<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/24/IMG_20251224_170819-3036674807.jpg" alt="Artis Aura Kasih. (Instagram: aurakasih)" width="100%">
<figcaption>Artis Aura Kasih. (Instagram: aurakasih)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berbicara mengenai peluang pemanggilan pesohor Aura Kasih untuk mengusut aktivitas Ridwan Kamil (RK) di luar negeri, yakni saat menjabat Gubernur Jawa Barat periode 2018&ndash;2023. &rsquo;&rsquo;Ya, terkait dengan aktivitas RK baik di dalam maupun di luar negeri, tentu nanti penyidik akan memanggil pihak-pihak yang diduga bisa menjelaskan dan menerangkan berkaitan dengan aktivitas-aktivitas tersebut,&rdquo; ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada para jurnalis di Jakarta, Rabu (4/2). Budi menjelaskan pemanggilan pihak-pihak terkait tersebut nantinya tidak hanya didalami mengenai aktivitas Ridwan Kamil saja, tetapi juga pembiayaannya. &ldquo;Karena ini nanti kami kaitkan dengan sumber biaya tersebut,&rdquo; katanya. Ketika dikonfirmasi ulang mengenai kemungkinan KPK memeriksa Aura Kasih, Budi mengatakan KPK akan memberitahukan lebih lanjut pada kesempatan berikutnya. &rsquo;&rsquo;Ya, terkait dengan siapa-siapanya yang nanti akan dimintai keterangan, nanti kami akan update (beri tahu, red.),&rdquo; ujarnya. KPK saat ini sedang mengusut kasus dugaan korupsi pengadaan iklan pada Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten atau Bank BJB periode 2021&ndash;2023. Dalam perkara dugaan korupsi Bank BJB itu, penyidik KPK telah menetapkan lima orang tersangka pada 13 Maret 2025, yakni Direktur Utama Bank BJB Yuddy Renaldi (YR) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sekaligus Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan Bank BJB Widi Hartoto (WH). Selain itu, Pengendali Agensi Antedja Muliatama dan Cakrawala Kreasi Mandiri Ikin Asikin Dulmanan (IAD), Pengendali Agensi BSC Advertising dan Wahana Semesta Bandung Ekspress Suhendrik (SUH), dan Pengendali Agensi Cipta Karya Sukses Bersama Sophan Jaya Kusuma (SJK). Penyidik KPK memperkirakan kerugian negara dalam kasus dugaan korupsi di Bank BJB tersebut sekitar Rp 222 miliar.

KPK buka peluang untuk panggil Aura Kasih terkait aktivitas Ridwan Kamil saat berada di luar negeri saat dia menjabat sebagai Gubernur Jabar

