Ungkap Aset First Travel, Fraksi PDIP Desak Jokowi Bentuk TGPF

JawaPos.com - Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menemui puluhan korban biro perjalanan umrah First Travel. Mereka berharap supaya bisa berangkat ke tanah suci.

Kuasa hukum First Travel, Riski Rahmadiansyah mengatakan, pihaknya berharap pemerintah membentuk tim gabungan pencari fakta (TGPF) di kasus First Travel. Hal itu supaya mengetahui ke mana larinya uang jamaah. Serta mengetahui aset apa saja yang dimiliki oleh Andika Surachman dan Anniesa Hasibuan sebagai bos dari First Travel.

"Di TGPF ini nanti mungkin saja ada dari kepolisian, ada kejaksaan (untuk mengungkap aset First Travel)," ujar Riski di Gedung DPR, Jakarta, Senin (2/4).

Riski menambahkan, adanya TGPF itu lantaran dia menduga masih adanya aset yang dimiliki oleh dua bos First Travel tersebut. Namun mereka tidak ingin menyerahkannya.

"Karena beberapa kali Anniesa bilang mendingan saya dipenjara belasan tahun, uangnya utuh. Jadi ini ada indikasi jahat," katanya.

Terpisah, Anggota Komisi VIII DPR, Diah Pitaloka berjanji pihaknya akan menyampaikan usulan pembentukan TGPF ke Presiden Joko Widodo (Jokowi). Pasalnya, ini adalah menyangkut urusan umat banyak yang ingin bisa berangkat umrah.

"Kita akan menyampaikan kepada presiden usulan dari para korbanm untuk membentuk TGPF. Itu bagi kami amanah yang disampaikan kepada kami," kata Diah.

Di tempat yang sama Anggota Komisi III DPR, Arteria Dahlan mengatakan, bukan hanya TGPF pihaknya juga mengusulkan pembentukan pansus mengenai First Travel dan biro umrah nakal.

"Karena kalau Pansus akan bisa lebih jelas pengungkapannya karena melibatkan banyak pihak. Jadi saya usulkan segera dibentuk pansus," katanya.

Selain itu dia juga mengeluhkan Kementerian Agama (Kemenag) yang belum memiliki solusi dalam permasalahan ini. Bahkan pihak Kemenag malah bilang itu adalah salah jamaah sendiri. Karena memakai biro umrah murah.

"Jadi ini harus diperhatikan oleh Kemenag karena ini kepentingan umat," pungkasnya.