Novanto Ditahan, Dukungan Golkar kepada Ridwan Kamil Bisa Berubah

JawaPos.com - Status tahanan KPK yang kini disandang Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto bisa memengaruhi ba¬nyak hal. Tidak hanya menyangkut arah kebijakan politik nasional terkait Pilpres 2019, tapi juga kebijakan politik Golkar di daerah-daerah. Rekomendasi pencalonan duet Ridwan Kamil (Emil) dengan Daniel Muttaqien untuk pilkada Jabar pun potensial berubah.

Seperti diketahui, Golkar Jabar bergolak ketika Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar merekomendasikan pencalonan Emil-Daniel. Arus bawah partai beringin itu menolak. Alasannya, mereka telah melakukan penjaringan calon dan mendapatkan nama Dedi Mulyadi. Dia adalah ketua DPD Partai Golkar Jabar. Setelah peresmian rekomendasi duet Emil-Daniel, Dedi Mulyadi tidak pernah tampak datang ke DPP Partai Golkar.

Kemarin (20/11) Dedi tiba-tiba muncul di DPP Partai Golkar untuk menghadiri rapat tim pilkada. Di sela-sela rapat, bupati Purwakarta tersebut memunculkan wacana perlunya evaluasi atas rekomendasi DPP terkait calon yang diusung di pilkada. Evaluasi itu sekaligus dilakukan sebagai upaya pembenahan di Golkar.

"Ini harus dijadikan sebagai momentum bagi kita untuk melakukan pembenahan secepatnya. Tidak boleh lambat karena tahun depan sudah tahun politik," katanya.

Dedi menyatakan, saat ini sudah ada Ketua Harian Nurdin Halid yang sesuai AD/ART bisa menjabat pelaksana tugas ketua umum Golkar. Dedi berharap, dengan kepemimpinan yang baru, partai bisa membahas kebijakan baru terkait isu-isu strategis. Dia tidak menampik saat ditanya apakah kebijakan baru itu termasuk mengevaluasi rekomendasi calon di pilkada. "Melakukan evaluasi demi kebaikan partai, kenapa tidak? Apa pun. Karena tujuan partai ini kan menang. Modal demokrasi Golkar harus terjaga dengan baik," ujarnya.

Dedi mengakui bahwa elektabilitas Partai Golkar saat ini menurun. Contohnya, di Jabar. Menurut Dedi, biasanya survei tingkat keterpilihan Golkar menyentuh 18 persen. Namun, saat ini hanya berkisar 12 persen. "Problem elektabilitas bisa diselesaikan lewat kepemimpinan baru Partai Golkar. Yang kedua adalah kinerja para kader yang kembali memiliki vitamin baru untuk turun ke masyarakat dan punya kepercayaan diri yang kuat," ujarnya

Secara terpisah, Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Idrus Marham angkat bicara soal isu rekomendasi calon pilkada yang disinggung Dedi. Idrus menegaskan bahwa tidak akan ada evaluasi atas calon-calon yang telah mendapatkan surat rekomendasi dari DPP Partai Golkar. "Tidak akan ada perubahan karena itu keputusan organisasi, bukan keputusan pribadi," kata Idrus.

Namun, Ketua Pemenangan Pemilu Indonesia I Nusron Wahid punya pendapat berbeda. Menurut Nusron, dengan dinamika politik yang ada di internal Partai Golkar, semua keputusan yang telah diambil pada masa lalu bisa saja berubah. "Kalau Plt Ketum sudah mendapatkan kekuatan hukum dari Menkum HAM, apa pun keputusan bisa berubah," ujar Nusron.

Mengenai daerah yang kemungkinan rekomendasi dukungannya diubah, dia masih belum bisa berspekulasi. Saat disinggung tentang pilkada lumbung suara seperti Jawa Barat, Jawa Timur, atau Jawa Tengah, Nusron hanya menjawab diplomatis. "Ya kami lihat nanti. Kalau bagus dan sesuai, kami lanjutkan. Kalau tidak bagus, tidak sesuai, kami tinjau ulang," tegasnya.