga.

Pada Kamis (30/1), UKBH FH Unair, melaporkan NK ke Polda Jatim, dengan laporan Nomor: LP/B/ 165 /I/2025/SPKT/POLDA JAWA TIMUR, tentang dugaan tindak pidana persetubuhan dan atau pencabulan Anak.