alexametrics

Masa Depan Partai Modern

Oleh: M. Hasanuddin Wahid *)
16 September 2019, 16:16:34 WIB

PERJALANAN revolusi industri memasuki fase keempat. Sebuah perubahan dunia yang amat signifikan karena terjadi pergeseran fungsi komputer yang semula sekadar media informasi dan alat hitung menjadi exponential technologies 4.0. Sebuah gambaran revolusi yang mencoba mengintegrasikan efek paralel dari teknologi multieksponen menjadi sebuah kekuatan baru. Eksponen yang dimaksud adalah artificial intelligent, biotechnologies, dan nanomaterial.

Salah satu indikator kemajuan suatu negara ditentukan oleh penguasaan teknologi. Dikatakan maju jika negara tersebut memiliki tingkat penguasaan teknologi tinggi (high technology), sedangkan negara yang tidak bisa beradaptasi dengan kemajuan teknologi sering disebut sebagai negara gagal alias failed country (Muhamad Ngafifi, 2014). Misalnya di Amerika Serikat (AS), jumlah pekerja di bidang industri teknologi mencapai 6,7 juta. Dalam laporan 2015, disebutkan bahwa 6 persen dari PDRB negara tersebut berasal dari ekonomi digital. Itu belum termasuk jumlah yang didapat dari sektor teknologi lain.

Dengan fakta tersebut, semua lini bernegara wajib tersentuh teknologi, tak terkecuali bagi partai politik (parpol). Dan, selama ini parpol menjadi tulang punggung berjalannya demokrasi di tanah air. Sepak terjang parpol selalu mewarnai proses politik di legislatif, pemerintahan, dan lembaga negara lainnya.

Arti penting parpol diungkapkan Richard M. Merelmen melalui kata-kata puitis dalam kata pendahuluan buku Party Politics and Pressure Groups A Comparative yang ditulis Maurice Duverger (1984). Bahwa, ’’dari semua alat yang pernah didesain oleh manusia untuk mencapai tujuan-tujuan politiknya, barangkali tidak ada yang lebih ampuh dari parpol. Memang benar, politik modern tanpa parpol sama saja dengan ikan yang berada di luar air’’. Begitu penting perannya, parpol selayaknya terus melakukan revolusi teknologi secara kelembagaan.

Teknologi bagi Parpol

Setiap parpol dituntut untuk mampu membangun mekanisme internal yang modern. Samuel Huntington memandang, pelembagaan parpol adalah proses pemantapan sikap dan perilaku parpol yang terpola atau sistemik sehingga terbentuk budaya politik yang mendukung prinsip-prinsip dasar sistem demokrasi. Kondisi kepartaian seperti itu tidak akan terwujud apabila tidak dilakukan upaya serius untuk memperbaikinya.

Sistem kepartaian parpol harus terus-menerus diperbarui sesuai dengan perkembangan teknologi. Dalam rekrutmen kader, misalnya, parpol tidak bisa lagi menggunakan cara manual, tetapi harus berbasis digital. Database partai harus memuat data dan potensi setiap kader. Langkah tersebut sangat efisien dan mempermudah merapikan sistem administrasi partai.

Wujud dari parpol yang modern dan mengikuti perkembangan teknologi juga bisa dilihat dari partisipasi kader memainkan media sosial (medsos) untuk menyosialisaikan program dan aktivitas politik secara konsisten. Medsos tidak hanya dipakai pada momentum kontestasi politik, tetapi juga menjadi dinding informasi bagi publik untuk mengetahui ideologi dan gerakan politik. Dengan begitu, publik akan menilai bahwa kehadiran parpol tidak hanya saat berkepentingan, tetapi juga hadir dalam setiap kehidupan sehari-hari.

