Polemik Ijazah Gibran Bergulir di MK, Gede Pasek Singgung Sikap Kubu Prabowo

JawaPos.com - Ketua Umum Partai Kebangkitan Nasional (PKN) Gede Pasek Suardika menyoroti sikap kubu Presiden Prabowo Subianto dalam menghadapi polemik yang menyeret Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka. Sorotan itu muncul di tengah bergulirnya perkara mengenai syarat pendidikan Gibran dalam pencalonan Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK).

Pasek mempertanyakan sikap kubu Prabowo yang dinilai cenderung pasif ketika Gibran menghadapi persoalan tersebut. Ia mengungkit dinamika politik menjelang Pilpres 2024 saat Prabowo menggandeng Gibran sebagai calon wakil presiden (cawapres).

Menurutnya, keputusan tersebut tidak terlepas dari pertimbangan politik terhadap pengaruh Presiden ke-7 RI Joko Widodo.

“Dulu saat Gibran dirayu Prabowo Subianto biar jadi Calon Wakil Presiden sampai empat kali agar mau. Tentu tuah politik Joko Widodo yang diharapkan saat itu. Maklum berpasangan dengan berbagai tokoh selalu Beliau gagal saja. Termasuk dua kali melawan Jokowi,” tulis Pasek dalam akun media sosial Facebook, Kamis (23/9).

Setelah Prabowo-Gibran memenangkan Pilpres 2024 dan resmi menjabat, Pasek mempertanyakan alasan persoalan yang menyangkut Gibran seolah tidak menjadi perhatian bersama. Ia menilai, posisi Gibran sebagai pasangan calon dalam Pilpres 2024 seharusnya tidak dipandang sebagai masalah pribadi.

“Kini setelah Gibran Rakabuming resmi menjadi Wapres lalu diserang balik soal ijazah sampai ke MK kok kesannya seperti kubu Prabowo cuek dan terkesan tidak mau tahu. Padahal sudah di Wali Kota dan dua kali dengan syarat yang sama dilakukan Gibran,” ujarnya.

Pasek kemudian menguraikan pandangannya mengenai konsekuensi apabila syarat pencalonan pasangan capres-cawapres dinilai bermasalah. Menurut dia, pasangan calon presiden dan wakil presiden didaftarkan serta dipilih sebagai satu kesatuan dalam kontestasi pemilu.

“Bukankah mereka dipilih berpasangan bukan satu satu. Anggap saja benar bermasalah, maka keduanya harus gugur bukan seperti yang digambarkan kalau Presiden bisa menyiapkan dua calon wapres untuk dipilih saat Pilpres. Sebab Konstitusi kita mengenal pasangan capres cawapres. Jadi jika syarat awal pendaftaran bermasalah ya satu pasangan gugur. Waktu dicoblos juga foto nya berpasangan,” bebernya.

Ia membedakan persoalan syarat pencalonan dengan kondisi ketika wakil presiden tidak dapat lagi menjalankan tugas setelah terpilih. Menurut Pasek, mekanisme pengisian jabatan wakil presiden baru relevan apabila terjadi kondisi sebagaimana diatur dalam mekanisme konstitusional.