Usut Aktivitas Ridwan Kamil di Luar Negeri, KPK Buka Peluang Panggil Aura Kasih   

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/07/ed7e9587-5f00-4428-9718-03d4cbabe939-1700187525.jpg" alt="Mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. &nbsp;(Rubby Jovan/Antara)" width="100%">
<figcaption>Mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. &nbsp;(Rubby Jovan/Antara)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mendalami asal-usul sumber uang terkait sejumlah aset milik mantan Gubernur Jawa Barat periode 2018&ndash;2023, Ridwan Kamil, yang diduga tidak dilaporkan dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Juru bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan penyidik menduga masih ada sejumlah aset Ridwan Kamil yang belum dimasukkan dalam LHKPN. Karena itu, KPK tengah menelusuri alasan aset-aset tersebut tidak dilaporkan, serta sumber perolehannya. &ldquo;KPK menduga ada sejumlah aset milik Pak RK yang belum dilaporkan dalam LHKPN. Itu kami dalami, mengapa belum dimasukkan, kemudian dari mana asal-usul aset tersebut. Penelusuran dilakukan terhadap aset-aset Pak RK, baik yang berada di wilayah Jawa Barat maupun di wilayah lainnya,&rdquo; kata Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (3/2). Budi menyatakan, penyidik akan mencocokkan berbagai informasi yang diperoleh dengan perkara dugaan korupsi pengadaan iklan di Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (Bank BJB) yang saat ini tengah disidik KPK. &ldquo;Nanti akan dicocokkan seperti menyusun puzzle. Aset ini diperoleh tahun berapa, sumber uangnya dari mana, dan apakah berkaitan dengan perkara di bank bjb. Semua itu akan kami cek kesesuaiannya,&rdquo; tegas Budi. Pada akhir Desember 2025 lalu, KPK telah mengungkap bahwa aset tidak bergerak milik Ridwan Kamil tersebar di sejumlah wilayah. Berdasarkan informasi yang diperoleh, terdapat beberapa aset tidak bergerak yang tidak tercantum dalam LHKPN, di antaranya berupa kafe di Bandung dan Seoul, Korea Selatan, serta aset lainnya di Bali. Sejauh ini, KPK telah menyita satu unit sepeda motor Royal Enfield yang diduga milik Ridwan Kamil. Selain itu, penyidik juga mendalami aliran dana yang digunakan untuk pembayaran pembelian mobil Mercedes Benz yang dibeli RK dari Ilham Habibie, putra Presiden ke-3 RI, BJ Habibie. KPK sendiri telah memeriksa Ridwan Kamil pada 2 Desember 2025. Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk mendalami aliran dana nonbujeter yang dikelola Divisi Corporate Secretary Bank BJB, termasuk keterkaitannya dengan kepemilikan aset yang tercantum maupun yang tidak tercantum dalam LHKPN. Dalam perkara ini, KPK menetapkan lima orang sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan iklan Bank BJB, pada 13 Maret 2025. KPK menduga, kasus ini merugikan negara senilai Rp 222 miliar. Kelima tersangka dalam kasus ini, yakni Direktur Utama Bank BJB Yuddy Renaldi (YR), Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen Widi Hartoto (WH), serta tiga pengendali agensi iklan, yakni Ikin Asikin Dulmanan (IAD), Suhendrik (SUH), dan Sophan Jaya Kusuma (SJK).

KPK usut sumber aset Ridwan Kamil yang tidak dilaporkan dalam LHKPN. Penyidikan terkait kasus korupsi pengadaan iklan Bank BJB terus digali.

KPK Usut Sumber Aset Ridwan Kamil yang Tak Dilaporkan dalam LHKPN

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/08/Ridwan-Kamil-3JPG-3263567655.jpg" alt="Mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (RK). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (RK). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil asisten pribadi sekaligus orang kepercayaan mantan Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil, Randy Kusumaatmadja. Pemeriksaan dilakukan terkait penyidikan dugaan korupsi pengadaan iklan di PT Bank Pembangunan Daerah (BPD) Jawa Barat dan Banten (Bank BJB). &ldquo;Pemeriksaan saksi terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan iklan di Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (BJB),&rdquo; kata juru bicara KPK, Budi Prasetyo, kepada wartawan, Kamis (29/1). Selain Randy, penyidik KPK juga memanggil Kasubag Rumah Tangga Gubernur Jawa Barat, Ervin Yanuardi Effendi. Beberapa saksi lain yang dipanggil antara lain, Pimpinan Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) Bank BJB Joko Hartoto, Direktur Golden Money Changer Djunianto Lemuel, pegawai Golden Money Changer bernama Arti, serta pihak swasta Wena Natasha Olivia. "Pemeriksaan dilakukan dilakukan di kantor Polda Jawa Barat," ucapnya. KPK belum mengungkap secara rinci materi pemeriksaan terhadap para saksi tersebut. Namun, pemanggilan ini merupakan bagian dari upaya pendalaman dugaan korupsi pengadaan iklan di Bank BJB. Dalam pengusutan kasus ini, KPK sendiri telah memeriksa Ridwan Kamil, pada 2 Desember 2025. KPK menduga, Ridwan Kamil turut menerima aliran uang dugaan korupsi terkait dana nonbudgeter pengadaan iklan BJB sebesar Rp 200 miliar. Sejauh ini, KPK telah menyita satu unit sepeda motor Royal Enfield yang diduga milik Ridwan Kamil. Selain itu, penyidik juga mendalami aliran dana yang digunakan untuk pembayaran pembelian mobil Mercedes Benz yang dibeli RK dari Ilham Habibie, putra Presiden ke-3 RI, BJ Habibie. Dalam perkara ini, KPK menetapkan lima orang sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan iklan Bank BJB, pada 13 Maret 2025. KPK menduga, kasus ini merugikan negara senilai Rp 222 miliar. Kelima tersangka dalam kasus ini, yakni Direktur Utama Bank BJB Yuddy Renaldi (YR), Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen Widi Hartoto (WH), serta tiga pengendali agensi iklan, yakni Ikin Asikin Dulmanan (IAD), Suhendrik (SUH), dan Sophan Jaya Kusuma (SJK). &nbsp;

