Pimpinan Komisi X Minta Pembelajaran Jarak Jauh Diterapkan Selektif, Bukan Nasional

JawaPos.com - Wakil Ketua Komisi X DPR Lalu Hadrian Irfani mengapresiasi upaya pemerintah dalam menghemat energi, melalui rencana penerapan pembelajaran jarak jauh (PJJ) atau pembelajaran daring.

Namun, ia menegaskan bahwa kualitas pendidikan tidak boleh dikorbankan oleh kebijakan tersebut. 

Menurut dia, pemerintah perlu melakukan kajian komprehensif terkait dampak PJJ. Khususnya terhadap capaian belajar siswa, kesenjangan akses pendidikan, serta kondisi psikososial peserta didik. Sebab, masih ada ketimpangan infrastruktur digital di berbagai daerah. 

“Karena itu, penerapan PJJ sebaiknya dilakukan secara selektif, bukan secara nasional, dengan mempertimbangkan kesiapan masing-masing daerah,” kata Lalu Hadrian Irfani kepada wartawan, Rabu (25/3).

Baca Juga:BGN Pastikan Skema MBG Saat Pembelajaran Online Belum Dibahas

Legislator Fraksi PKB itu menekankan, pentingnya dukungan memadai dari pemerintah, termasuk penyediaan akses internet, subsidi kuota, perangkat pembelajaran, serta pelatihan bagi para guru agar proses pembelajaran tetap berjalan optimal.

Selain itu, Lalu Hadrian mendorong adanya evaluasi berkala terhadap kebijakan tersebut.

Evaluasi dinilai penting agar PJJ dapat ditinjau ulang atau bahkan dihentikan apabila terbukti berdampak negatif terhadap mutu pendidikan.

“Kami berharap upaya penghematan energi tetap dapat dilakukan tanpa mengorbankan kualitas pembelajaran di Indonesia,” tegasnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Pratikno, menyatakan bahwa metode PJJ akan disesuaikan dengan karakteristik mata pelajaran.

Baca Juga:Tolak Wacana Pembelajaran Daring, Komisi X Ungkit Buruknya Kualitas Pendidikan saat Pandemi Covid-19

Untuk pembelajaran yang bersifat praktikum, pemerintah tetap mengarahkan agar dilakukan secara tatap muka.