Data Kemenkominfo membeberkan, pengguna internet di Indonesia mencapai 63 juta orang dan 95 persennya menggunakan internet untuk mengakses jejaring sosial. Direktur Pelayanan Informasi Internasional Ditjen Informasi dan Komunikasi Publik Kemenkominfo Selamatta Sembiring menyebutkan, jejaring medsos yang banyak diakses adalah Facebook dan Twitter. Indonesia menempati peringkat keempat pengguna terbesar Facebook setelah USA, Brasil, dan India.

Masyarakat Indonesia yang memiliki atensi sangat besar dalam memainkan medsos harus ditanggapi secara serius oleh seluruh kader partai. Fakta tersebut bisa membawa berkah. Pun membawa musibah jika institusi yang mempunyai andil besar seperti parpol tidak ikut serta meramaikan kemajuan teknologi. Karena itu, jangan heran jika sebagian besar masyarakat Indonesia terkena virus hoax dan tipu daya medsos lainnya.

Digitalisasi Parpol

Era modern ditandai dengan era informasi. Hegemoni informasi bisa menempatkan kekuasaan sebagai konsekuensi logis. Seperti analisis Alvin Toffler (1980) yang menyatakan bahwa era kemanusiaan dibagi tiga era pokok. Yaitu, era masyarakat agraris, masyarakat industri, dan masyarakat informasi.

Hal itu senada dengan Don Tapscott (1996) dalam buku The Digital Economy, Promise and Peril in the Age of Networked Intelligence yang mengatakan bahwa perkembangan ekonomi dunia sedang mengalami perubahan dari dinamika masyarakat industri yang berbasis pada baja, kendaraan, dan jalan raya ke arah dinamika masyarakat ekonomi baru yang dibentuk oleh silikon, komputer, dan jaringan (networking).

Dalam konteks itu, digitalisasi menjadi domain dari perkembangan teknologi yang mahadahsyat. Perannya membantu masyarakat untuk mempermudah mengakses segala informasi secara tepat dan cepat. Begitupun dalam parpol, proses digitalisasi sangat diperlukan sebagai sarana untuk memberikan edukasi politik.

Seluruh informasi dan aktivitas kepartaian menjadi keniscayaan untuk dipublikasi secara online sehingga masyarakat mampu menilai parpol mana yang kredibel dan akuntabel dalam mengelola organisasi. Juga menjadi bahan edukasi tentang kebijakan-kebijakan apa yang yang diperjuangkan parpol.

Setiap hari dari berbagai sumber teknologi informasi menghasilkan triliunan byte data. Misalnya, dari medsos, sensor, video surveillance, dan smart grids. Lautan data tersebut mengarah kepada satu terminologi big data. Data memiliki peran penting dalam pengambilan keputusan strategis. Oleh karena itu, parpol yang mampu mengolah dan memanfaatkan data-data yang tersedia dalam volume besar, keragaman variatif, kompleksitas tinggi, dan kecepatan penambahan data yang tinggi bisa memperoleh manfaat yang sangat besar.

Di Indonesia, penerapan big data analitik belum begitu populer. Selama ini ada tiga bidang usaha pengguna utama big data. Yaitu, perusahaan telekomunikasi, perbankan, dan produsen barang-barang konsumsi ringan seperti minuman dan makanan kemasan.

Padahal, teknologi big data sebenarnya dapat dimanfaatkan secara masif oleh parpol. Di antaranya, untuk mendapatkan feedback dan respons masyarakat dari sistem informasi kelembagaan maupun dari medsos, sebagai dasar penyusunan kebijakan dan perbaikan pelayanan, serta dalam rangka menemukan solusi atas permasalahan yang ada berdasarkan data. Termasuk menganalisis sebuah isu di masyarakat. Melalui big data, parpol dapat merespons lebih cepat dan tepat.

Kerja-kerja berbasis teknologi informasi itu akan membawa wajah parpol sebagai organisasi modern. Sebaliknya, bila tidak mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi, bisa jadi parpol lambat laun akan tergilas dan surut dari peredaran publik. (*)


*) M. Hasanuddin Wahid, Sekjen DPP PKB

Editor : Dhimas Ginanjar



Close Ads