Komisi Pemberantasan Korupsi memanggil asisten pribadi sekaligus orang kepercayaaan Ridwan Kamil, Randy Kusumaatmadja

KPK Periksa Orang Kepercayaan Ridwan Kamil Terkait Dugaan Korupsi Pengadaan Iklan Bank BJB 

&nbsp; <h2 class="titletext"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/08/Screenshot_2026-01-08-16-42-33-694_comandroidchrome-edit-2849795876.jpg" alt="Mantan Gubernur Jabar Ridwan Kamil bersama anak angkatnya, Arkana Adian. (Antara/Rubby Johan)" width="100%">
<figcaption>Mantan Gubernur Jabar Ridwan Kamil bersama anak angkatnya, Arkana Adian. (Antara/Rubby Johan)</figcaption>
</figure> </h2> JawaPos.com-Kuasa hukum Atalia Praratya, Debi Agusfriansa menyatakan anak adopsi pasangan Ridwan Kamil dan kliennya, Arkana Aidan Misbach, tidak masuk dalam putusan hakim Pengadilan Agama Bandung pada perkara perceraian karena statusnya bukan anak kandung. Debi mengatakan Arkana hingga saat ini masih berstatus sebagai anak negara sehingga tidak termasuk dalam objek putusan hak asuh. "Terkait Arkana statusnya kan bukan anak kandung statusnya masih anak negara cuma pak RK dan ibu Atalia hanya memiliki ijin asuh (foster care) bukan adopsi. Jadi tidak masuk di dalam putusan hak asuh," kata Debi di Bandung, Kamis. Debi menjelaskan, dalam gugatan cerai tersebut hanya tercantum anak kandung, yakni almarhum Emmeril Kahn Mumtadz dan Camillia Laetitia Azzahra. &ldquo;Di dalam gugatan itu hanya ada anak kandung, yaitu almarhum Emmeril Kahn dan Camillia Azzahra. Yang ada di dalam putusan adalah Camillia Azzahra, karena sudah dewasa dan memilih untuk diasuh oleh Ibu Atalia,&rdquo; ujarnya. Meski demikian, Debi menegaskan Ridwan Kamil dan Atalia Praratya tetap berkomitmen untuk mengasuh Arkana secara bersama-sama dalam kehidupan sehari-hari. &ldquo;Untuk Arkana, sistem pengasuhannya dilakukan bersama. Terkait teknis pembagian waktu, nanti akan diatur berapa hari bersama Pak Ridwan Kamil dan berapa hari bersama Ibu Atalia,&rdquo; katanya. Ia menambahkan, kesepakatan tersebut merupakan bentuk komitmen kedua belah pihak untuk tetap mengutamakan kepentingan dan kesejahteraan anak meskipun telah berpisah secara hukum. Sebelumnya, Pengadilan Agama Bandung telah mengabulkan gugatan cerai Atalia Praratya terhadap Ridwan Kamil. Humas Pengadilan Agama Kota Bandung Ikhwan Sopyan mengatakan kesepakatan hak asuh tersebut telah disetujui kedua belah pihak dalam proses persidangan. "Intinya ya untuk anak disepakati oleh kedua belah pihak yang bernama Zara ke ibunya," kata Ikhwan. (*) &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;

