Tidak Bayar Sewa Retribusi, Pemkot Surabaya Lakukan Penyegelan Rusunawa di Gunung Anyar dan Keputih

JawaPos.com - Pemerintah Kota Surabaya (Pemkot), mengamnil tindak tegas terhadap penghuni rumah susun sederhana sewa (rusunawa), yang tidak melakukan pembayaran.

Melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) bersama Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan (DPRKPP) daerah setempat, Pemkot Surabaya telah melakukan tindakan penyegelan terhadap unit di rusunawa yang tidak membayar biaya retribusi sewa.

Penyegelan dilakukan di Rusun Gunung Anyar dengan lima unit dan Rusun Keputih dengan satu unit.

Dikutip dari ANTARA, Selasa (27/2), Bagus Tirta, Sub Koordinator Penyelidikan dan Penyidikan Satpol PP Kota Surabaya, menjelaskan bahwa saat penyegelan, pihak DPRKPP, Kecamatan Gunung Anyar, Kelurahan Gunung Anyar, Kecamatan Sukolilo, Kelurahan Sukolilo, ketua RT, serta Ketua Paguyuban setempat turut hadir untuk mengawasi kondisi unit dan memeriksa apakah ada barang milik penghuni rusun.

“Sebelum melakukan segel unit, kami buka dulu untuk unitnya, memastikan tidak ada barang yang tertinggal, jika ada kami lakukan pengosongan. Tetapi untuk hari ini hanya beberapa saja yang tersisa di tiap unit, seperti selimut dan ada beberapa baju,” ucapnya.

Bagus menjelaskan bahwa tindakan penyegelan dilakukan untuk menegakkan peraturan daerah terkait pemakaian rumah susun.

Bagus menjelaskan, penyegelan rusun tersebut dilakukan guna menegakkan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pemakaian Rumah Susun sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 15 Tahun 2012 Tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Pemakaian Rumah Susun.

Sebelumnya, DPRKPP bersama Satpol PP Kota Surabaya telah mengirimkan surat peringatan kepada penghuni rusun, namun tidak mendapat respons dari mereka.

“Sudah kami berikan surat pemberitahuan hingga surat peringatan kepada penyewa, termasuk ditempelkan juga pada bagian pintu unit. Namun dari yang bersangkutan tidak hadir, sehingga kami lakukan sesuai prosedur berupa penyegelan dan pengosongan,” ujarnya.

Adinda Setyoningrum, Kepala UPTD Rusun DPRKPP Kota Surabaya, mengatakan bahwa sebelum memberikan surat peringatan, pihaknya telah mencoba menghubungi penghuni rusun untuk konfirmasi status hunian mereka.

“Sebelum kami melayangkan surat pemberitahuan dan peringatan, kami berusaha menghubungi penghuni rusun. Mereka dipanggil untuk konfirmasi terkait ditempati atau tidak unitnya, lalu diberikan surat peringatan, yang selanjutnya jika tidak ada jawaban maka dikenakan sanksi berupa penyegelan,” ujar Adinda.

Namun, jika tidak ada tanggapan, tindakan penyegelan dilakukan. Pihaknya dan pengawas dari tiap rusun secara masif melakukan pengawasan guna memeriksa apakah unit rusun dihuni atau tidak.

“Kami lakukan pengecekan baik dari pihak kami maupun pihak rusun, sehingga kami tau unit mana saja yang penghuninya melanggar aturan dengan tidak menempati rusun milik mereka,” ucapnya.

Harapannya, tindakan penyegelan ini dapat memberikan efek jera kepada penghuni rusun agar selalu mematuhi peraturan yang telah ditetapkan.

Adinda juga menekankan bahwa bagi penghuni yang tidak membutuhkan unit rusun atau sudah memiliki tempat tinggal lain, mereka dapat menyerahkan kunci agar unit tersebut dapat dimanfaatkan oleh warga Surabaya lainnya.