Logo JawaPos
Author avatar - Image
Rabu, 21 Oktober 2020 | 01.25 WIB

Tito Karnavian Minta ASN dan Penyelenggara Pemilu Bersikap Netral

Warga berkebutuhan khusus mengikuti Simulasi Pemungutan Suara dengan Protokol Kesehatan Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 pada Pilkada Serentak 2020, di TPS 18 Cilenggang, Serpong, Tangerang Selatan, Banten, Sabtu (12/9/2020). Simulasi ini dilaksanakan - Image

Warga berkebutuhan khusus mengikuti Simulasi Pemungutan Suara dengan Protokol Kesehatan Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 pada Pilkada Serentak 2020, di TPS 18 Cilenggang, Serpong, Tangerang Selatan, Banten, Sabtu (12/9/2020). Simulasi ini dilaksanakan

JawaPos.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengajak aparatur sipil negara (ASN) dan penyelenggara Pilkada Serentak 2020 harus bersikap netral. Salah satunya dengan tidak melakukan mutasi sesuai dengan aturan Undang-Undang (UU) Pilkada sebelum enam bulan penetapan pasangan calon (Paslon).

"Kecuali atas dasar persetujuan Menteri dengan tiga pengecualian, pertama apabila jabatan itu memang kosong tidak ada pejabat yang memimpin, kedua pejabatnya sedang dalam proses hukum atau ditahan oleh aparat penegak hukum, dan ketiga, kalau pejabat di daerahnya wafat," kata Tito dalam keterangannya, Selasa (20/10).

“Kemarin ada yang melakukan, sehingga akhirnya diskualifikasi, yaitu Kabupaten Ogan Ilir, ada dugaan demikian, sehingga temuan Bawaslu kemudian di follow up oleh KPU,” sambungnya.

Mantan Kapolri ini pun berharap, pihak penyelenggara, seperti KPU dan Bawaslu dapat berfungsi sebagai wasit saat pelaksanaan Pilkada Serentak. Sehingga dapat bersikap netral.

“Wasit sangat menentukan, kalau wasit netral, wasitnya baik maka akan dihormati dan disegani. Tetapi kalau seandainya berpikirnya kapan lagi lima tahun sekali, maka itu akan menjadi awal permasalahan di daerah itu awal ketidakpercayaan,” ungkap Tito.

Baca juga: Tito Karnavian Tak Segan Beri Sanksi Kepala Daerah yang Tak Netral




Tito juga tidak ingin ada pihak-pihak yang sengaja memasang orang di KPU daerah. Hal ink berpotensi terjadinya pelanggaran.




"Sehingga ini tolong arak-arakan KPU daerah yang bertanggung jawab betul-betul tunjukkan netralitas, hanya dengan netralitas rekan-rekan akan dihargai oleh paslon-paslon,” tegas Tito.

Selain itu, Tito mewanti-wanti untuk tidak ingin melihat pesta demokrasi menjadi pesta yang transaksional. Dia berharap, ada komitmen dari jajaran KPU dan Bawaslu dalam melkasanakan kegiatan Pilkada yang berintegritas.

Tito lantas, meminta kepada penegak hukum, aparat keamanan dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) untuk bertindak tegas terhadap pelanggaran-pelanggaran, terutama transaksional untuk memperoleh kemenangan.

“Saya mohon dengan hormat kepada jajaran penegak hukum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kemudian Polri, kejaksaan, saya sudah sampaikan juga kalau ada oknum yang berbuat demikian tindak tegas. Untuk memberikan contoh kepada yang lain, memberikan efek deteren kepada yang lain,” tegasnya.

Oleh karena itu, Tito mengimbau agar paslon dan partai pendukung dapat berkompetisi secara sehat, artinya siap menang dan siap kalah.

“Jangan siap menang dan tidak siap kalah, karena pasti ada yang menang dan ada yang kalah tapi kompetisinya harus sehat maka gunakan cara-cara yang sehat juga,” tandasnya.

 

Saksikan video menarik berikut ini:

https://www.youtube.com/watch?v=an4XELLGOzY&ab_channel=jawapostvofficial

Editor: Kuswandi
Tags
Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore