Buruh dan Mahasiswa Soroti Upah dan PHK di DPRD Jatim Saat May Day 2026

JawaPos.com - Selain di Kantor Gubernur Jawa Timur, Jalan Pahlawan Nomor 110, aksi memeringati Hari Buruh Internasional atau May Day 2026 di Surabaya juga digelar di depan Gedung DPRD Jawa Timur, Jumat (1/4). 

Dari pantauan di lokasi, ratusan massa yang tergabung dalam Konfederasi Kongres Serikat Buruh Indonesia (KASBI) Jawa Timur, BEM Universitas Airlangga, BEM SI Jatim, dan kelompok masyarakat sipil lain tiba titik aksi sekitar pukul 14.05 WIB. 

Terlihat massa Aksi May Day di DPRD Jatim kompak mengenakan pakaian hitam dan almamater masing-masing, sambil membawa poster berukuran kecil hingga sedang poster berisi keresahan mereka. 

Seperri "Kepulan Asapmu Mencelakai Paru-Paruku (dengan gambar latar sebuah corong pabrik). Yang lain “Perhatikan Kesejahteraan Buruh Honorer”, "Stop Aktivitas Tambang yang Merusak Ekosistem", dan masih banyak lagi.

Kesejahteraan buruh menjadi sorotan dalam aksi ini. Dari mobil komando, salah satu orator menilai kaum buruh masih bekerja dengan upah rendah hingga kerap menjadi alat atau dimanfaatkan untuk kepentingan politik.

"Mereka tidak benar-benar berbicara memberikan kesejahteraan rakyat. Kami pandang mundur sebelum ditemui. Jangan mau terus-terusan diperbudak!" ucap salah satu orator dari atas mobil komando dengan lantang.

Akhirnya sekitar pukul 16.00 WIB, anggota Komisi E DPRD Jawa Timur, Cahyo Harjo Prakoso, dan Anggota Komisi A DPRD Jawa Timur, Yordan M. Batara Goa, turun menemui aksi dan mendengarkan aspirasi mereka. 

Dalam dialog itu, massa buruh menyuarakan berbagai tuntutan terkait kebijakan ketenagakerjaan, mulai dari peningkatan kesejahteraan hingga perlindungan pekerja lintas sektor yang dinilai masih belum optimal.

“Yang paling urgen bagaimana komitmen pemerintah dalam meningkatkan dan menjamin kesejahteraan, baik ekonomi, jaminan kesehatan, maupun keberlangsungan keluarga mereka,” ujarnya.

Selain itu, buruh juga menyoroti maraknya pemutusan hubungan kerja di sejumlah perusahaan, serta menuntut kepastian perlindungan dan peran aktif negara dalam menjamin hak pekerja terdampak.