PBNU Butuh Pemimpin Baru Bebas Konflik, Gus Kikin Diharapkan Selektif Tentukan Kepengurusan

JawaPos.com – Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) memiliki nahkoda baru periode 2026-2031. KH Abdul Hakim Mahfudz alias Gus Kikin terpilih sebagai ketua umum menggantikan KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya.

Pada periode Gus Kikin ini HRM Khalilur R. Abdullah Sahlawiy atau Gus Lilur meminta Gus Kikin melakukan penataan dan reformasi dalam kepengurusan keorganisasian. Menurutnya, pergantian kepemimpinan di tubuh organisasi harus menjadi momentum untuk mengevaluasi secara menyeluruh berbagai persoalan yang muncul pada periode sebelumnya.

Evaluasi tersebut tidak hanya menyangkut persoalan organisasi. Tetapi juga soal konflik internal, etik, hingga perkara hukum yang pernah melibatkan sejumlah oknum pengurus PBNU.

Gus Lilur meminta Gus Kikin menjadikan pengalaman kepemimpinan sebelumnya sebagai bahan pembelajaran. Menurutnya periode Mandataris Muktamar ke-34 NU meninggalkan sejumlah persoalan yang seharusnya tidak kembali terjadi.

Salah satu yang menjadi sorotan adalah perkara hukum yang pernah menjerat oknum pengurus PBNU. Gus Lilur mencontohkan Mardani H. Maming yang sebelumnya menjabat sebagai Bendahara Umum PBNU dan kemudian menghadapi proses hukum. Pada 2022, PBNU menyatakan Mardani nonaktif dari jabatannya agar dapat fokus menghadapi proses hukum tersebut.

“Gus Kikin harus berani melakukan reformasi. Jangan sampai orang-orang yang selama ini menjadi sumber konflik justru kembali mendapatkan ruang strategis dalam kepengurusan. PBNU harus menjadi rumah besar yang teduh, bukan arena pertarungan kepentingan,” kata Gus Lilur kepada wartawan pada Jumat (11/9).

Menurutnya pembenahan internal juga perlu dilakukan melalui proses cleansing secara organisatoris. Namun, ia menegaskan langkah tersebut tidak boleh dimaknai sebagai bentuk balas dendam ataupun upaya menyingkirkan pihak tertentu hanya karena perbedaan pilihan politik.

Pembersihan kepengurusan organisasi harus diarahkan untuk memastikan individu yang terbukti atau memiliki rekam jejak kuat sebagai aktor konflik tidak kembali menduduki posisi yang berpotensi menghambat konsolidasi organisasi.

“Yang harus dibuang adalah kultur konfliknya, praktik transaksionalnya, dan orang-orang yang terbukti menjadi aktor konflik. PBNU membutuhkan orang-orang yang mampu merajut persatuan, bukan memperpanjang dendam dan faksi,” tegasnya.