Wali Kota Surabaya Beri Ultimatum dan Perketat Titip Nama di Kartu Keluarga

JawaPos.com–Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyatakan, pemilik kos atau kontrakan tak sekadar menjadi penjamin alamat bagi warga pendatang. Namun, dia meminta apabila warga kos itu dari keluarga miskin atau tidak mampu, pemilik rumah juga harus menanggung.

”Jadi yang punya alamat, kalau nanti alamatnya dipakai, ke depannya pemilik alamat itu membuat surat pernyataan. Pertama, akan membantu biaya pendidikan, kesehatan, dan lain-lain yang dibutuhkan oleh yang menumpang. Jadi tidak meminta kepada pemkot. Karena kalau tidak, gimana nasib orang Surabaya,” kata Wali Kota Eri Cahyadi.

Wali Kota Eri akan berkonsultasi dengan Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Konsultasi akan dilakukan terkait bagaimana kebijakan yang harus diterapkan kepada warga luar daerah yang menumpang KK atau KTP menggunakan alamat kos.

”Saya sampaikan nanti setelah bertemu Dirjen Kemendagri, kalau ada keluarga yang masuk, nitip menjadi famili, ini KTP-nya bagaimana,” ujar Eri.

Namun demikian, kata dia, mulai tahun depan, intervensi bantuan apapun dari pemkot tidak lagi melihat KTP, tapi berpedoman pada KK. Termasuk pula terhadap zonasi sebagai syarat untuk pendaftaran peserta didik baru di sekolah.

”Tahun depan, bantuan ataupun sekolah yang kami berikan, tidak melihat KTP, tapi melihat KK. Kalau KK adalah (statusnya) famili lain, tidak akan kami beri bantuan,” tegas Eri.

Selain itu, Wali Kota Eri menyebut, warga asal luar daerah yang menumpang alamat KK Surabaya, ke depan harus bersedia tidak menerima bantuan apa pun dari pemkot. Kebijakan itu sebagai bentuk keberpihakan pemkot kepada warga asli atau penduduk Surabaya.

”Jadi kalau mereka titip alamat, mereka buat surat pernyataan bahwa mereka tidak akan mendapatkan bantuan apapun dari pemkot. (Termasuk) tidak dihitung dalam zonasi (sekolah),” papar Eri.

”Kedua, kalau ada rumah atau kos (digunakan alamat KK), silakan diperbolehkan. Tapi yang meminjamkan alamat harus memberikan bantuan yang dibutuhkan,” sambung dia.

Wali Kota Eri mengaku, sebelumnya juga sempat berkomunikasi dengan Dirjen Dukcapil Kemendagri terkait warga menumpang KK Surabaya menggunakan alamat kos. Pada intinya, hal itu diperbolehkan namun harus ada penjamin dari pemilik kos atau rumah.

”Kemarin kita sudah kontak, tidak jadi masalah. Yang tidak diperbolehkan adalah membatasi warga masuk ke Surabaya. Tapi kalau warga kota lain masuk ke Surabaya, dia harus punya rumah, alamat, dan pekerjaan,” terang Eri.

Menurut dia, dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No 108 Tahun 2019, dijelaskan bahwa warga yang melakukan pindah datang harus memiliki alamat rumah tinggal tujuan. Apabila tidak memiliki, pindah datang bisa dilakukan dengan disertai pernyataan pemilik rumah bersedia menjadi penjamin.

”Siapa penjaminnya? pertama yang punya rumah, kedua yang mengizinkan titip alamat (kos). Maka harapan saya, bukan hanya menjaminkan alamat, tapi juga jamin bantuan lainnya,” ucap Eri.

Dia menambahkan, kebijakan itu diterapkan sebagai bentuk komitmen keberpihakan pemkot terhadap warga Surabaya. Termasuk pula untuk mengantisipasi warga yang baru pindah datang menjadi penduduk Surabaya dan ingin meminta bantuan pemkot.

”Kalau warga pendatang orang luar Surabaya yang belum setahun minta dibantu, terus wargaku yang tahunan gimana? Itulah hal-hal yang harus saya pikirkan. APBD yang saya dapat adalah pajak dari Kota Surabaya, yang bayar pajak ya orang Surabaya. Jadi muternya harus (untuk warga) Surabaya dulu, baru yang lain,” tutur Eri.