anak adopsi dari pasangan Ridwan Kamil dan kliennya, atalia paratya, Arkana Aidan Misbach, tidak masuk dalam putusan hakim

Anak Adopsi Ridwan Kamil-Atalia Tak Masuk Putusan Hakim

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/02/rXrIGppOteAI9VOVGBcLhSiKs6PZ5pPekxjcALkq-1-1322759424.jpg" alt="Mantan Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pada Selasa (2/12). (Ridwan/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Mantan Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pada Selasa (2/12). (Ridwan/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyatakan bahwa perceraian dengan istrinya Atalia Praratya merupakan jalan terbaik. Perceraian disepakati kedua belah pihak setelah melalui proses panjang. &rdquo;Kami berdua sepakat bahwa berpisah secara baik-baik adalah jalan terbaik yang dapat ditempuh,&rdquo; kata Ridwan Kamil dalam keterangan tertulis seperti dilansir dari Antara, Rabu (7/1). Ridwan Kamil mengatakan, keputusan tersebut diambil secara baik-baik tanpa adanya konflik terbuka, tekanan, maupun keterlibatan pihak lain. Dia mengakui bahwa selama hampir 29 tahun membina rumah tangga terdapat berbagai kekhilafan dan keterbatasan yang menyebabkan munculnya sejumlah ketidaksepahaman yang berujung kepada perceraian. &rdquo;Karenanya saya menghormati sepenuhnya keputusan Atalia Praratya sebagai hak setiap manusia untuk memperjuangkan kebahagiaan dan ketenangan hidupnya,&rdquo; ungkap Ridwan Kamil. Meski telah berpisah, dia menegaskan komitmen khususnya dalam menjalankan peran dan tanggung jawab bersama terhadap kedua anaknya. &rdquo;Kepentingan dan masa depan anak tetap menjadi prioritas kami berdua,&rdquo; tutur Ridwan Kamil. Lebih lanjut, dia secara khusus menyampaikan permohonan maaf kepada Atalia serta mendoakan yang terbaik untuk mantan pendamping hidupnya tersebut. Dia juga menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh pihak yang terdampak akibat kegaduhan yang muncul dari persoalan pribadinya. &rdquo;Dari hati saya yang terdalam, dengan ini saya menghaturkan permohonan maaf kepada semua pihak dan semua yang terdampak atas kegaduhan yang tidak seharusnya,&rdquo; tandas Ridwan Kamil.

Mantan Gubernur Jabar Ridwan Kamil menyatakan perceraian dengan Atalia Praratya merupakan jalan terbaik, disepakati kedua belah pihak

