Pemkot Surabaya Gembar-Gembor Berantas Curanmor, Tapi Anggaran CCTV Malah Dicoret dari APBD 2025, Dewan Layangkan Kritik

JawaPos.com - Komitmen memberantas tindak pidana pencurian sepeda motor (curanmor) sedang dikampanyekan oleh Pemkot Surabaya. Namun, di tengah kampanye itu, anggaran pengadaan CCTV justru dicoret dari APBD 2025.

Hal ini disampaikan oleh Ketua Komisi A DPRD Surabaya Yona Bagus Widyatmoko. Ia pun mempertanyakan kesungguhan Pemkot Surabaya dalam memberantas curanmor yang kerap meresahkan warga.

“Ajak perangi curanmor, tetapi kok di pokir (pokok pikiran) nggak ada CCTV? dan CCTV gak masuk di SIPD. Padahal CCTV terbukti sebagai salah satu instrumen keamanan yang cukup efektif," tutur Yona di Surabaya, Minggu (20/4).

Menurut Yona, peranan sebuah kamera pengawas atau CCTV tidak bisa dianggap sepele, yakni untuk mengawasi wilayah yang tidak bisa dijangkau petugas maupun warga.

Sebagai alat bantu strategis, keberadaan CCTV juga dapat memperkuat sistem keamanan warga. Apalagi kini tak hanya curanmor, tetapi juga tindak pidana penculikan anak yang semakin meresahkan.

“Jika instrumen warga seperti portal dan pos kamling diaktifkan, lalu CCTV juga lengkap, maka keamanan kampung-kampung di Surabaya insyaAllah bisa terjaga,” lanjut Politikus Partai Gerindra itu.

Yona berharap pemberantasan curanmor tak sekedar omon-omon. Ia mendorong Pemkot Surabaya untuk mempertimbangkan kembali kebijakan penghapusan anggaran CCTV.

“Kalau kita ingin keamanan Surabaya terjaga, maka pendekatannya harus menyeluruh. Jangan setengah-setengah. Sinergi warga, aparat, dan teknologi harus diperkuat, bukan dikurangi,” tutur Yona.

Sebelumnya, Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi berkomitmen memberantas tindak pidana curanmor yang kerap membuat masyarakat resah. Salah satunya dengan meningkatkan pengamanan di wilayah perbatasan.

"Insya Allah penjagaan di perbatasan (dengan Sidoarjo, Gresik, Bangkalan Madura) akan diperketat dengan pendirian pos-pos keamanan. Curanmor ini isu krusial bagi keamanan kota," jelas Eri Cahyadi.