Loloskan Kenaikan Tunjangan, Masinton: Menkeu Nggak Benar Juga

JawaPos.com – Arus penolakan kenaikan tunjangan anggota DPR mirip paduan suara. Ramai-ramai meminta tunjangan mereka jangan ditambah. Alasannya tunjangan DPR belum butuh dinaikkan.

"Dalam kondisi ekonomi sulit seperti ini belum ada urgensinya pejabat negara menaikkan tunjangan maupun fasilitas," ujar Politikus PDIP Masinton Pasaribu  di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (17/9).

Lantas kalau DPR menolak, siapa yang salah? Kata legislator vokal ini yang harus bertanggung jawab Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang telah menyetujui kenaikan tunjangan DPR itu.

 "Menkeu itu perlu sensistifitas krisis. Jangan semua usulan diterima begitu saja," tambahnya.

Anggota Komisi III DPR itu melanjutkan, pemerintah itu seharusnya sebangun dengan legislatif. "Ini juga menkeunya harus dikritik," tandasnya.

Apalagi, dia menuturkan, kemenkeu sebagai eksekutor anggaran tidak seharusnya berkontribusi terhadap pemborosan anggaran. "Menkeu nggak benar juga langsung meloloskan. Jangan kami (DPR, red)yang disalahkan," tegasnya.

Masinton mengungkapkan, tunjangan DPR dan pejabat negara lainnya masih tercukupi hingga saat ini. "Ya, dicukup-cukupkan. Pejabat sekarang ini harus memiliki rasa empati dan bisa mengejawantahkan bila masyarakat itu hidup dalam kesusahan," jelasnya. (rka/jpg)