Institut STIAMI Nilai Komunikasi Digital Dapat Meningkatkan UMKM dan Ekonomi Kreatif

JawaPos.com–Institut STIAMI gelar seminar nasional dengan tema Strategi Komunikasi Digital Dalam Implementasi Kebijakan Fiskal yang Berkelanjutan Melalui Peningkatan UMKM dan Ekonomi Kreatif. Seminar itu dilakukan secara online dan live di channel Youtube @InstitutStiamiOfficiadi kampus Stiami, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Sabtu (29/6).

Seminar nasional itu menghadirkan narasumber dari kalangan pemerintah, pengamat, dan dosen. Antara lain Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno, pengamat politik ekonomi Indonesia Ichsanuddin Noorsy, Direktur Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah Herman N. Suparman, dan S.Si, M.M sebagai narasumber dari dosen pasca sarjana Institut Stiami Erik Hermawan.

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno menyatakan, komunikasi digital akan mendorong pelaku ekonomi kreatif khususnya UMKM untuk melakukan inovasi, adaptasi, dan kolaborasi, dalam menghasilkan produk dan pemasaran. Sehingga, dapat memberikan dampak yang luas terhadap kebangkitan ekonomi dan terciptanya lapangan kerja.

”Digital Indonesia menjadi satu peluang dan perlu dimanfaatkan masyarakat Indonesia. Teknologi digital mendorong perkembangan sektor ekonomi kreatif, yang merupakan salah satu sektor yang berpotensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan, pertumbuhan, dan daya saing bangsa,” ungkap Sandiaga Uno.

Ekonomi kreatif Indonesia memiliki potensi besar untuk terus dikembangkan. Saat ini ekonomi kreatif menjadi salah satu sektor penyumbang terbesar terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional dengan nilai kontribusi sebesar 7,8 persen.

”Kebijakan fiskal dalam komunikasi digital menjadi bagian penting dengan syarat menyajikan data yang rill dan terbuka,” papar Ichsanuddin Noorsy.

Menurut dia, perguruan tinggi harus berpihak pada apa yang disebut nurani untuk kemajuan masyarakat. Tri Darma perguruan tinggi harus betul-betul dioptimalkan jika ingin kebijakan fiskal dalam komunikasi digital berjalan beriringan dan maju.

”Komunikasi digital harus benar-benar digalakkan dan dievaluasi secara keseluruhan jika memang ingin menggapai tujuan peningkatan UMKM dan ekonomi kreatif,” ujar Ichsanuddin Noorsy.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Herman N. Suparman mengatakan, KPPOD fokus berperan dalam pemantauan terkait kebijakan dan pelayanan publik di bidang ekonomi, fiskal, dan kebijakan desentralisasi/otonomi daerah secara umum. Kampus/universitas bisa terlibat dan aktif dalam proses tata kelola pembangunan baik level nasional maupun daerah. Aktif dalam proses perencanaan, penganggaran, penyusunan kebijakan, dan pelayanan publik.

”Yang dibutuhkan juga advokasi terutama persoalan-persoalan yang luput dari perhatian pemerintah. Stiami bisa melakukan kajian atas kebijakan-kebijakan sebagai dasar melakukan advokasi,” ujar Herman N. Suparman.

Dari salah satu dosen pasca sarjana Institut Stiami Eric Hermawan menjelaskan idealnya pemerintah harus harus berperan aktif mendukung dan membantu digital sistem milik UMKM dengan tidak mudah menjual ke pihak asing. Pemerintah harus memperhatikan produk anak bangsa agar tidak dilepas ke pihak asing.