KPU Umumkan Caleg eks Koruptor, PKS: Jokowi Seperti Orang Bunuh Diri

JawaPos.com - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ikut menyoroti rilis sejumlah nama eks narapidana korupsi yang kembali akan maju sebagai calon legislatif oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Salah satu yang paling diterlihat adalah partai Golkar, karena menjadi parpol yang paling banyak mencalokan napi koruptor.

Kritik pun ini sekaligus menagih pernyataan Jokowi yang 'menyerang' Prabowo soal eks napi korupsi yang dicalonkan partai Gerindra dalam debat perdana. Sebab Golkar adalah koalisi pengusung yang sejak awal sangat pro Jokowi.

Karena itu, menurut politikus PKS Nasir Djamil, apa yang dilakukan mantan Gubernur DKI Jakarta itu bak bunuh diri sekarang. Sebab banyak eks koruptor di parpol koalisinya.

"Seperti orang bunuh diri. Jadi awalnya ingin menembak lawan tapi pelurunya mengenai diri sendiri," kata Politikus PKS Nasir Djamil di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (31/1).

Nasir menyebutkan Jokowi tidak membaca secara utuh terkait data mengenai eks napi korupsi yang kembali nyaleg. Padahal kini, salah satu rekan koalisi petahanalah yang paling banyak mengusung eks koruptor nyaleg.

"Ternyata partai pendukung Pak Jokowi punya calon mantan koruptor yang enggak kalah banyaknya. Jadi, istilah yang bisa kita sematkan, seperti menelan ludah sendiri, jadi senjata makan tuan alias, bunuh diri ya kan," pungkasnya.

Sebagai informasi, data yang dimiliki KPU sedikit berbeda dengan data yang dirilis Indonesia Corruption Watch (ICW). Berdasar data KPU, mantan koruptor yang maju pada Pemilu 2019 mencapai 49 orang. Namun, menurut data ICW, jumlah mereka 46 orang.

Pada data KPU, mantan koruptor di Partai Berkarya ada empat orang. Sementara itu, di website ICW hanya tiga orang. Sebaliknya, website ICW mencantumkan enam nama mantan koruptor yang diusung Partai Hanura.

Sementara itu, dalam data KPU, hanya ada lima orang. Jumlah totalnya tetap sama. Pemilu DPRD provinsi diikuti 16 mantan koruptor, sedangkan pemilu DPRD kabupaten/kota diikuti 24 eks koruptor.

Caleg DPRD itu bersebar di 12 parpol. Yakni, Partai Gerindra 6 orang, PDIP 1 orang, Golkar 8 orang, Garuda 2 orang, Berkarya 4 orang, PKS 1 orang, Perindo 2 orang, PAN 4 orang, Hanura 5 orang, Demokrat 4 orang, PBB 1 orang, dan PKPI 2 orang. Sedangkan yang tidak ada caleg mantan terpidana korupsi adalah PKB, Partai Nasdem, PPP, dan PSI. 

Untuk caleg DPD, ada sembilan mantan koruptor yang namanya masuk daftar calon tetap (DCT). Berbeda dengan data ICW yang hanya mencantumkan enam eks koruptor. Sembilan caleg DPD itu bersebar di Aceh, Sumut, Babel, Sumsel, Kalteng, Sulut, dan Sultra.