Ridwan Kamil Minta Maaf Sebut Perceraian dengan Atalia Praratya Jalan Terbaik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/07/1000212483-213905076.jpg" alt="3 Gubernur di Jawa Barat yaitu Ridwan Kamil (kiri), Ahmad Heryawan (tengah), dan Dedi Mulyadi (kanan). (Instagram: id_tenjo)" width="100%">
<figcaption>3 Gubernur di Jawa Barat yaitu Ridwan Kamil (kiri), Ahmad Heryawan (tengah), dan Dedi Mulyadi (kanan). (Instagram: id_tenjo)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Akun Instagram id_tenjo melakukan polling untuk mengetahui persepsi masyarakat tentang kepemimpinan 3 Gubernur di Jawa Barat. Mulai dari Ahmad Heryawan, Ridwan Kamil, dan Dedi Mulyadi yang paling membawa dampak ke wilayah Parung Panjang, Tenjo, dan sekitarnya. Akun Instagram tersebut menyatakan tidak ada maksud dan tujuan untuk mendiskreditkan gubernur tertentu dalam kegiatan ini. Polling tersebut dibuat sebagai kilas balik sejarah perjalanan wilayah Tenjo, Parung Panjang, dan Jawa Barat secara umum. Diantara tiga Gubernur Jawa Barat, yang dianggap paling berdampak oleh para peserta polling adalah Dedi Mulyadi. Pria yang kerap disapa KDM itu dipilih oleh sekitar 93 persen peserta polling. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kuliner/017040105/parung-panjang-jadi-surga-kuliner-berikut-5-rekomendasi-makanan-lezat-disana">Parung Panjang Jadi Surga Kuliner, Berikut 5 Rekomendasi Makanan Lezat di Sana</a> Sedangkan Gubernur Ahmad Heryawan hanya mendapatkan jumlah suara sekitar 4 persen. Dan posisi terakhir jatuh kepada Gubernur Ridwan Kamil, mendapat jumlah suara sekitar 3 persen. Polling ini diikuti oleh lebih dari 1.200 peserta polling yang sebagian besar berasal dari warga Tenjo, Parung Panjang, dan sekitarnya. Akun Instagram id_tenjo membuat polling sejak kemarin. Tidak menutup kemungkinan akan ada perubahan data dalam beberapa hari ke depan. "Yang ngevote kebanyakan KDM, memangnya gubernur sebelumnya kayak gimana," komentar salah satu netizen. "Dulu ada yang janji bikin jalan tol tamabang, tapi belum ada sampai sekarang," timpal yang lainnya. "Cuma KDM yang memanusiakan warga Jawa Barat, kerja nyatanya terlihat jelas."

Akun Instagram id-tenjo melakukan polling guna mengetahui persepsi masyarakat tentang kepemimpinana 3 Gubernur  di Jawa Barat.

Hasil Polling 3 Gubernur Jabar yang Paling Berdampak untuk Wilayah Parung Panjang, Tenjo, dan Sekitarnya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/07/ed7e9587-5f00-4428-9718-03d4cbabe939-1700187525.jpg" alt="Mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. &nbsp;(Rubby Jovan/Antara)" width="100%">
<figcaption>Mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. &nbsp;(Rubby Jovan/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil resmi bercerai dengan istrinya yang juga anggota DPR RI Atalia Praratya. Permohonan cerai keduanya dikabulkan Pengadilan Agama Bandung. &rdquo;Saya menyampaikan pernyataan ini sebagai bentuk tanggung jawab moral dan klarifikasi kepada publik atas putusan perceraian saya dengan Atalia Praratya yang telah diputus secara sah melalui proses hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku,&rdquo; kata Ridwan Kamil dalam keterangan tertulis di Bandung seperti dilansir dari Antara, Rabu (7/1). Ridwan Kamil mengatakan bahwa dirinya dan Atalia Praratya sepakat berpisah secara baik-baik setelah melalui proses Panjang. Termasuk tahap mediasi yang dilakukan secara terbuka dan penuh itikad baik. &rdquo;Kami berdua sepakat bahwa berpisah secara baik-baik adalah jalan terbaik yang dapat ditempuh. Keputusan ini diambil tanpa adanya konflik terbuka, tekanan, maupun keterlibatan pihak lain,&rdquo; ujar Ridwan Kamil. Dia berkomitmen untuk tetap menjaga hubungan yang saling menghormati, terutama dalam menjalankan peran dan tanggung jawab bersama terhadap kedua anaknya. &rdquo;Kepentingan dan masa depan anak tetap menjadi prioritas kami berdua dan terkait harta gono-gini, saya dengan Ibu Atalia sudah menyelesaikan dengan baik sejak jauh-jauh hari,&rdquo; ungkap Ridwan Kamil. Ridwan mengakui bahwa selama hampir 29 tahun membina rumah tangga, terdapat berbagai kekhilafan dan keterbatasan dari dirinya yang menyebabkan munculnya sejumlah ketidaksepahaman yang berujung kepada perceraian. &rdquo;Karenanya saya menghormati sepenuhnya keputusan Atalia Praratya sebagai hak setiap manusia untuk memperjuangkan kebahagiaan dan ketenangan hidupnya,&rdquo; tandas Ridwan Kamil. Sementara itu, Atalia Praratya menegaskan tidak ada nama perempuan lain dalam gugatan cerai yang diajukan terhadap suaminya Ridwan Kamil di Pengadilan Agama Bandung. &rdquo;Oh tidak ada. Di dalam gugatan tidak ada nama perempuan lain yang terkait,&rdquo; tutur Atalia Praratya.

