UU PPRT Disahkan, Sahroni: Tidak Boleh Lagi Pekerja Rumah Tangga Disiksa dan Tidak Dibayar!

JawaPos.com - DPR RI telah mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) menjadi undang-undang. Aturan ini akhirnya bisa berlaku setelah proses penjang lebih dari 10 tahun.

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mengatakan, disahkannya UU PPRT menjadi awal penegakan hukum yang lebih maksimal. Dengan begitu, para pekerja rumah tangga mendapat haknya.

“Alhamdulillah, akhirnya perjuangan kami di Fraksi NasDem yang sudah menyuarakan RUU ini lebih dari 10 tahun lalu berbuah hasil dengan disahkannya UU PPRT. Ini adalah tonggak penting karena selama ini para pekerja rumah tangga bekerja tanpa payung hukum yang jelas," kata Sahroni, Selasa (21/4).

Sekretaris Fraksi NasDem DPR RI ini menyampaikan, sistem pengawasan perlu ditingkatkan untuk memastikan UU dijalankan dengan maksimal. Dengan begitu, tidak boleh ada lagi pekerja rumah tangga yang mengalami kesulitan atau tindakan kekerasan.

Baca Juga:Hadiri Diskusi Peringatan Hari Kartini, Cak Imin Ingatkan Bahaya Kejahatan Digital

"Selanjutnya, tinggal penegakan UU-nya yang harus dipastikan maksimal. Tidak boleh ada lagi pekerja rumah tangga yang tidak dibayar haknya, didiskriminasi, hingga disiksa,” imbuhnya.

Sahroni mengatakan, para pekerja rumah tangga harus mendapat perlindungan maksimal. Mereka harus dijauhkan dari segala bentuk tindakan kekerasan dari majikan atau pihak lainnya.

“Karena sekarang undang-undangnya sudah ada, maka Kemnaker, kepolisian, dan seluruh penegak hukum harus fokus pada implementasinya. Pastikan tidak ada lagi pekerja rumah tangga yang diperlakukan semena-mena oleh majikannya. Kalau ada, maka mekanisme penyelesaian dan perlindungan hukumnya juga harus berlaku tegas,” tandasnya.