Turunkan Stunting dan Sukseskan MBG, Gubernur Khofifah Ajak PKK dan Posyandu Bersinergi

JawaPos.com – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menghadiri pelantikan Ketua Tim Penggerak (TP) PKK dan Ketua Tim Pembina Posyandu Kabupaten/Kota se-Jawa Timur di Gedung Negara Grahadi, Minggu (2/3). Dalam acara tersebut, sebanyak 36 Ketua TP PKK dan Ketua Tim Pembina Posyandu resmi dilantik oleh Ketua TP PKK Jawa Timur, Arumi Bachsin Emil Dardak. Sementara itu, pelantikan untuk Kabupaten Magetan dan Pamekasan masih menunggu penetapan kepala daerah setempat.

Pelantikan ini didasarkan pada Surat Keputusan (SK) Ketua TP PKK Jawa Timur Nomor 01/KEP/PKK PROV./II/2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua TP PKK di 36 kabupaten/kota serta SK Ketua Tim Pembina Posyandu Jawa Timur Nomor 001/KEP/POSYANDU.Prov/II/2025 mengenai Pelantikan Ketua TP Posyandu Kabupaten/Kota.

Dalam sambutannya, Gubernur Khofifah menekankan pentingnya sinergi antara PKK dan pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), menekan angka stunting, serta mendukung program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Saya mengajak PKK untuk berkolaborasi dengan pemerintah daerah dalam menurunkan angka stunting dan menyukseskan MBG. Dukungan dari bupati dan wali kota juga sangat penting agar program ini berjalan efektif di seluruh Jawa Timur," ujar Khofifah.

Menurutnya, baik penanganan stunting maupun program MBG memiliki peran besar dalam meningkatkan kualitas SDM. Oleh karena itu, koordinasi yang erat antara PKK, pemerintah daerah, Dinas Kesehatan, dan Badan Gizi Nasional menjadi kunci keberhasilan program tersebut. Bahkan, sinergi dengan program Kementerian Kesehatan seperti layanan pemeriksaan kesehatan gratis juga dinilai sangat bermanfaat.

Khofifah juga menyoroti perbedaan data stunting yang diperoleh dari Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) dan Bulan Timbang. Ia berharap ada diskusi lebih lanjut untuk menyelaraskan data sehingga intervensi yang dilakukan lebih tepat sasaran.

"Perlu ada kesepahaman antara bupati, wali kota, PKK, dan tim pembina posyandu agar data yang digunakan sesuai dengan standar Kementerian Kesehatan. Oleh karena itu, evaluasi dan koreksi bersama harus dilakukan," jelasnya.

Lebih lanjut, Khofifah mengatakan bahwa pelantikan serentak ini dilakukan untuk mempercepat implementasi program kerja yang berkaitan dengan peningkatan layanan kepada masyarakat.

Sementara itu, Ketua TP PKK Jawa Timur, Arumi Bachsin Emil Dardak, menegaskan pentingnya kepekaan terhadap kondisi sosial masyarakat. Ia mendorong agar setiap TP PKK kabupaten/kota memprioritaskan program yang berdampak langsung bagi masyarakat, seperti kesehatan mental anak, penanggulangan stunting, pendidikan, penguatan ketahanan keluarga, serta pembentukan karakter anak.

"Saya optimis dengan kerja sama yang baik, kita bisa mengatasi berbagai persoalan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat," kata Arumi.