Kecaman untuk Kekerasan di Daycare, DPR Desak Pelaku Dipenjara dan Izin Dicabut

JawaPos.com - Anggota Komisi IX DPR RI Arzeti Bilbina mengecam keras kasus kekerasan terhadap anak-anak di sebuah daycare atau tempat penitipan dan pengasuhan anak di kawasan Umbulharjo, Jogjakarta. Ia mendesak aparat penegak hukum menjatuhkan sanksi maksimal kepada pelaku, sekaligus meminta pemerintah daerah segera mencabut izin operasional tempat tersebut.

Kasus ini menjadi perhatian publik setelah terungkapnya perlakuan tidak manusiawi terhadap anak-anak. Korban disebut mengalami berbagai bentuk kekerasan, mulai dari diikat tangan dan kaki, tidak diberi makan dan minum secara layak, hingga dibiarkan tidur tanpa alas dengan hanya mengenakan popok.

“Kami mengecam keras kekerasan di daycare Yogyakarta. Ini perbuatan tidak manusiawi dan tidak bisa ditoleransi. Pelaku harus dihukum tegas, termasuk pencabutan izin operasional agar tidak ada korban lagi di masa depan,” kata Arzeti, Minggu (26/4).

Politikus Fraksi PKB tersebut juga meminta kepolisian mengusut kasus ini secara tuntas, transparan, dan tanpa kompromi. Ia menegaskan, keadilan bagi korban dan orang tua harus menjadi prioritas utama dalam proses hukum.

Baca Juga:Sudah Jerat 13 Orang, Polisi Buka Peluang Tetapkan Tersangka Baru Kasus Daycare Little Aresha

Arzeti mengingatkan, kekerasan pada anak usia dini berpotensi menimbulkan trauma mendalam yang berdampak jangka panjang pada tumbuh kembang mereka. Dampak psikologis seperti rasa takut berlebihan, gangguan tidur, hingga menurunnya kepercayaan diri dapat menghambat perkembangan emosional dan kognitif anak.

Ia menekankan pentingnya pendampingan intensif oleh tenaga profesional, seperti psikolog atau konselor anak, guna membantu pemulihan trauma. Selain itu, peran orang tua dinilai sangat penting dalam mengembalikan rasa aman anak setelah mengalami kejadian tersebut.

Sebagai anggota Komisi IX yang membidangi kesehatan dan perlindungan anak, Arzeti menilai kasus ini harus menjadi peringatan serius bagi pengawasan daycare di seluruh Indonesia. Ia mendesak pemerintah dan lembaga terkait untuk mengevaluasi standar operasional prosedur (SOP) serta memperketat pengawasan.

“Negara harus hadir memastikan perlindungan maksimal bagi anak-anak dari segala bentuk kekerasan. Setiap tempat penitipan anak harus menjadi lingkungan yang aman, sehat, dan penuh kasih sayang,” pungkasnya.