ATSI Soroti Ketimpangan Kewajiban Telco dan Platform Digital Global di Indonesia

JawaPos.com - Perkembangan pesat platform digital global di Indonesia dinilai membawa tantangan baru terhadap struktur pasar, persaingan usaha, hingga tata kelola ruang digital nasional.

Sejumlah pemangku kepentingan pun mulai mendorong adanya regulasi dan pola kerja sama yang lebih proporsional antara pelaku usaha domestik dan platform digital lintas negara.

Hal tersebut menjadi salah satu isu utama yang dibahas dalam forum diskusi antara Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI) dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Republik Indonesia, di Hotel Fairmont, Jakarta, pada Agustus.

Baca Juga:Telkomsel Ubah Arah Layanan Pascabayar, Kuota hingga 2.000 GB dan Benefit Digital Jadi Satu Paket

Hadir dalam kesempatan tersebut Ketua Umum Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI) Dian Siswarini, Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Gopprera Panggabean, Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen DPR RI sekaligus anggota Panja AI Muhammad Husein Fadlulloh, serta Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) Muhammad Mufti Mubarok.

Hadir pula Komisioner KPPU Mohammad Reza, Direktur Strategi dan Kebijakan Pengawasan Ruang Digital Kementerian Komunikasi dan Digital Muchtarul Huda, serta akademisi Ahmad M. Ramli.

Diskusi membedah seputar perkembangan model bisnis platform digital serta dampaknya terhadap struktur dan dinamika persaingan usaha di Indonesia.

Baca Juga:Ahli Siber Indonesia Bobol Celah NASA: Ungkap 5.000+ Kredensial Imternal Terpapar

Harapannya, dari diskusi tersebut bisa diperoleh gambaran mengenai perkembangan model bisnis platform digital sekaligus membahas kemungkinan bentuk regulasi, kebijakan, serta model kerja sama dan kontribusi platform digital yang proporsional.

Dalam forum tersebut, aspek persaingan usaha menjadi perhatian penting.

Perkembangan platform digital global dinilai berpotensi mendorong terbentuknya pasar dengan karakteristik winner-takes-most, meningkatkan risiko penyalahgunaan posisi dominan, serta menciptakan hambatan masuk yang semakin besar bagi pelaku usaha lokal.