Mantan Gubernur Jabar Ridwan Kamil resmi bercerai dengan istrinya anggota DPR RI Atalia Praratya. Permohonan cerai dikabulkan PA Bandung

 Resmi Bercerai dengan Atalia Praratya, Begini Pernyataan Ridwan Kamil

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/15/22f44225-ce6e-407f-ab65-cf832ca7afc6-543319296.jpg" alt="Momen Atalia Praratya bersama Ridwan kamil sebelum munculnya gugatan cerai di pengadilan Agama Bandung. (ANTARA/Rubby Jovan)" width="100%">
<figcaption>Momen Atalia Praratya bersama Ridwan kamil sebelum munculnya gugatan cerai di pengadilan Agama Bandung. (ANTARA/Rubby Jovan)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pasangan suami istri Ridwan Kamil dan Atalia Praratya resmi cerai dengan adanya putusan cerai dijatuhkan pada hari ini, Rabu (7/1), oleh majelis hakim Pengadilan Agama Bandung, Jawa Barat.Rumah tangga RK dan Atalia kandas setelah 29 tahun usia pernikahan. Majelis hakim dalam putusannya mengabulkan gugatan cerai Atalia Praratya terhadap Ridwan Kamil. Putusan tersebut dibacakan secara e-court. "Putusannya diakukan secara elektronik atau e-court. Intinya, apa yang ditahbiskan AP kepada RK yang pada pokoknya dikabulkan," kata Ikhwan Sopyan selaku Humas Pengadilan Agama Bandung, Rabu (7/1). Dia enggan untuk membeberkan secara detail perihal kasus ini. Mengingat sifat dari perkaranya adaalah rahasia dan tidak dapat dipublikasikan secara umum. Setelah adanya putusan cerai, ada jeda waktu sekitar 14 hari untuk melakukan upaya hukum apabila ada yang keberatan dengan putusan yang telah dijatuhkan majelis hakim. "Ada Waktu 14 hari untuk mereka berpikir akan menerima putusan atau melakukana upaya hukum banding," katanya. Jika dalam waktu tersebut tidak ada yang melakukan upaya hukum banding, maka putusan cerai antara RK dan Atalia akan berkekuatan hukum tetap. &nbsp;

Pasangan suami istri Ridwan Kamil dan Atalia Praratya resmi cerai dengan adanya putusan cerai dijatuhkan pada hari ini, Rabu (7/1),

