Ribuan Buruh Demo di Surabaya, Protes Upah Murah hingga Pajak Perempuan Menikah

JawaPos.com - Hari ini, ribuan buruh yang tergabung dalam beberapa organisasi serikat pekerja, melakukan aksi di depan Kantor Gubernur Jawa Timur, Jalan Pahlawan Nomor 110, Kota Surabaya pada Kamis (28/8).

Aksi diikuti oleh kurang lebih 2 ribu buruh dari berbagai daerah industri di Jawa Timur, di antaranya dari Surabaya, Gresik, Sidoarjo, Pasuruan, Tuban, Probolinggo, Jember, hingga Lumajang.

Dari pantauan JawaPos.com, ribuan buruh berkumpul di depan Kantor Gubernur sekitar pukul 14.00 WIB. Mereka mengenakan seragam serikatnya masing-masing. Mereka juga memegang poster bertuliskan keresahan. 

Misalnya "Hapus Outsourcing, Tolak Upah Murah". Ada juga buruh perempuan yang mengenakan topeng Menteri Keuangan, Sri Mulyani, samping memegang poster "Hapus Diskriminasi Pajak Perempuan Menikah"

Yang lain "Sahkan RUU Ketenagakerjaan Tanpa Omnibuslaw". Bendera bajak laut dari anime One Piece turut mewarnai demo buruh di Surabaya. Paling satir, mereka menggotong keranda bertuliskan "Matinya Hati Nurani Rakyat".

Wakil Sekretaris DPW Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Jawa Timur, Nurudin Hidayat mengatakan aksi hari ini dilakukan serentak di seluruh Indonesia, termasuk di Kota Surabaya.

"Ada 6 tuntutan nasional, kita menuntut adanya pembahasan undang-undang ketenagakerjaan yang baru yang dikeluarkan dari undang-undang Omnibus Law, sebagaimana amanah putusan MK," ujar Nurudin, Kamis (28/8).

Massa buruh juga menuntut reformasi pajak perburuhan, yang meliputi pajak Tunjangan Hari Raya (THR), pajak pesangon, pajak JHT (Jaminan Hari Tua), dan hapus diskriminasi pajak perempuan setelah menikah.

"Kita menuntut peningkatan PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak), yang dari Rp 5 juta menjadi Rp 7,5 juta. Terkait tuntutan lokal, kita menuntut segera dilakukan pembahasan perda tentang sistem pesangon," imbuhnya.

Berbeda dari demo buruh tahun-tahun sebelumnya, massa buruh melakukan longmarch dan teatrikal dari Jalan Blauran (BG Junction) hingga Kantor Gubernur Jatim di Jalan Pahlawan, sekitar 1,9 km.

"Teatrikal ini sebagai bentuk protes dan sindiran terhadap pemerintah yang semangat menarik pajak dan korupsi. Terakhir Wamenaker. Sangat miris sekali K3 untuk keselamatan buruh juga dikorupsi mereka," tukas Nurudin.