Gerindra Dukung Usulan Kepala Daerah Dipilih DPRD, Alasannya Klaim Lebih Efisien

JawaPos.com – Partai Gerindra menyatakan dukungan terhadap usulan agar kepala daerah, mulai dari gubernur hingga bupati dan wali kota, dipilih melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Usulan tersebut dinilai layak dipertimbangkan dari sisi efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemilihan.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Gerindra, Sugiono, mengatakan pemilihan kepala daerah oleh DPRD dapat menjadi alternatif mekanisme demokrasi yang lebih sederhana dibandingkan pemilihan langsung seperti yang berjalan saat ini.

“Gerindra ada dalam posisi mendukung upaya ataupun rencana untuk melaksanakan pemilukada ini oleh DPRD di tingkat bupati, wali kota ataupun di tingkat gubernur,” kata Sugiono dalam keterangannya, Senin (29/12).

Menurut Sugiono, salah satu pertimbangan utama adalah efisiensi dari berbagai aspek, mulai dari proses penjaringan kandidat hingga pelaksanaan pemilihan. Ia menilai, mekanisme pemilihan melalui DPRD berpotensi menekan biaya dan waktu penyelenggaraan.

Partai Gerindra mencatat, anggaran Pilkada yang bersumber dari hibah APBD terus mengalami lonjakan signifikan. Pada 2015, anggaran Pilkada tercatat hampir Rp 7 triliun, sementara pada 2024 jumlahnya melonjak menjadi lebih dari Rp 37 triliun.

“Itu merupakan jumlah yang bisa digunakan untuk hal-hal lain yang sifatnya lebih produktif, upaya-upaya peningkatan kesejahteraan dan ekonomi rakyat. Saya kira ini adalah sesuatu yang perlu kita pertimbangkan,” ucap Sugiono.

Selain anggaran negara, Sugiono juga menyoroti tingginya ongkos politik yang harus dikeluarkan calon kepala daerah. Kondisi tersebut dinilai kerap menjadi penghambat bagi figur-figur potensial yang memiliki kapasitas dan integritas, namun terbatas secara finansial.

“Biaya kampanye untuk seorang calon kepala daerah, kita terbuka saja, itu angkanya prohibitif. Mahal. Dan ini yang juga kita harus evaluasi, kita harus cari bagaimana supaya orang-orang yang benar-benar memiliki kemampuan mengabdi kepada masyarakatnya, mengabdi kepada bangsa dan negara itu, bisa maju tanpa harus dihalang-halangi oleh angka dan biaya kampanye yang luar biasa,” ujarnya.

Sugiono menegaskan, dari sisi efisiensi proses, mekanisme, dan anggaran, Gerindra secara prinsip mendukung wacana pelaksanaan pilkada melalui DPRD.

“Dari sisi efisiensi, baik itu proses, mekanisme, dan juga anggarannya kami mendukung rencana untuk melaksanakan pilkada lewat DPRD,” tuturnya.

Ia juga menepis anggapan bahwa pemilihan kepala daerah oleh DPRD akan mengurangi nilai demokrasi. Menurutnya, anggota DPRD merupakan representasi rakyat yang dipilih melalui pemilu legislatif.

Bahkan, mekanisme tersebut dinilai dapat meningkatkan akuntabilitas karena proses pemilihan dapat diawasi langsung oleh masyarakat terhadap wakil-wakilnya di parlemen daerah.

“Kalau kita melihat akuntabilitinya itu cenderung lebih ketat. Kalau misalnya partai politik itu ingin bertahan atau tetap hadir di daerah-daerah tersebut, tentu saja mereka harus mengikuti apa yang menjadi kehendak konstituennya,” urai Sugiono.

Selain itu, Pilkada melalui DPRD juga diyakini dapat mengurangi potensi polarisasi politik yang selama ini kerap muncul di tengah masyarakat akibat kontestasi pilkada langsung.

Karena itu, Partai Gerindra mendorong agar wacana ini dibahas secara mendalam dan terbuka dengan melibatkan seluruh elemen bangsa. Sugiono menekankan, aspirasi masyarakat tetap harus mendapat ruang pengawalan yang kuat dalam mekanisme apa pun yang nantinya dipilih.