PPDB SMP, Kadispendik Surabaya Janjikan Tidak Ada Titipan

JawaPos.com – Pendaftaran peserta didik baru (PPDB) jenjang SMP mulai bergulir. Pendaftaran diawali jalur afirmasi inklusi dan mitra warga sejak Jumat (10/6) hingga Rabu pekan depan (15/6).

Setelah itu, dilanjutkan jalur perpindahan tugas orang tua, jalur prestasi, dan terakhir jalur zonasi pada 23–25 Juni. Semua pendaftaran berlangsung online di laman ppdb.surabaya.net.

PPDB SMP diprediksi jauh lebih kompleks. Salah satunya dilihat dari tingkat persaingan yang lebih ketat dari jenjang SD.

Jumlah SMP negeri yang tersedia sebanyak 63 lembaga. Total daya tampung 18.800 siswa. Daya tampung itu terlihat sangat jomplang dengan jumlah lulusan SD/MI se-Surabaya sebanyak 45.283 anak. Artinya, akan ada 26.403 calon peserta didik yang tidak bisa tertampung.

”Keluhan yang sama tampaknya masih akan terjadi. Yaitu, terkait daya tampung SMP negeri,’’ kata Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya Reni Astuti kemarin.

Kondisi itu terjadi karena pagu yang tersedia masih sedikit. Sangat jomplang dengan jumlah lulusan SD/MI. Khususnya, di kecamatan-kecamatan yang ketersediaan SMP negeri masih kurang. Salah satunya, Kecamatan Sawahan. ”Beberapa kecamatan juga begitu. Jumlah lulusan SD dengan ketersediaan SMP sangat jomplang,’’ ujar Reni.

Di sisi lain, tutur dia, mekanisme standard operating procedure (SOP) PPDB tahun ini tidak berbeda jauh dengan tahun sebelumnya. Karena itu, keluhan masyarakat pun tidak akan jauh berbeda dengan PPDB tahun ajaran 2022–2023 ini. Khususnya yang terkait dengan zonasi. ’’SOP belum menjawab keseluruhan persoalan,’’ sambungnya.

Di sisi lain, masyarakat masih punya persepsi yang kuat bahwa kualitas sekolah negeri jauh lebih baik dari swasta.

Sebetulnya, jelas Reni, pemkot sudah berupaya agar masyarakat tidak punya ketergantungan yang besar pada sekolah negeri. Sebab, pemkot sudah melakukan intervensi ke lembaga pendidikan swasta. Salah satunya, memfasilitasi siswaMBR bersekolah di swasta dengan subsidi pemerintah. Artinya, semua biaya siswa MBR di sekolah swasta gratis.

Mereka yang sekolah di swasta juga mendapatkan hak yang sama seperti di sekolah negeri. Yaitu, diberikan perlengkapan sekolah secara gratis. Mulai seragam, sepatu, topi, ikat pinggang, hingga kaus kaki. ”Tapi, masyarakat masih tetap berbondong-bondong ke sekolah negeri,’’ ujar Reni.

Pemkot pun sudah melakukan berbagai intervensi. Salah satunya lewat bopda. Itu dapat membantu sekolah swasta untuk membiayai kebutuhan operasional dan membantu gaji guru. Sekolah swasta juga bisa memanfaatkan untuk sarana-prasarana.

Bukan hanya itu. Pemkot melalui dispendik juga harus bekerja keras membantu peningkatan kualitas di sekolah swasta. ”Upaya ke sana masih harus terus diperkuat,’’ tegas politikus PKS itu.

Kepala Dinas Pendidikan (Kadispendik) Surabaya Yusuf Masruh menjamin pelaksanaan PPDB akan dilakukan dengan transparan. Tidak ada praktik culas. Misalnya, menitipkan calon peserta didik yang dilakukan oleh oknum.

Sebab, semua tahapan dijalankan secara online. Sistem akan memproses setiap pendaftar sesuai aturan. Oleh karena itu, dispendik meminta semua pihak tidak coba-coba untuk ”bermain’’ lewat jalur belakang. Termasuk melalui jalur titipan. ”Tidak ada yang titipan karena semuanya transparan,’’ kata Yusuf.

Para orang tua, lanjut dia, tidak boleh cepat percaya. Termasuk jika ada oknum yang mengaku bisa membantu kelulusan anak dengan iming-iming diberi imbalan uang atau sejenisnya. Oleh karena itu, setiap calon siswa sudah diberi kesempatan untuk melakukan uji coba pendaftaran. Itu dibuka sejak 3–9 Juni. ”Karena pendaftaran kan butuh edukasi. Anak akan ikut berjuang untuk ikut latihan,’’ papar Yusuf.

Sekolah Swasta Bisa Jadi Solusi

LEMBAGA pendidikan swasta menjadi solusi di tengah terbatasnya sekolah negeri. Khususnya jenjang SMP. Sebanyak 26.403 calon peserta didik yang tidak bisa tertampung di SMP negeri bisa masuk ke swasta.

Mereka bisa mendaftar di 262 SMP swasta. Belum termasuk MTsN dan MTs swasta serta pondok pesantren. ”Dengan begini, saya kira swasta juga sangat leluasa mencari calon siswa,’’ jelas Kadispendik Yusuf Masruh.

Dia menyampaikan, pihaknya tidak pernah mendikotomi sekolah negeri dan swasta. Semua lembaga pendidikan sama-sama mencerdaskan anak bangsa. Karena itu, Yusuf meminta masyarakat tidak membeda-bedakan dua lembaga pendidikan tersebut. ”Semua lembaga pendidikan itu sama. Perlakuan pemkot juga sama-sama memperhatikan,’’ ujarnya.

Siswa MBR yang masuk sekolah swasta juga akan diberi intervensi yang sama. Misalnya, pengadaan seragam dan perlengkapan sekolah lainnya. Semua akan diberikan sesuai dengan haknya. Termasuk biaya pendidikan gratis. ”Jadi, MBR itu tidak melekat di sekolah atau jenjang negeri/ swasta. Biarpun swasta, tetap nanti intervensinya sama,’’ jelas Yusuf.

Kepala Perwakilan Ombudsman Jawa Timur Agus Muttaqin mengatakan bahwa posko pengaduan menjadi sarana konsultasi bagi masyarakat. ”Bukan hanya tahun ini. Posko juga sudah kami buka tahun lalu,’’ kata Agus.

PERSOALAN TAHUNAN PPDB SMP

- Jumlah SMP negeri sangat terbatas.

- Daya tampung tidak sebanding dengan lulusan SD/MI.

- Persebaran SMP negeri tidak merata di setiap kecamatan.

- Selalu muncul protes pada jalur zonasi.

- Masih muncul persepsi publik bahwa sekolah negeri lebih baik dari sekolah swasta.

Solusi

- Tingkatkan kualitas sekolah swasta.

- Penuhi sarana dan prasarana sekolah swasta.

- Bantu kesejahteraan guru sekolah swasta.

Sumber: Reportase Jawa Pos