Ridwan Kamil dan Atalia Praratya Resmi Cerai Setelah 29 Tahun Pernikahan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/31/IMG_9766-1-3785749167.jpg" alt="Anggota DPR RI Atalia Praratya menghadiri sidang lanjutan gugatan cerai terhadap mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil di Pengadilan Agama Bandung, Rabu (31/12). (Rubby Jovan/Antara)" width="100%">
<figcaption>Anggota DPR RI Atalia Praratya menghadiri sidang lanjutan gugatan cerai terhadap mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil di Pengadilan Agama Bandung, Rabu (31/12). (Rubby Jovan/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Proses perceraian antara mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, dengan Atalia Praratya berlangsung cepat di Pengadilan Agama Bandung, Jawa Barat. Sidang cerai perdana pasangan yang 29 tahun membangun bahtera rumah tangga itu diketahui digelar pada 17 Desember 2025 lalu, dan kini prosenya sudah memasuki tahapan akhir. Sidang putusan cerai Ridwan Kamil dan Atalia Praratya diagendakan akan berlangsung pada 7 Januari 2026 mendatang. Menjelang putusan cerai, Atalia Praratya mengungkapkan perasaan rindunya kepada mendiang putranya, Emmeril Kahn Mumtadz, yang meninggal dunia usai tenggelam di Sungai Aare, Bern, Swiss, pada 2022. "Bu, tak mudah memang, semoga senantiasa tabah, jadikan sabar dan sholat sebagai penolongmu," timpala yang lainnya. "Lihat ini kok nyesek banget. Anak laki-laki yang diharap jadi pelindung ibunya sudah berpuang, suami yang diharap jadi tempat bersandar malah berpaling."

Proses perceraian antara mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, dengan Atalia Praratya berlangsung cepat di Pengadilan Agama Bandung.

Jelang Putusan Cerai dengan Ridwan Kamil, Atalia Praratya Ungkap Perasaan Rindu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/03/20a90b6c-5707-4c83-972b-3d8b4297c3ca-638956291.jpg" alt="Ilustrasi mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (kiri). (Rubby Jovan/Antara)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (kiri). (Rubby Jovan/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Kuasa hukum anggota DPR RI Atalia Praratya, Debi Agusfriansa, mengungkapkan proses gugatan cerai yang diajukan kliennya terhadap suaminya, mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil memasuki tahap akhir. Dijadwalkan proses itu berakhir pada Rabu (7/1). Debi mengatakan, putusan perkara perceraian tersebut akan dibacakan majelis hakim Pengadilan Agama Bandung melalui sistem persidangan elektronik (e-court). &rdquo;Betul, putusan dijadwalkan Rabu (7/1). Jadi, tidak hadir secara fisik ke pengadilan. Tapi sidang putusan melalui e-court masing-masing kuasa hukum,&rdquo; kata Debi seperti dilansir dari Antara di Bandung, Sabtu (3/1). Debi menegaskan, kliennya tetap pada keputusan untuk mengakhiri rumah tangga dengan Ridwan Kamil dan tidak ada perubahan sikap menjelang putusan. &rdquo;Tidak ada perubahan, klien kami tetap pada keputusan untuk berpisah,&rdquo; ujar Debi Agusfriansa. Dia menjelaskan, kedua belah pihak sepakat mempercepat proses persidangan setelah hasil mediasi antara Atalia Praratya dan Ridwan Kamil dinyatakan selesai. &rdquo;Biasanya estimasi satu bulan jika mediasi berlarut-larut. Namun, hasil mediasi sudah keluar pada Jumat, 17 Desember 2025, dan kedua belah pihak sepakat. Karena itu, hari ini langsung diagendakan,&rdquo; tandas Debi Agusfriansa. Debi juga menegaskan, gugatan cerai yang diajukan kliennya tidak berkaitan dengan pihak lain yang namanya beredar di ruang publik. &rdquo;Nama-nama yang beredar seperti AK, LM, atau SM tidak pernah ada dalam isi gugatan. Kami heran dengan berbagai spekulasi yang muncul. Faktanya, klien kami dan tergugat sudah enam bulan pisah rumah,&rdquo; ungkap Debi Agusfriansa.

Kuasa hukum anggota DPR RI Atalia Praratya mengungkapkan proses gugatan cerai terhadap Ridwan Kamil memasuki tahap akhir

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#ridwan kamil

Berita Terkini